Cegah Krisis Mata Uang Akut, Argentina Akan Potong Belanja Negara

Senin, 03 September 2018 - 13:54 WIB
Cegah Krisis Mata Uang...
Cegah Krisis Mata Uang Akut, Argentina Akan Potong Belanja Negara
A A A
BUENOS AIRES - Pemerintahan Argentina diprediksi segera mengumumkan kebijakan pemotongan belanja negara yang dijadwal pada awal pekan, hari ini sebagai upaya untuk mengatasi krisis mata uang akut yang menimpa negara tersebut. Tercatat, mata uang Peso telah kehilangan sekitar setengah nilainya sepanjang tahun ini.

Seperti dilansir BBC, Senin (3/9/2018) kejatuhan Peso tak terbendung, meskipun Bank Sentral menaikkan suku bunga acuan menjadi 60% untuk menstabilkan mata uang. Presiden Mauricio Macri telah berjanji untuk mengatasi efek dari hal itu terhadap membengkaknya utang.

Berdasarkan laporan media, akibat dari kemerosotan nilai tukar Peso membuat sekitar 10 Menteri bakal dipecat. Isu tersebut mencuat saat Menteri Keuangan Argentina Nicolas Dujovne bersiap melakukan perjalanan ke Washington pada hari Selasa untuk bertemu dengan kepala Dana Moneter Internasional (IMF), Christine Lagarde.

Pada bulan Juni, Argentina terpaksa meminta pinjaman senilai USD50 miliar atau setara sekitar Rp732,8 triliun dari Dana Moneter Internasional ( IMF) untuk mengatasi krisis. IMF sendiri merupakan sebuah organisasi yang masih dibenci oleh negara tersebut, lantaran perannya dalam krisis ekonomi yang sempat menimpa Argentina pada 2001.

Pemerintah mengatakan langkah itu diperlukan untuk meyakinkan investor internasional, setelah penurunan ekspor pertanian, harga energi yang lebih tinggi dan dolar yang lebih kuat sehingga telah mendorong banyak orang untuk menarik dana dari Argentina.

Dujovne mengaku targetnya adalah menyelesaikan segara kesepakatan sehingga mempercepat IMF untuk menggelontorkan dana pinjaman kepada Argentina. Sementara IMF telah meminta Argentina untuk mengatasi defisit fiskal yang besar, sebuah tujuan yang biasanya dicapai dengan mengurangi pengeluaran pemerintah.

Argentina sendiri telah dilanda oleh masalah ekonomi selama bertahun-tahun, dan Macr, yang terpilih tiga tahun lalu, berjanji untuk membalikkan tahun proteksionisme di bawah pendahulunya, Cristina Fernandez de Kirchner. Pemerintahannya, yang berkuasa mulai 2007 hingga 2015, menasionalisasi perusahaan dan mensubsidi banyak barang dan jasa sehari-hari, mulai dari utilitas hingga transmisi sepak bola di televisi.

Meskipun inflasi merajalela, IMF mengatakan bulan lalu mereka mengharapkan ekonomi Argentina untuk stabil pada akhir tahun dan pemulihan bertahap untuk dimulai pada 2019.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
5 Mata Uang Pengganti...
5 Mata Uang Pengganti Dolar AS, Jika USD Runtuh
Mata Uang Digital Makin...
Mata Uang Digital Makin Mengkilap Ikut Pulihkan Ekonomi
Bitcoin Bisa Jadi Opsi...
Bitcoin Bisa Jadi Opsi Fleksibilitas saat Ekonomi Tidak Stabil
Dolar AS Kehilangan...
Dolar AS Kehilangan Mahkota, Jatuh ke Titik Terendah dalam 3 Tahun
Yuan China Ambruk ke...
Yuan China Ambruk ke Level Terendah 2007, Salah Satu Mata Uang Asia dengan Kinerja Terburuk
Apakah Bitcoin Bisa...
Apakah Bitcoin Bisa Menggantikan Dolar AS di Masa Depan?
Berita Terkini
Emas Antam Kembali Berkilau,...
Emas Antam Kembali Berkilau, Hari Ini Naik Rp20 Ribu Sentuh Rp2.709.000 per Gram
18 menit yang lalu
IHSG Dibuka Perkasa...
IHSG Dibuka Perkasa Sentuh Level 5.960, Ada 380 Saham Berlari di Zona Hijau
1 jam yang lalu
Aliran Modal Asing Mulai...
Aliran Modal Asing Mulai Masuk, Rupiah Membaik Tinggalkan Rp18.000 per Dolar AS
1 jam yang lalu
Beban Berat Kelas Menengah...
Beban Berat Kelas Menengah di Tengah Kenaikan Pertamax jadi Rp16.250/Liter
2 jam yang lalu
Bahlil Ungkap Penyebab...
Bahlil Ungkap Penyebab Pemadaman Listrik di Sejumlah Daerah, Janji Pulih Cepat
12 jam yang lalu
Indodax Diapresiasi...
Indodax Diapresiasi Atas Edukasi dan Pengembangan Pasar Aset Kripto
13 jam yang lalu
Infografis
43 Negara yang akan...
43 Negara yang akan Dilarang Masuk ke Amerika Serikat
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved