Fadli Zon: Kritik Prabowo soal Utang Sangat Tepat

JAKARTA - KRITIK Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tentang bahaya utang Indonesia yang telah menyentuh angka Rp9.000 triliun telah memancing banyak tanggapan. Kritik itu disampaikan saat memberikan ceramah di rumah dinas Ketua MPR RI, Senin, 25 Juni 2018. Peringatan itu sangat wajar dan data yang diajukan Prabowo juga akurat.

Utang itu seperti api. Jika kecil ia jadi teman. Tapi jika besar atau tak terkelola, bisa jadi sumber malapetaka. Pak Prabowo hanya memberikan peringatan. Jangan sampai rumah kita harus terbakar dulu untuk membuktikan jika api itu bisa berbahaya.

Hampir semua krisis ekonomi yang pernah terjadi itu selalu terkait dengan utang. Krisis Amerika Latin pada dekade 1980-an, krisis Asia pada tahun 1997/1998, atau krisis finansial global tahun 2008, semuanya bermula dari krisis utang. Sehingga, kita harus melihat masalah utang ini dari potensinya terhadap krisis, jadi bukan hanya dari rasio teknis ini dan itu yang seringkali menyamarkan kondisi sebenarnya.

Data yang disampaikan Pak Prabowo adalah data resmi milik pemerintah sendiri. Itu angka per 31 Desember 2017. Itu sebabnya saya heran jika ada menteri yang menanggapi kritik Pak Prabowo ini dengan mempertanyakan akurasi data atau mempertanyakan penguasaan Pak Prabowo atas persoalan utang. Daripada berdalih tentang amannya jumlah utang kita saat ini, saya kira lebih baik pemerintah meningkatkan kewaspadaan dan menyusun langkah-langkah tambahan seandainya akumulasi utang kita semakin tak terkontrol. Itu jauh lebih produktif.

Per akhir Desember 2017, utang lembaga keuangan publik bruto adalah Rp3.733.276 miliar. Posisi utang perusahaan BUMN bukan lembaga keuangan bruto sebesar Rp610.780 miliar. Jika ditotal, keduanya bernilai Rp4.344,06 triliun. Sementara itu, jumlah utang pemerintah pusat adalah sebesar Rp3.938,45 triliun. Jadi, utang sektor publik kita akhir 2017 adalah sebesar Rp8.282,51 triliun.

Itu baru utang sektor publik, belum menghitung utang swasta. Utang sektor publik terdiri dari tiga komponen, yaitu utang pemerintah pusat, utang Bank Indonesia, serta utang BUMN. Sebagai catatan, posisi utang swasta per Februari 2018 adalah sebesar Rp2.351,7 triliun.

Jadi, sekali lagi, angka yang disampaikan Pak Prabowo itu adalah angka per 31 Desember 2017. Saat ini jumlahnya tentu sudah bertambah lagi. Dalam catatan saya, per 30 April 2018 posisi utang pemerintah sudah mencapai Rp4.180,61 triliun. Angka itu berasal dari pinjaman sebesar Rp773,47 triliun dan dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp3.407,14 triliun.

Peringatan mengenai bahaya utang ini sebenarnya bukan merupakan hal baru, karena pada Maret lalu juga sudah pernah diingatkan oleh para ekonom INDEF. Meskipun akumulasi utang kita terus membesar, namun terbukti utang kita tidak produktif. Efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi, pemberian nilai tambah, serta terhadap angkatan kerja tak terlihat. Penilaian tersebut bukan disampaikan oleh politisi, tapi oleh para ekonom.

Saya menilai agresivitas pemerintah dalam berutang memang pantas untuk dikritik. Pada 2014, posisi utang kita masih di angka Rp2.604,93 triliun. Kini angkanya sudah mencapai Rp4.180,61 triliun. Jadi, dalam tiga setengah tahun utang kita bertambah lebih dari Rp1.500 triliun.

Celakanya, kata Fadli, meski pertumbuhan utang kita mencapai 13% hingga 14% per tahun selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, namun dalam tiga tahun terakhir perekonomian kita hanya bisa tumbuh di limit 5% saja. Mentok. Itu bukti bahwa utang kita tidak produktif, sehingga memang pantas dikritik.

Pemerintah jangan selalu berkelit bahwa rasio utang kita terhadap PDB masih di bawah 60%, sehingga dikesankan seolah masih aman. Sebab, meskipun rasio utang kita masih di bawah 60%, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi, rasionya terus meningkat.

Jangan lupa, sebelum pemerintahan Jokowi, rasio utang kita terhadap PDB sebenarnya telah turun. Selama dua periode pemerintahan SBY, ia berhasil menurunkan rasio utang terhadap PDB dari angka 57% menjadi tinggal 24% saja pada 2014. Pada saat bersamaan, dalam 10 tahun pemerintahan SBY hanya menambah utang sebesar Rp1.400 triliun.

Sayangnya, catatan baik itu kini melorot lagi di era Presiden Jokowi. Sejak 2015, rasio utang kita terhadap PDB kembali naik. Tahun 2017, rasionya bahkan telah berada di angka 34,82%.

Dan batas 60% sebagaimana diatur dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya acuan pemerintah. Rasio tersebut tak selalu akurat menunjukkan tingkat kesehatan fiskal negara kita.

Untuk keperluan kehati-hatian dalam pengelolaan utang, kita seharusnya memperhatikan rasio utang terhadap pendapatan negara. Pendapatan negara itulah yang nantinya digunakan untuk membayar beban utang. Masalahnya, selama pemerintahan Joko Widodo, rasio utang terhadap pendapatan negara terus meningkat.

Pada 2014, rasio utang terhadap pendapatan negara masih berada di angka 168,3%. Tahun 2015 dan 2016 rasionya naik menjadi 209,9% dan 225,4%. Terakhir, pada 2017 silam, rasionya terus meningkat menjadi 237,9%. Artinya jumlah utang sudah 2,38 kali lipat dari pendapatan negara.

Bagaimana bisa pemerintah menyebut posisi utang kita masih aman jika untuk membayar bunga dan cicilan utang harus dilakukan dengan menambah utang? Utang baru bisa dianggap aman jika pelunasannya tidak mengganggu likuiditas. Manajemen utang gaya gali lubang tutup lubang ini berbahaya. Tidak boleh diteruskan.

Jadi, kritik Pak Prabowo sudah benar. Pak Prabowo dan Partai Gerindra tidak asal bunyi dalam mengkritik soal utang ini. Mahal sekali harga yang akan kita bayar jika pemerintah tak bisa dikritik dan diingatkan. Ini memang rezim raja utang.

Fadli Zon
Alumnus London School of Economics (MSc), Inggris. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Wakil Ketua DPR RI