Kapasitas Fiskal dan Kualitas SDM Tantangan Percepatan Infrastruktur RI

JAKARTA - Pembangunan di Indonesia masih mengalami beragam hambatan. Salah satunya, minat investor terhadap infrastruktur yang masih menghadapi tantangan terutama persoalan pengurangan risiko proyek, terbatasnya kapasitas fiskal daerah dan pusat, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang infrastruktur.

Proyek-proyek besar masih harus meyakinkan para investor potensial, serta dilakukannya perbaikan kapasitas kelembagaan, peraturan dan pengamanan terhadap ekonomi biaya tinggi guna memfasilitasi pelaksanaan proyek dan pengoperasian aset serta pemeliharaan baik di tingkat nasional maupun pemerintah daerah.

Hal ini menjadi topik bahasan ratusan praktisi dan pebisnis serta investor dalam dan luar negeri, dalam dialog dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro pada acara Deloitte Infrastructure CEO Forum 2018 di Grand Hyatt Jakarta.

Para pemangku kepentingan dalam forum ini sekaligus membahas berbagi isu strategis yang akan disampaikan kepada pemerintah dan para pemimpin regional, yang akan berkumpul di Bali pada Oktober mendatang dalam rangka International Monetary Fund (IMF) dan World Bank Group Annual Meeting.

Isu pembiayaan, kesiapan SDM serta manajemen kerjasama pemerintah dan badan usaha menjadi penentu terpenuhinya kebutuhan percepatan dan perluasan infrastruktur prioritas, termasuk infrastruktur perkotaan. Misalnya, sistem angkutan cepat massal (mass rapid transit system), air, konektivitas pelabuhan, jalan, energi, serta infrastruktur sosial seperti rumah sakit.

Claudia Lauw Lie Hoeng, Country Leader Deloitte Indonesia, menegaskan komitmen Deloitte di Indonesia. "Sebagai firma layanan jasa profesi keuangan terbesar di dunia, Deloitte mempertemukan para pemimpin bisnis, investor, pakar industri, kontraktor dan sponsor proyek untuk membahas solusi inovatif serta mencakup berbagai pembahasan mendalam mengenai tren makroekonomi di Indonesia maupun kawasan regional," katanya, Kamis (20/9/2018).

Pada tahun 2016-2030, kawasan Asia akan membutuhkan lebih dari USD22,6 triliun dan kawasan ASEAN memerlukan sekitar USD2.8 triliun untuk menggerakkan pembangunan. Kebutuhan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur baru serta revitalisasi infrastruktur yang sudah ada.

Di saat yang sama, Bernardus Djonoputro, Country Head Deloitte Infrastructure & Capital Projects, mengatakan, sebagai kawasan ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia memerlukan investasi sekitar USD511 miliar pada periode 2015-2019 untuk mengatasi berbagai tantangan infrastruktur dalam negeri.

Sementara, KPBU sebagai salah satu bentuk pembiayaan proyek, semakin menjadi tren di kalangan pemerintah baik daerah maupun pusat.

"Deloitte Infrastructure and Capital Projects dengan pengalamannya sebagai penasihat keuangan dalam berbagai proyek penting Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) seperti transportasi perkotaan, pelabuhan dan Zona Ekonomi Khusus, berinisiatif untuk melaksanakan forum tahunan ini," katanya.

Bernardus menuturkan, menjelang perhelatan IMF dan World Bank Group Meeting di Bali bulan depan, forum ini menjadi bagian komitmen kuat pihaknya untuk mengadvokasi KPBU. Sekaligus membahas bersama strategi dalam pelaksanaan KPBU.

"Indonesia perlu fokus pada persiapan proyek, memahami tren yang berkaitan dengan pembiayaan proyek Infrastruktur, peluang, kendala, peraturan yang memiliki kaitan langsung dengan investasi infrastruktur," tambah Bernardus.

Acara dialog infrastruktur ini adalah forum terkemuka di Indonesia yang diharapkan menjadi platform yang berkelanjutan. Di mana pemerintah dan sektor swasta dapat bersama-sama mendiskusikan berbagai solusi berkelanjutan yang adalah salah satu pembahasan strategis dalam pertemuan IMF-World Bank Group sebentar lagi.