Semester I, Sulut Dapat Tambahan Alokasi Belanja Rp266 Miliar
Jum'at, 06 Juli 2018 - 03:34 WIB
Semester I, Sulut Dapat Tambahan Alokasi Belanja Rp266 Miliar
A
A
A
MANADO - Pada semester I tahun 2018, Sulawesi Utara (Sulut) mendapatkan penambahan alokasi belanja daerah cukup besar. "Dalam semeser I 2018 terdapat penambahan alokasi Rp266 miliar," kata Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulut, Sulaimansyah dalam rilis progress pelaksanaan APBN 2018 di Sulut, Kamis (5/7/2018).
Terkait progress belanja, sampai dengan semester I tahun 2018, khusus alokasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) 2018 di Sulut, total belanja mencapai Rp24.280 miliar. Untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp10.245 miliar, sedangkan transfer dan dana desa mencapai Rp14.035 miliar.
Perbandingan alokasi belanja per jenis belanja 2017-2018, belanja barang masih cukup besar, mencapai Rp3.908 miliar pada 2018. Sedangkan 2017 hanya Rp4.268 miliar atau mengalami kenaikan 19,58% atau Rp640 miliar.
Belanja pegawai 2018, pagu yang ditetapkan sebanyak Rp2.734 miliar mengalami kenaikan 6,70% jika dibandingkan 2017 yang hanya Rp2.562 miliar. Begitu juga dengan belanja modal Rp3.021 miliar paa 2017, naik menjadi Rp3.589 miliar atau naik Rp569 miliar atau 18,83%.
"Kita berharap APBN sebagai instrumen untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur bisa dilakukan. Artinya sesuai tema rencana kerja pemerintah (RKP) 2018, yakni memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan bisa direalisasikan. Sehingga tidak ada lagi kecemburuan antar daerah yang satu dengan yang lain soal pemerataan," ujarnya.
Terkait progress belanja, sampai dengan semester I tahun 2018, khusus alokasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) 2018 di Sulut, total belanja mencapai Rp24.280 miliar. Untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp10.245 miliar, sedangkan transfer dan dana desa mencapai Rp14.035 miliar.
Perbandingan alokasi belanja per jenis belanja 2017-2018, belanja barang masih cukup besar, mencapai Rp3.908 miliar pada 2018. Sedangkan 2017 hanya Rp4.268 miliar atau mengalami kenaikan 19,58% atau Rp640 miliar.
Belanja pegawai 2018, pagu yang ditetapkan sebanyak Rp2.734 miliar mengalami kenaikan 6,70% jika dibandingkan 2017 yang hanya Rp2.562 miliar. Begitu juga dengan belanja modal Rp3.021 miliar paa 2017, naik menjadi Rp3.589 miliar atau naik Rp569 miliar atau 18,83%.
"Kita berharap APBN sebagai instrumen untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur bisa dilakukan. Artinya sesuai tema rencana kerja pemerintah (RKP) 2018, yakni memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan bisa direalisasikan. Sehingga tidak ada lagi kecemburuan antar daerah yang satu dengan yang lain soal pemerataan," ujarnya.
(ven)
