Ekonomi Jawa Barat Tumbuh Melambat Menjadi 5,65%
A
A
A
BANDUNG - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat merilis ekonomi Tanah Priangan pada kuartal II 2018 tumbuh melambat menjadi 5,65%. Angka ini lebih rendah dari kuartal I 2018 yang mencapai 5,96%.
Kendati transaksi selama Lebaran besar dan dikucurkannya gaji ke-13 dan 14 PNS, namun kata BPS, hal tersebut belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sesuai ekspektasi.
"Kalau di pusat (nasional) ekonominya tumbuh cukup signifikan. Sementara di Jabar ada perlambatan karena struktur ekonomi yang 40% ditopang industri. Sumber pertumbuhan industri pengolahan tercatat turun dari sebelumnya 3,18%," jelas Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analis Statistik BPS Jabar Noneng Komara Nengsih di Kantor BPS, Jalan PH Mustofa, Kota Bandung, Senin (6/8/2018).
Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, lanjut dia, ditopang sektor pertanian, perikanan, dan peternakan sebesar 11,78%. Sementara administrasi pemerintahan hanya berkontribusi 9,76%.
Adapun nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di kuartal II sebesar Rp488,84 triliun, berbanding kuartal sebelumnya Rp466,87 triliun.
PDRB menurut pengeluaran pada kuartal II 2018 didorong oleh positifnya pengeluaran konsumsi lembaga non profit sebesar 19,18%. Disusul ekspor barang dan jasa 14,17, pengeluaran konsumsi pemerintah 10,81%, dan pengeluaran konsumsi rumah tangga 5,09%.
Komponen impor barang dan jasa sebagai pengurang bagi pertumbuhan ekonomi memiliki pertumbuhan positif sebesar 15,61%. "Dan sumber pertumbuhan menurut pengeluaran terbesar masih konsumsi," imbuh dia.
Terkait soal kebijakan pemerintah mengucurkan gaji ke-13 dan 14 bagi PNS, kendati belum berdampak besar, Kepala BPS Jawa Barat Doddy Erlando menjelaskan, sejatinya hal tersebut langkah tepat untuk mendongkrak laju ekonomi.
"Gaji dan lainnya memang kebijakan untuk menstimulus agar menggerakkan ekonomi dan pemerataan. Kalau tidak dilakukan, ya bisa memberi pengaruh ke pertahanan rumah tangga dan desa," jelas dia.
Kendati transaksi selama Lebaran besar dan dikucurkannya gaji ke-13 dan 14 PNS, namun kata BPS, hal tersebut belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sesuai ekspektasi.
"Kalau di pusat (nasional) ekonominya tumbuh cukup signifikan. Sementara di Jabar ada perlambatan karena struktur ekonomi yang 40% ditopang industri. Sumber pertumbuhan industri pengolahan tercatat turun dari sebelumnya 3,18%," jelas Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analis Statistik BPS Jabar Noneng Komara Nengsih di Kantor BPS, Jalan PH Mustofa, Kota Bandung, Senin (6/8/2018).
Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, lanjut dia, ditopang sektor pertanian, perikanan, dan peternakan sebesar 11,78%. Sementara administrasi pemerintahan hanya berkontribusi 9,76%.
Adapun nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di kuartal II sebesar Rp488,84 triliun, berbanding kuartal sebelumnya Rp466,87 triliun.
PDRB menurut pengeluaran pada kuartal II 2018 didorong oleh positifnya pengeluaran konsumsi lembaga non profit sebesar 19,18%. Disusul ekspor barang dan jasa 14,17, pengeluaran konsumsi pemerintah 10,81%, dan pengeluaran konsumsi rumah tangga 5,09%.
Komponen impor barang dan jasa sebagai pengurang bagi pertumbuhan ekonomi memiliki pertumbuhan positif sebesar 15,61%. "Dan sumber pertumbuhan menurut pengeluaran terbesar masih konsumsi," imbuh dia.
Terkait soal kebijakan pemerintah mengucurkan gaji ke-13 dan 14 bagi PNS, kendati belum berdampak besar, Kepala BPS Jawa Barat Doddy Erlando menjelaskan, sejatinya hal tersebut langkah tepat untuk mendongkrak laju ekonomi.
"Gaji dan lainnya memang kebijakan untuk menstimulus agar menggerakkan ekonomi dan pemerataan. Kalau tidak dilakukan, ya bisa memberi pengaruh ke pertahanan rumah tangga dan desa," jelas dia.
(ven)