Pemerintah Genjot Jumlah Tenaga Kerja Terampil
Rabu, 15 Agustus 2018 - 00:15 WIB
Pemerintah Genjot Jumlah Tenaga Kerja Terampil
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akan menambah jumlah tenaga kerja terampil dengan mengintensifkan kegiatan pelatihan. "Untuk menyiapkan usia produktif siap kerja pada satu tahun mendatang tidak bisa, pelatihan menjadi kata kuncinya," kata Direktur Jenderal Bina Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satria Lelono dalam acara Dialog Nasional #3 Sinergi Kelompok Aksi untuk Koordinasi Ketenagakerjaan Inklusi di Indonesia di Jakarta, Selasa (14/8).
Dia mengatakan, hasil studi tahun 2016 yang dilakukan oleh McKinsey Global Institute, Indonesia bisa menjadi negara ekonomi nomor 7 terbesar di dunia pada 2030 bersamaan dengan bonus demografi. "Itu bisa terjadi jika kita terus melakukan upaya pembangunan baik dari segi infrastruktur, ekonomi, serta pembangunan angkatan kerja," paparnya.
Pemerintah telah membuat desain besar guna meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja di daerah melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kemenaker seluruh Indonesia. BLK dinilai cukup efektif meningkatkan keterampilan angkatan kerja di Indonesia karena bisa memberi pelatihan bagi berbagai segmen usia, gender dan pendidikan.
Data Kementerian Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut hanya 25% penyandang disabilitas di Indonesia yang bekerja. Baik di sektor formal maupun informal. Sebanyak 39,9% bekerja sebagai petani, 32,1% bekerja sebagai buruh, 15,1% bekerja di sektor jasa dan sisanya bekerja di perusahaan swasta atau menjadi wiraswasta. Hanya sedikit penyandang disabilitas yang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Deputi Menteri Bappenas bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Pungky Sumadi mengatakan, penyebab masih rendahnya penyandang disabilitas yang aktif bekerja disebabkan sudut pandang masyarakat serta dunia kerja. "Mereka dipersepsikan tidak akan mampu mandiri apalagi bekerja selayaknya warga normal. Inilah yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia jika ingin menghadirkan tenaga kerja inklusif," kata Pungky.
Dia mengatakan, hasil studi tahun 2016 yang dilakukan oleh McKinsey Global Institute, Indonesia bisa menjadi negara ekonomi nomor 7 terbesar di dunia pada 2030 bersamaan dengan bonus demografi. "Itu bisa terjadi jika kita terus melakukan upaya pembangunan baik dari segi infrastruktur, ekonomi, serta pembangunan angkatan kerja," paparnya.
Pemerintah telah membuat desain besar guna meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja di daerah melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kemenaker seluruh Indonesia. BLK dinilai cukup efektif meningkatkan keterampilan angkatan kerja di Indonesia karena bisa memberi pelatihan bagi berbagai segmen usia, gender dan pendidikan.
Data Kementerian Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut hanya 25% penyandang disabilitas di Indonesia yang bekerja. Baik di sektor formal maupun informal. Sebanyak 39,9% bekerja sebagai petani, 32,1% bekerja sebagai buruh, 15,1% bekerja di sektor jasa dan sisanya bekerja di perusahaan swasta atau menjadi wiraswasta. Hanya sedikit penyandang disabilitas yang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Deputi Menteri Bappenas bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Pungky Sumadi mengatakan, penyebab masih rendahnya penyandang disabilitas yang aktif bekerja disebabkan sudut pandang masyarakat serta dunia kerja. "Mereka dipersepsikan tidak akan mampu mandiri apalagi bekerja selayaknya warga normal. Inilah yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia jika ingin menghadirkan tenaga kerja inklusif," kata Pungky.
(ven)
Lihat Juga :
