Tangkal Krisis Rupiah, Pemerintah Diminta Perkuat Program Jaminan Sosial
Kamis, 27 September 2018 - 06:18 WIB
Tangkal Krisis Rupiah, Pemerintah Diminta Perkuat Program Jaminan Sosial
A
A
A
JAKARTA - Nilai tukar rupiah masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), bahkan sudah mendekati angka Rp15.000. Namun masyarakat diminta tidak panik, karena krisis nilai tukar ini masih jauh dari bencana ekonomi dan moneter pada 1998 lalu.
"Kebijakan perang dagang Presiden AS Donald Trump dengan China memperkuat dolar AS dan memperlemah hampir semua mata uang dunia, termasuk rupiah. Tapi ini bukan pelemahan rupiah di tahun 1998," kata Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Agus Eko Nugroho dalam diskusi berlabel Menjaga Rupiah Memperkuat NKRI yang diadakan oleh Komite Mahasiswa dan Pemuda Reformasi di Jakarta, Rabu (26/9/2018).
Lebih lanjut dikatakan, krisis nilai tukar yang ada sekarang lebih kepada politisasi. Alasannya yang sekarang ini, masyarakat tidak membicarakan secara luas. "Tidak ada dampak di masyarakat karena konsumsi belanja kendaraan bermotor masih tumbuh. Sektor perbankan juga kuat. Pokoknya masih sangat jauh dari krisis mata uang ke krisis finansial. Apalagi merembet ke krisis ekonomi seperti 1998," ungkap Agus.
Walaupun tergolong dalam kondisi aman dari krisis, tapi pemerintah diharapkan tetap terus waspada guna mengantisipasi hal yang tak diinginkan. "Bank Indonesia tetap dibutuhkan melakukan intervensi saat diperlukan, menjaga permintaan dalam negeri dan tetap menjamin sistem pengaman jaminan sosial," sarannya.
Agus mencontohkan, ketika BPJS Kesehatan mengalami defisit, maka pemerintah wajib dengan cepat menambalnya. Tindakan ini secara psikologis akan meningkatkan kepercayaan diri dari masyarakat terhadap kemampuan pemerintah menangani krisis.
"Sistem jaringan sosial harus diamankan. Ini menciptakan kepercayaan diri dari masyarakat. Begitu juga dengan program-program pengentasan kemiskinan," ujarnya.
Sementara itu, sejumlah mahasiswa peserta diskusi mengingatkan pemerintah untuk tidak larut dalam jawaban, bahwa pelemahan rupiah lebih karena faktor global. Sebab dampak dari kondisi ini juga bisa melahirkan pengangguran baru akibat PHK di industri yang kesulitan mendatangkan bahan baku produksi.
Selesai menggelar diskusi, para mahasiswa mendeklarasikan diri untuk mendukung program ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Khususnya di sektor pembangunan infrastruktur.
"Kebijakan perang dagang Presiden AS Donald Trump dengan China memperkuat dolar AS dan memperlemah hampir semua mata uang dunia, termasuk rupiah. Tapi ini bukan pelemahan rupiah di tahun 1998," kata Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Agus Eko Nugroho dalam diskusi berlabel Menjaga Rupiah Memperkuat NKRI yang diadakan oleh Komite Mahasiswa dan Pemuda Reformasi di Jakarta, Rabu (26/9/2018).
Lebih lanjut dikatakan, krisis nilai tukar yang ada sekarang lebih kepada politisasi. Alasannya yang sekarang ini, masyarakat tidak membicarakan secara luas. "Tidak ada dampak di masyarakat karena konsumsi belanja kendaraan bermotor masih tumbuh. Sektor perbankan juga kuat. Pokoknya masih sangat jauh dari krisis mata uang ke krisis finansial. Apalagi merembet ke krisis ekonomi seperti 1998," ungkap Agus.
Walaupun tergolong dalam kondisi aman dari krisis, tapi pemerintah diharapkan tetap terus waspada guna mengantisipasi hal yang tak diinginkan. "Bank Indonesia tetap dibutuhkan melakukan intervensi saat diperlukan, menjaga permintaan dalam negeri dan tetap menjamin sistem pengaman jaminan sosial," sarannya.
Agus mencontohkan, ketika BPJS Kesehatan mengalami defisit, maka pemerintah wajib dengan cepat menambalnya. Tindakan ini secara psikologis akan meningkatkan kepercayaan diri dari masyarakat terhadap kemampuan pemerintah menangani krisis.
"Sistem jaringan sosial harus diamankan. Ini menciptakan kepercayaan diri dari masyarakat. Begitu juga dengan program-program pengentasan kemiskinan," ujarnya.
Sementara itu, sejumlah mahasiswa peserta diskusi mengingatkan pemerintah untuk tidak larut dalam jawaban, bahwa pelemahan rupiah lebih karena faktor global. Sebab dampak dari kondisi ini juga bisa melahirkan pengangguran baru akibat PHK di industri yang kesulitan mendatangkan bahan baku produksi.
Selesai menggelar diskusi, para mahasiswa mendeklarasikan diri untuk mendukung program ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Khususnya di sektor pembangunan infrastruktur.
(ven)
Lihat Juga :
