Empat BUMD Realisasikan Kawasan Transit Terpadu
Rabu, 01 Agustus 2018 - 13:19 WIB
Empat BUMD Realisasikan Kawasan Transit Terpadu
A
A
A
JAKARTA - Empat badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta menandatangani kerja sama pembangunan transit oriented development (TOD) atau kawasan transit terpadu di Dukuh Atas, Jakarta Pusat dan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
Empat BUMD itu yakni PT MRT Jakarta, PT Jakarta Propertindo, PD Pasar Jaya, serta PD Pembangunan Sarana Jaya. Kerja sama tersebut merupakan pintu sinergi kerja sama dengan dunia usaha lain.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, penandatanganan kerja sama empat BUMD bertujuan mendorong kawasan berorientasi yang telah menjadi rencana kerja pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022.
Dua lokasi TOD di Dukuh Atas dan Lebak Bulus menjadi ikon yang memudahkan pelayanan masyarakat dalam bermobilitas sekaligus menciptakan lapangan kerja baru dengan peluang ekonomi yang signifikan.
“Kita juga ingin sinergi BUMD ini mengirim pesan ke dunia usaha bahwa kita ingin bersinergi dengan dunia usaha lain. Jadi ini bukan hanya eksklusif,” ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin. TOD Dukuh Atas akan menjadi major kawasan TOD meski bukan menjadi titik awal pemberangkatan.
Nantinya lahan yang digunakan milik PD Pasar Jaya. Dia berharap Mass Rapid Transit (MRT) beroperasi pada Maret 2019. Menurut Sandi, ada tiga nilai yang diperlihatkan dalam kerja sama antar-BUMD.
Sinergi ini sebagai 3P yaitu persaudaraan, performa juara, dan progresif yang menciptakan akumulasi kebermanfaatan bersama untuk warga Jakarta. “Melalui kerja sama dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat, kami berharap pembangunan di Jakarta akan terus memberi manfaat langsung sekaligus tepat sasaran,” ungkapnya.
Direktur Utama PT MRT Jakarta William Syahbandar menuturkan, penandatanganan kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari pencanangan kawasan transit terpadu di Dukuh Atas pada 29 Maret lalu.
Artinya, pembangunan TOD dari segi taman dan jalur pedestrian/trotoar penghubung transportasi sudah dilakukan. Terkait bangunan di kawasan TOD akan melalui sinergi perbankan dan investor yang mampu membiayai sebesar Rp20 triliun. BUMD hanya menyiapkan masterplan dari kedua titik yang nantinya menjadi urban design guide line.
“Untuk bangun TOD Dukuh Atas saja butuh sekitar Rp20 triliun. Nah, kita sedang siapkan masterplan dibantu konsultan internasional,” ujarnya. Mengenai TOD Lebak Bulus, saat ini MRT Jakarta tengah mematangkan konsep dan membutuhkan waktu sekitar 1-2 bulan.
“Untuk pengelola sedang kita kerjasamakan dengan PD Pembangunan Sarana Jaya karena di situ Sarana Jaya yang berdampingan tepat dengan depo MRT Jakarta,” kata William.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkomunikasi secara intensif dengan pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan pembangunan transportasi di Jakarta.
Bila Pemprov DKI dan pemerintah pusat saling unjuk keunggulan masing-masing moda transportasi, integrasi hanya terlihat sebagai integrasi fisik dan itu pun hanya di Jakarta, tidak sampai permukiman warga Bodetabek.
“Saya melihat pencanangan TOD Dukuh Atas sebagai bentuk unjuk otoritas leader TOD. Apalagi sebelumnya BUMN PT KAI mengintegrasikan kartu multitripnya dengan PPD sebagai anak perusahaan BUMN,” kata politikus PDIP itu.
Empat BUMD itu yakni PT MRT Jakarta, PT Jakarta Propertindo, PD Pasar Jaya, serta PD Pembangunan Sarana Jaya. Kerja sama tersebut merupakan pintu sinergi kerja sama dengan dunia usaha lain.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, penandatanganan kerja sama empat BUMD bertujuan mendorong kawasan berorientasi yang telah menjadi rencana kerja pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022.
Dua lokasi TOD di Dukuh Atas dan Lebak Bulus menjadi ikon yang memudahkan pelayanan masyarakat dalam bermobilitas sekaligus menciptakan lapangan kerja baru dengan peluang ekonomi yang signifikan.
“Kita juga ingin sinergi BUMD ini mengirim pesan ke dunia usaha bahwa kita ingin bersinergi dengan dunia usaha lain. Jadi ini bukan hanya eksklusif,” ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin. TOD Dukuh Atas akan menjadi major kawasan TOD meski bukan menjadi titik awal pemberangkatan.
Nantinya lahan yang digunakan milik PD Pasar Jaya. Dia berharap Mass Rapid Transit (MRT) beroperasi pada Maret 2019. Menurut Sandi, ada tiga nilai yang diperlihatkan dalam kerja sama antar-BUMD.
Sinergi ini sebagai 3P yaitu persaudaraan, performa juara, dan progresif yang menciptakan akumulasi kebermanfaatan bersama untuk warga Jakarta. “Melalui kerja sama dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat, kami berharap pembangunan di Jakarta akan terus memberi manfaat langsung sekaligus tepat sasaran,” ungkapnya.
Direktur Utama PT MRT Jakarta William Syahbandar menuturkan, penandatanganan kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari pencanangan kawasan transit terpadu di Dukuh Atas pada 29 Maret lalu.
Artinya, pembangunan TOD dari segi taman dan jalur pedestrian/trotoar penghubung transportasi sudah dilakukan. Terkait bangunan di kawasan TOD akan melalui sinergi perbankan dan investor yang mampu membiayai sebesar Rp20 triliun. BUMD hanya menyiapkan masterplan dari kedua titik yang nantinya menjadi urban design guide line.
“Untuk bangun TOD Dukuh Atas saja butuh sekitar Rp20 triliun. Nah, kita sedang siapkan masterplan dibantu konsultan internasional,” ujarnya. Mengenai TOD Lebak Bulus, saat ini MRT Jakarta tengah mematangkan konsep dan membutuhkan waktu sekitar 1-2 bulan.
“Untuk pengelola sedang kita kerjasamakan dengan PD Pembangunan Sarana Jaya karena di situ Sarana Jaya yang berdampingan tepat dengan depo MRT Jakarta,” kata William.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkomunikasi secara intensif dengan pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan pembangunan transportasi di Jakarta.
Bila Pemprov DKI dan pemerintah pusat saling unjuk keunggulan masing-masing moda transportasi, integrasi hanya terlihat sebagai integrasi fisik dan itu pun hanya di Jakarta, tidak sampai permukiman warga Bodetabek.
“Saya melihat pencanangan TOD Dukuh Atas sebagai bentuk unjuk otoritas leader TOD. Apalagi sebelumnya BUMN PT KAI mengintegrasikan kartu multitripnya dengan PPD sebagai anak perusahaan BUMN,” kata politikus PDIP itu.
(don)
Lihat Juga :
