Menakar Kans Jokowi di 2019 Lewat Infrastruktur dan Penurunan Kemiskinan
Jum'at, 27 Juli 2018 - 12:32 WIB
Menakar Kans Jokowi di 2019 Lewat Infrastruktur dan Penurunan Kemiskinan
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai memiliki kans memenangi pemilihan presiden pada 2019 sekaligus melanjutkan periode kedua pemerintahannya. Hal ini disebabkan selama empat tahun memerintah (2014-2018), Jokowi mendapatkan nilai positif dari masyarakat, tanpa menutup mata pada kekurangannya yang bisa ditutupi pada periode berikutnya.
Pengamat politik dari UIN Jakarta A Bakir Ihsan menerangkan, peluang Jokowi memenangi pilpres tahun depan menang sangat kuat, terlebih didukung oleh partai besar sebagai pintu masuk pencalonannya. Untuk mendekatkan pada kemenangan, Jokowi harus tetap fokus pada penyelesaian agenda yang dijalankan saat ini dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Jokowi juga harus menghindari langkah atau kebijakan yang kontroversial dan tidak produktif,” ujar Bakir di Jakarta.
Menurut Bakir, agar kepercayaan masyarakat semakin kuat untuk mendukungnya pada periode kedua, Jokowi perlu mempertahankan sikap treble untuk mengevaluasi secara objektif terhadap kinerjanya selama ini, baik yang berhasil, belum selesai, ataupun gagal. “Di antara keberhasilan Jokowi yang signifikan adalah di bidang infrastruktur dan penguatan hak-hak warga atas tanah,” ujar Bakir.
Sejak awal memerintah hingga saat ini, Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur mulai dari jalan, bendungan, hingga jembatan yang ditujukan untuk penguatan konektivitas dan pemerataan pembangunan. Jokowi mengalokasikan pembangunan infrastruktur selama 2015-2019 sebesar Rp4.197 triliun, 42% dibiayai dari APBN.
Hasilnya positif, tren inflasi membaik dan dijaga di bawah 4% dan pada 2015 turun signifikan ke 3,4% dari 8,4% pada 2014 sebagai dampak dari reformasi migas yang berani. Penurunan inflasi menyebabkan penurunan tingkat suku bunga ke 5,25% pada Juli 2018, turun dari 7,25% pada Desember 2014. Bakir menjelaskan, posisi Jokowi saat ini hampir sama dengan posisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua.
Pada periode akhir jabatannya, Jokowi bisa menutup ruang atau celah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian kuat melalui sosok cawapres yang sinergis. Bakir melanjutkan, di periode kedua Jokowi perlu meneruskan program penurunan kemiskinan. Angka-angka kemiskinan dari BPS menunjukkan bahwa kemiskinan terbesar ada di daerah pedesaan.
Jika pada periode pertama Jokowi sudah membangun infrastruktur pertanian, maka pada periode selanjutnya Jokowi seyogyanya fokus pada petaninya itu sendiri. "Model bimbingan penyuluhan dan penggunaan teknologi pertanian dan bibit-bibit unggul musti diperkuat lagi" tambahnya.
Menurut dia, faktor cawapres bagi Jokowi hanya pendukung, suplemen, bukan penentu. “Karena bukan penentu, Jokowi punya otoritas kuat untuk menentukan wakilnya. Calonnya bisa darimana saja, yang penting bisa membantu Jokowi di aspek-aspek tersebut. Dan sebaliknya Jokowi juga harus merasa nyaman dengan cawapres. Chemistry dan loyalitas menjadi faktor yang paling penting," ujar Wakil Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah.
Secara terpisah, Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Moeldoko mengatakan di masa Jokowi pembangunan infrastruktur tak semata sebagai bangunan fisik, tapi berkesinambungan dengan pembangunan SDM. “Hal ini pada akhirnya akan jadi pembangunan peradaban sebuah bangsa,” ujarnya.
Terkait dengan pengembangan SDM, menurut Moeldoko, HKTI berupaya menjaring para inovator sektor pertanian dan pendukung pertanian. Inovasi dan teknologi merupakan salah satu fokus HKTI dalam memberdayakan petani dan mengembangkan pertanian Indonesia. "Meski menerapkan teknologi dan inovasi terbaru, sektor pertanian tetap harus menjaga kearifan lokal sehingga inovasi teknologi dan budaya dapat saling melengkapi," katanya.
HKTI mendorong ekosistem inovasi pertanian yang kondusif dengan memperkuat kerja sama lintas fungsional, lintas-sektoral antarpelaku inovasi dan pemangku kepentingan, meningkatkan peran strategis sektor pertanian Indonesia dalam pembangunan nasional demi menjamin ketahanan dan keamanan pangan.
Pengamat politik dari UIN Jakarta A Bakir Ihsan menerangkan, peluang Jokowi memenangi pilpres tahun depan menang sangat kuat, terlebih didukung oleh partai besar sebagai pintu masuk pencalonannya. Untuk mendekatkan pada kemenangan, Jokowi harus tetap fokus pada penyelesaian agenda yang dijalankan saat ini dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Jokowi juga harus menghindari langkah atau kebijakan yang kontroversial dan tidak produktif,” ujar Bakir di Jakarta.
Menurut Bakir, agar kepercayaan masyarakat semakin kuat untuk mendukungnya pada periode kedua, Jokowi perlu mempertahankan sikap treble untuk mengevaluasi secara objektif terhadap kinerjanya selama ini, baik yang berhasil, belum selesai, ataupun gagal. “Di antara keberhasilan Jokowi yang signifikan adalah di bidang infrastruktur dan penguatan hak-hak warga atas tanah,” ujar Bakir.
Sejak awal memerintah hingga saat ini, Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur mulai dari jalan, bendungan, hingga jembatan yang ditujukan untuk penguatan konektivitas dan pemerataan pembangunan. Jokowi mengalokasikan pembangunan infrastruktur selama 2015-2019 sebesar Rp4.197 triliun, 42% dibiayai dari APBN.
Hasilnya positif, tren inflasi membaik dan dijaga di bawah 4% dan pada 2015 turun signifikan ke 3,4% dari 8,4% pada 2014 sebagai dampak dari reformasi migas yang berani. Penurunan inflasi menyebabkan penurunan tingkat suku bunga ke 5,25% pada Juli 2018, turun dari 7,25% pada Desember 2014. Bakir menjelaskan, posisi Jokowi saat ini hampir sama dengan posisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua.
Pada periode akhir jabatannya, Jokowi bisa menutup ruang atau celah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian kuat melalui sosok cawapres yang sinergis. Bakir melanjutkan, di periode kedua Jokowi perlu meneruskan program penurunan kemiskinan. Angka-angka kemiskinan dari BPS menunjukkan bahwa kemiskinan terbesar ada di daerah pedesaan.
Jika pada periode pertama Jokowi sudah membangun infrastruktur pertanian, maka pada periode selanjutnya Jokowi seyogyanya fokus pada petaninya itu sendiri. "Model bimbingan penyuluhan dan penggunaan teknologi pertanian dan bibit-bibit unggul musti diperkuat lagi" tambahnya.
Menurut dia, faktor cawapres bagi Jokowi hanya pendukung, suplemen, bukan penentu. “Karena bukan penentu, Jokowi punya otoritas kuat untuk menentukan wakilnya. Calonnya bisa darimana saja, yang penting bisa membantu Jokowi di aspek-aspek tersebut. Dan sebaliknya Jokowi juga harus merasa nyaman dengan cawapres. Chemistry dan loyalitas menjadi faktor yang paling penting," ujar Wakil Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah.
Secara terpisah, Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Moeldoko mengatakan di masa Jokowi pembangunan infrastruktur tak semata sebagai bangunan fisik, tapi berkesinambungan dengan pembangunan SDM. “Hal ini pada akhirnya akan jadi pembangunan peradaban sebuah bangsa,” ujarnya.
Terkait dengan pengembangan SDM, menurut Moeldoko, HKTI berupaya menjaring para inovator sektor pertanian dan pendukung pertanian. Inovasi dan teknologi merupakan salah satu fokus HKTI dalam memberdayakan petani dan mengembangkan pertanian Indonesia. "Meski menerapkan teknologi dan inovasi terbaru, sektor pertanian tetap harus menjaga kearifan lokal sehingga inovasi teknologi dan budaya dapat saling melengkapi," katanya.
HKTI mendorong ekosistem inovasi pertanian yang kondusif dengan memperkuat kerja sama lintas fungsional, lintas-sektoral antarpelaku inovasi dan pemangku kepentingan, meningkatkan peran strategis sektor pertanian Indonesia dalam pembangunan nasional demi menjamin ketahanan dan keamanan pangan.
(akr)
Lihat Juga :
