Pentingnya Pendidikan dan Kesehatan Agar Pengeluaran Lebih Bertanggung Jawab
Selasa, 04 September 2018 - 00:07 WIB
Pentingnya Pendidikan dan Kesehatan Agar Pengeluaran Lebih Bertanggung Jawab
A
A
A
JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan, program manajemen keuangan keluarga menekankan pentingnya biaya pendidikan dan kesehatan. Keduanya harus diperkuat agar pengeluaran bisa lebih bertanggung jawab.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, terkait penggunaan pendapatan yang terbatas, yang paling diwaspadai kedua hal itu. Sebab di pedesaan, masih banyak kendala soal masalah kesehatan dan pendidikan.
"Kepentingan dasar pendidikan dan kesehatan. Makanan yang sesuai gizi dan sesuai kebutuhan jadi kendala yang dihadapi masyarakat desa," ujarnya di Jakarta, Senin (3/9/2018).
Bambang menjelaskan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait seperti program yang cocok bagi masyarakat desa, seperti dengan Kemensos dan Kemendes. Sementara, sebelumnya sudah didorong dari Kemenag untuk pasangan yang ingin menikah.
"Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH) di Kemensos. Kedua, porsi dana desa khusus untuk pengembangan masyarakat. Tidak hanya membangun sarana prasarana, termasuk penguatan keuangan," katanya.
Pihaknya, lanjut Bambang, akan melakukan program tersebut sesegera mungkin dengan tidak menambah yang sudah ada di daerah. Misalnya memadukan PKH dengan dana desa.
"PKH pendamping di Kemenag juga ada penyuluhan dari level KUA ke kecamatan. Ini mendampingkan PKH dan dana desa," katanya.
Adapun, sebelumnya sudah ada financial development session yang dibuat untuk memperkuat serta memperbaiki kualitas pendamping. Dari sekarang 1 pendamping untuk 250 rumah tangga yang belum ideal akan ditingkatkan lagi.
"PKH sulit pastikan 250 rumah tangga paham, kalau ada dari Kemenag bisa bantu mereka kelola keuangan ini. Idealnya 1 banding 50," pungkas Bambang.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, terkait penggunaan pendapatan yang terbatas, yang paling diwaspadai kedua hal itu. Sebab di pedesaan, masih banyak kendala soal masalah kesehatan dan pendidikan.
"Kepentingan dasar pendidikan dan kesehatan. Makanan yang sesuai gizi dan sesuai kebutuhan jadi kendala yang dihadapi masyarakat desa," ujarnya di Jakarta, Senin (3/9/2018).
Bambang menjelaskan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait seperti program yang cocok bagi masyarakat desa, seperti dengan Kemensos dan Kemendes. Sementara, sebelumnya sudah didorong dari Kemenag untuk pasangan yang ingin menikah.
"Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH) di Kemensos. Kedua, porsi dana desa khusus untuk pengembangan masyarakat. Tidak hanya membangun sarana prasarana, termasuk penguatan keuangan," katanya.
Pihaknya, lanjut Bambang, akan melakukan program tersebut sesegera mungkin dengan tidak menambah yang sudah ada di daerah. Misalnya memadukan PKH dengan dana desa.
"PKH pendamping di Kemenag juga ada penyuluhan dari level KUA ke kecamatan. Ini mendampingkan PKH dan dana desa," katanya.
Adapun, sebelumnya sudah ada financial development session yang dibuat untuk memperkuat serta memperbaiki kualitas pendamping. Dari sekarang 1 pendamping untuk 250 rumah tangga yang belum ideal akan ditingkatkan lagi.
"PKH sulit pastikan 250 rumah tangga paham, kalau ada dari Kemenag bisa bantu mereka kelola keuangan ini. Idealnya 1 banding 50," pungkas Bambang.
(ven)
Lihat Juga :
