Sri Mulyani Pastikan Tak Akan Ajukan APBN Perubahan 2018
Selasa, 10 Juli 2018 - 16:04 WIB
Sri Mulyani Pastikan Tak Akan Ajukan APBN Perubahan 2018
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan, bahwa pemerintah tidak akan mengajukan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2018. Alasannya realisasi kinerja APBN sampai dengan semester pertama tahun ini dinilai berjalan dengan baik.
"Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas dengan topik Realisasi dan Prognosis Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Pada kesempatan tersebut, sebagai Menteri Keuangan saya melaporkan bahwa bila dibandingkan dengan semester I 2017, maka capaian Semester I APBN tahun 2018 menunjukkan kinerja yang sangat menggembirakan," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (10/7/2018).
Sambung dia menerangkan, defisit anggaran telah turun sesuai target yang ditetapkan dan membuat keseimbangan primer positif. Diterangkan realisasi defisit adalah Rp 110 triliun, lebih kecil dibandingkan tahun lalu yang posisinya Rp 175 triliun "Defisit yang lebih rendah (turun 36,8%). Membaik bila dibandingkan sampai empat tahun sebelumnya yang masih negatif," jelasnya.
Lebih lanjut Ia mengungkapkan, pendapatan negara tumbuh 16,0% didukung kinerja penerimaan perpajakan sampai semester I yang berasal dari PPh non migas tumbuh 14,9% sedangkan PPh migas tumbuh 9%. Untuk bea dan cukai pun tumbuh 16,7% atau menjadi penerimaan tertinggi sejak 3 tahun terakhir.
Selain itu, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) tetap tumbuh 47,9%, meskipun nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Sementara belanja negara meningkat 5,7% dibanding tahun 2017 yang tumbuh 3,2%. Sedangkan realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) sudah mendekati 35% sedangkan belanja non K/L mencapai 43,9%.
Untuk transfer ke daerah realisasinya sudah 50,3% sampai semester I-2018. Untuk dana desa terjadi kenaikan, sebab realisasinya sudah 60% dari anggaran Rp 60 triliun. "Peningkatan ini dalam rangka percepatan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Capaian ini semua menandakan pengelolaan APBN oleh pemerintah tetap hati-hati, prudent, sehat dan kredibel," paparnya.
Dia menyebutkan, penerimaan negara diprediksi akan mencapai target meski dengan komposisi yang sedikit berbeda, belanja negara akan mencapai 95-96% dengan defisit juga diperkirakan akan lebih kecil.
"Pemerintah akan terus menjaga pelaksanaan APBN yang baik dan kredibel. Dengan APBN 2018 yang sehat dan lebih kuat - pemerintah dapat menjaga perekonomian menghadapi guncangan global yang sangat berat. APBN sebagai instrumen fiskal dapat digunakan untuk mendukung, memberikan insentif ekspor, menjaga dan ikut membangun industri penggantian impor," tandasnya.
"Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas dengan topik Realisasi dan Prognosis Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Pada kesempatan tersebut, sebagai Menteri Keuangan saya melaporkan bahwa bila dibandingkan dengan semester I 2017, maka capaian Semester I APBN tahun 2018 menunjukkan kinerja yang sangat menggembirakan," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (10/7/2018).
Sambung dia menerangkan, defisit anggaran telah turun sesuai target yang ditetapkan dan membuat keseimbangan primer positif. Diterangkan realisasi defisit adalah Rp 110 triliun, lebih kecil dibandingkan tahun lalu yang posisinya Rp 175 triliun "Defisit yang lebih rendah (turun 36,8%). Membaik bila dibandingkan sampai empat tahun sebelumnya yang masih negatif," jelasnya.
Lebih lanjut Ia mengungkapkan, pendapatan negara tumbuh 16,0% didukung kinerja penerimaan perpajakan sampai semester I yang berasal dari PPh non migas tumbuh 14,9% sedangkan PPh migas tumbuh 9%. Untuk bea dan cukai pun tumbuh 16,7% atau menjadi penerimaan tertinggi sejak 3 tahun terakhir.
Selain itu, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) tetap tumbuh 47,9%, meskipun nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Sementara belanja negara meningkat 5,7% dibanding tahun 2017 yang tumbuh 3,2%. Sedangkan realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) sudah mendekati 35% sedangkan belanja non K/L mencapai 43,9%.
Untuk transfer ke daerah realisasinya sudah 50,3% sampai semester I-2018. Untuk dana desa terjadi kenaikan, sebab realisasinya sudah 60% dari anggaran Rp 60 triliun. "Peningkatan ini dalam rangka percepatan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Capaian ini semua menandakan pengelolaan APBN oleh pemerintah tetap hati-hati, prudent, sehat dan kredibel," paparnya.
Dia menyebutkan, penerimaan negara diprediksi akan mencapai target meski dengan komposisi yang sedikit berbeda, belanja negara akan mencapai 95-96% dengan defisit juga diperkirakan akan lebih kecil.
"Pemerintah akan terus menjaga pelaksanaan APBN yang baik dan kredibel. Dengan APBN 2018 yang sehat dan lebih kuat - pemerintah dapat menjaga perekonomian menghadapi guncangan global yang sangat berat. APBN sebagai instrumen fiskal dapat digunakan untuk mendukung, memberikan insentif ekspor, menjaga dan ikut membangun industri penggantian impor," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
