Siap Mogok, Karyawan Garuda Sambangi Rumah Menteri BUMN
Kamis, 05 Juli 2018 - 15:18 WIB
Siap Mogok, Karyawan Garuda Sambangi Rumah Menteri BUMN
A
A
A
JAKARTA - Tak bisa menemui Menteri BUMN Rini Soemarno di kantornya di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) beralih meyambangi rumah dinasnya.
"Karena kita belum bisa bertemu dengan beliau, kita pindah tempat (ke rumah dinas)," ujar Ketua Harian Sekarga Tomy Tampatty di Jakarta, Kamis (5/7/2018).
Tomy mengatakan, APG dan Sekarga ngotot ingin menemui menteri BUMN untuk menanyakan langsung perkembangan penyelesaian masalah pergantian direksi serta kesejahteraan karyawan Garuda Indonesia yang telah disampaikan ke Kementerian BUMN sebelumnya. "Kita mau tahu progresnya seperti apa," tegasnya.
Sekarga dan APG yang terdiri dari kurang lebih 2.700 karyawan dan 1.200 pilot meminta pemerintah merombak direksi Garuda Indonesia saat ini yang dinilai tidak sesuai dengan aturan penerbangan sipil yang berlaku.
Merespons tuntutan dan rencana aksi mogok pilot Garuda, Kemenko Maritim telah membentuk satuan tugas yang anggotanya terdiri dari Kantor Staf Kepresidenan, Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan.
"Karena kita belum bisa bertemu dengan beliau, kita pindah tempat (ke rumah dinas)," ujar Ketua Harian Sekarga Tomy Tampatty di Jakarta, Kamis (5/7/2018).
Tomy mengatakan, APG dan Sekarga ngotot ingin menemui menteri BUMN untuk menanyakan langsung perkembangan penyelesaian masalah pergantian direksi serta kesejahteraan karyawan Garuda Indonesia yang telah disampaikan ke Kementerian BUMN sebelumnya. "Kita mau tahu progresnya seperti apa," tegasnya.
Sekarga dan APG yang terdiri dari kurang lebih 2.700 karyawan dan 1.200 pilot meminta pemerintah merombak direksi Garuda Indonesia saat ini yang dinilai tidak sesuai dengan aturan penerbangan sipil yang berlaku.
Merespons tuntutan dan rencana aksi mogok pilot Garuda, Kemenko Maritim telah membentuk satuan tugas yang anggotanya terdiri dari Kantor Staf Kepresidenan, Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan.
(fjo)
Lihat Juga :
