Pertumbuhan Ekonomi Bekasi Bergerak Dinamis
Kamis, 19 Juli 2018 - 23:31 WIB
Pertumbuhan Ekonomi Bekasi Bergerak Dinamis
A
A
A
BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengklaim capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Kota Bekasi selama empat tahun cenderung bergerak dinamis. Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bekasi 2013-2018, rata-rata nilai LPE di Kota Bekasi menembus 5,82% dari tahun 2013 sampai 2016.
"Tinggi rendahnya LPE suatu perekonomian ditentukan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil daerah tersebut," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi, Koswara Hanafi, Kamis (19/7/2018). Menurutnya, nilai tersebut lebih tinggi dibanding LPE Provinsi Jawa Barat.
Hal itu bila dilihat dalam kurun waktu yang sama dengan menembus angka 5,53%. Berdasarkan data yang diperoleh, LPE Kota Bekasi pada 2013 mencapai 6,04%; tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan menjadi 5,61% dan 5,57%. Lalu tahun 2016 kembali naik menjadi 5,82%.
Koswara menjelaskan, LPE merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dari aspek efisiensi yang digagas pemerintah. Semakin tinggi LPE, maka terjadi perbaikan dalam pembangunan di sektor-sektor ekonomi daerah. PDRB Kota Bekasi tahun 2016 secara nominal telah menembus angka Rp58,82 triliun.
Bahkan, kata dia, LPE Kota Bekasi sebesar 6,08% pada 2016 lalu. Alhasil, lebih tinggi dari LPE Provinsi Jawa Barat dengan capaian 5,67%. "Dalam capaian 2013-2016, rata-rata LPE Kota Bekasi sebesar 5,82% juga lebih tinggi dibanding Jawa Barat sebesar 5,53 %," ujarnya.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi tahun 2013-2017, PDRB Kota Bekasi atas dasar harga konstan cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Ada 17 jenis lapangan usaha, misalnya pertanian, kehutanan, perikanan, industri pengolahan, pengadaan air, informasi dan komunikasi, jasa pendidikan dan sebagainya.
Pada 2013 lalu, PDRB Kota Bekasi mencapai Rp49.741.126,91; tahun 2014 naik menjadi Rp52.534.090,06; lalu tahun 2015 merangkak Rp55.457.812,39 dan terakhir 2016 melejit menjadi Rp58.827.346,83. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi Bekasi bergerak dinamis.
Asisten Daerah III Kota Bekasi Dadang Hidayat menambahkan, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah. Salah satunya pembangunan fisik dan prasarana masyarakat umum, diantaranya penataan infrastruktur jalan, pelayanan air minum perkotaan.
Kemudian penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) hingga penanganan sampah penduduk setempat. Apalagi, kata dia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Bekasi masuk dalam kategori tinggi. Bahkan IPM Kota Bekasi diklaim lebih tinggi dari Jawa Barat yang masih berada di kisaran angka 70,05.
Sedang tahun 2016, nilai IPM Kota Bekasi menembus 79,95. Sehingga, angka tersebut hanya kalah dari Kota Bandung dengan kategori sangat tinggi. Kata dia, naiknya nilai IPM Kota Bekasi karena arah kebijakan pembangunan yang disusun pemerintah daerah tepat sasaran.
Pemerintah telah merancang kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap tahun alokasi dana APBD selalu mengalami peningkatan guna menyesuaikan kebutuhan pembangunan. Adapun dana APBD digunakan untuk berbagai macam keperluan.
Misalnya penataan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial dan budaya dan sebagainya. "Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan hidupan produktif," jelasnya.
Karena itu, kata dia, pengukuran IPM menggunakan tiga dimensi yakni umur panjang dan hidup sehat, ilmu pengetahuan dan standar hidup layak. "Sebetulnya IPM Kota Bekasi sudah masuk dalam kategori tinggi sejak tahun 2010 dengan menembus 76,77 poin dan terus meningkat 79,95 pada 2016 lalu," jelasnya.
Data:
APBD 2013: Rp2,959 triliun (Tahun Kelembagaan dan Penataan)
APBD 2014: Rp3,107 triliun (Tahun Pelayanan Dasar)
APBD 2015: Rp3,882 triliun (Tahun Infrastruktur dan Utilitas)
APBD 2016: Rp4,404 triliun (Tahun Investasi dan Perekonomian Daerah)
APBD 2017: Rp4,789 triliun (Tahun Inovasi dan Kreativitas)
APBD 2018: Rp5,618 triliun (proyeksi belanja/Tahun Penguatan Ekonomi)
Total: Rp24,759 triliun
"Tinggi rendahnya LPE suatu perekonomian ditentukan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil daerah tersebut," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi, Koswara Hanafi, Kamis (19/7/2018). Menurutnya, nilai tersebut lebih tinggi dibanding LPE Provinsi Jawa Barat.
Hal itu bila dilihat dalam kurun waktu yang sama dengan menembus angka 5,53%. Berdasarkan data yang diperoleh, LPE Kota Bekasi pada 2013 mencapai 6,04%; tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan menjadi 5,61% dan 5,57%. Lalu tahun 2016 kembali naik menjadi 5,82%.
Koswara menjelaskan, LPE merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dari aspek efisiensi yang digagas pemerintah. Semakin tinggi LPE, maka terjadi perbaikan dalam pembangunan di sektor-sektor ekonomi daerah. PDRB Kota Bekasi tahun 2016 secara nominal telah menembus angka Rp58,82 triliun.
Bahkan, kata dia, LPE Kota Bekasi sebesar 6,08% pada 2016 lalu. Alhasil, lebih tinggi dari LPE Provinsi Jawa Barat dengan capaian 5,67%. "Dalam capaian 2013-2016, rata-rata LPE Kota Bekasi sebesar 5,82% juga lebih tinggi dibanding Jawa Barat sebesar 5,53 %," ujarnya.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi tahun 2013-2017, PDRB Kota Bekasi atas dasar harga konstan cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Ada 17 jenis lapangan usaha, misalnya pertanian, kehutanan, perikanan, industri pengolahan, pengadaan air, informasi dan komunikasi, jasa pendidikan dan sebagainya.
Pada 2013 lalu, PDRB Kota Bekasi mencapai Rp49.741.126,91; tahun 2014 naik menjadi Rp52.534.090,06; lalu tahun 2015 merangkak Rp55.457.812,39 dan terakhir 2016 melejit menjadi Rp58.827.346,83. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi Bekasi bergerak dinamis.
Asisten Daerah III Kota Bekasi Dadang Hidayat menambahkan, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah. Salah satunya pembangunan fisik dan prasarana masyarakat umum, diantaranya penataan infrastruktur jalan, pelayanan air minum perkotaan.
Kemudian penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) hingga penanganan sampah penduduk setempat. Apalagi, kata dia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Bekasi masuk dalam kategori tinggi. Bahkan IPM Kota Bekasi diklaim lebih tinggi dari Jawa Barat yang masih berada di kisaran angka 70,05.
Sedang tahun 2016, nilai IPM Kota Bekasi menembus 79,95. Sehingga, angka tersebut hanya kalah dari Kota Bandung dengan kategori sangat tinggi. Kata dia, naiknya nilai IPM Kota Bekasi karena arah kebijakan pembangunan yang disusun pemerintah daerah tepat sasaran.
Pemerintah telah merancang kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap tahun alokasi dana APBD selalu mengalami peningkatan guna menyesuaikan kebutuhan pembangunan. Adapun dana APBD digunakan untuk berbagai macam keperluan.
Misalnya penataan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial dan budaya dan sebagainya. "Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan hidupan produktif," jelasnya.
Karena itu, kata dia, pengukuran IPM menggunakan tiga dimensi yakni umur panjang dan hidup sehat, ilmu pengetahuan dan standar hidup layak. "Sebetulnya IPM Kota Bekasi sudah masuk dalam kategori tinggi sejak tahun 2010 dengan menembus 76,77 poin dan terus meningkat 79,95 pada 2016 lalu," jelasnya.
Data:
APBD 2013: Rp2,959 triliun (Tahun Kelembagaan dan Penataan)
APBD 2014: Rp3,107 triliun (Tahun Pelayanan Dasar)
APBD 2015: Rp3,882 triliun (Tahun Infrastruktur dan Utilitas)
APBD 2016: Rp4,404 triliun (Tahun Investasi dan Perekonomian Daerah)
APBD 2017: Rp4,789 triliun (Tahun Inovasi dan Kreativitas)
APBD 2018: Rp5,618 triliun (proyeksi belanja/Tahun Penguatan Ekonomi)
Total: Rp24,759 triliun
(ven)
Lihat Juga :
