Kondisi Tidak Stabil, Banyak Pengembang Properti di Jabar Tiarap
Senin, 20 Agustus 2018 - 13:46 WIB
Kondisi Tidak Stabil, Banyak Pengembang Properti di Jabar Tiarap
A
A
A
BANDUNG - Tidak stabilnya beberapa instrumen ekonomi seperti nilai tukar rupiah dan suku bunga berimbas terhadap sektor properti di Jawa Barat. Banyak pengembang yang memilih tiarap dan diperkirakan akan berdampak pada penjualan perumahan.
"Kami menilai sektor properti saat ini berat. Banyak pengembang yang tiarap karena perkembangannya tidak sepositif tahun-tahun sebelumnya," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Seluruh Indonesia (AP2ERSI) Ferry Shandiyana, Senin (20/8/2018).
Beratnya kondisi properti, lanjut Ferry, merupakan dampak ekonomi global. Depresiasi nilai tukar rupiah membuat Bank Indonesia (BI) menaikkan BI Rate. Efeknya, kata dia, suku bunga kredit pun, termasuk kredit pemilikan rumah (KPR), mengalami penyesuaian.
Kenaikan BI rate, kata dia, diperkirakan akan berdampak pada konsumen. Konsumen akan menanggung beban kenaikan bunga setelah BI menyelesaikan BI rate. Terlebih, pembiayaan perumahan tenor waktunya jangka panjang. Sehingga kenaikan sebesar apapun pada suku bunga, berdampak pada naiknya nilai angsuran.
Kondisi itu, kata dia, tidak hanya terjadi pada konsumen rumah komersil, tetapi juga rumah subsidi. Bagi konsumen perumahan komersil, tingginya harga rumah pun membuat konsumen tersebut menahan pembelian.
Sedangkan bagi konsumen perumahan bersubsidi, kata Ferry, kendalanya harga jualnya yang belum mengalami perubahan sejak lama, yaitu sekitar Rp130 juta. Namun harga jual bahan baku ditambah lahan tergolong tinggi. Hal itu, ucapnya, membuat tidak sedikit para pengembang perumahan bersubsidi kesulitan memperoleh lahan.
Ferry berpendapat, sebaiknya pemerintah menyiapkan sejumlah upaya untuk kembali menggairahkan sektor properti. Memang benar, sahut Ferry, pemerintah menggulirkan sejumlah program, seperti program down payment (DP) atau yang muka 0%. "Kami berharap pemerintah benar-benar memiliki sebuah agenda dalam menyikapi sektor properti," tutup Ferry.
"Kami menilai sektor properti saat ini berat. Banyak pengembang yang tiarap karena perkembangannya tidak sepositif tahun-tahun sebelumnya," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Seluruh Indonesia (AP2ERSI) Ferry Shandiyana, Senin (20/8/2018).
Beratnya kondisi properti, lanjut Ferry, merupakan dampak ekonomi global. Depresiasi nilai tukar rupiah membuat Bank Indonesia (BI) menaikkan BI Rate. Efeknya, kata dia, suku bunga kredit pun, termasuk kredit pemilikan rumah (KPR), mengalami penyesuaian.
Kenaikan BI rate, kata dia, diperkirakan akan berdampak pada konsumen. Konsumen akan menanggung beban kenaikan bunga setelah BI menyelesaikan BI rate. Terlebih, pembiayaan perumahan tenor waktunya jangka panjang. Sehingga kenaikan sebesar apapun pada suku bunga, berdampak pada naiknya nilai angsuran.
Kondisi itu, kata dia, tidak hanya terjadi pada konsumen rumah komersil, tetapi juga rumah subsidi. Bagi konsumen perumahan komersil, tingginya harga rumah pun membuat konsumen tersebut menahan pembelian.
Sedangkan bagi konsumen perumahan bersubsidi, kata Ferry, kendalanya harga jualnya yang belum mengalami perubahan sejak lama, yaitu sekitar Rp130 juta. Namun harga jual bahan baku ditambah lahan tergolong tinggi. Hal itu, ucapnya, membuat tidak sedikit para pengembang perumahan bersubsidi kesulitan memperoleh lahan.
Ferry berpendapat, sebaiknya pemerintah menyiapkan sejumlah upaya untuk kembali menggairahkan sektor properti. Memang benar, sahut Ferry, pemerintah menggulirkan sejumlah program, seperti program down payment (DP) atau yang muka 0%. "Kami berharap pemerintah benar-benar memiliki sebuah agenda dalam menyikapi sektor properti," tutup Ferry.
(ven)
Lihat Juga :
