Kemenkeu: Pegawai di Palu-Donggala Selamat, Usai Sempat Tak Ada Kabar
Senin, 01 Oktober 2018 - 21:30 WIB
Kemenkeu: Pegawai di Palu-Donggala Selamat, Usai Sempat Tak Ada Kabar
A
A
A
JAKARTA - Setelah kemarin ada beberapa pegawai Kementerian Keuangan (Kemekeu) khususnya Ditjen Pajak dan ditjen Bea Cukai di daerah terdampak gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah yang belum dapat diketahui kabarnya. Hari ini, Kemenkeu menginformasikan bahwa semua pegawai yang berada pada wilayah gempa di Palu dan Donggala dalam keadaan selamat.
"Terima kasih atas doa dan dukungan semua pihak. Kami sekarang fokus untuk membantu Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) dan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah untuk menangani tanggap darurat menyelamatkan sebanyak mungkin korban yang masih terperangkap dan terkena dampak bencana agar mereka selamat dan mendapat pelayanan kesehatan meskipun dalam kondisi terbatas dan darurat," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pernyataan resmi Kemenkeu.
Lebih lanjut diterangkan, seluruh instansi vertikal Kementerian Keuangan Republik Indonesia digunakan yang sebagian menjadi tempat pengungsian, untuk mendapatkan pasokan makanan dan minuman bagi yang cukup sehingga dapat membantu para pengungsi. Kementerian Keuangan telah memberikan tambahan anggaran on call untuk Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) untuk menangani masa kedaruratan.
Indonesia yang terletak di wilayah pertemuan 2 patahan tektonik bumi dan di lingkaran api vulkanik, memiliki potensi bencana alam gempa dan gunung berapi yang tinggi. Rata-rata kerugian per tahun dari bencana alam mencapai Rp22, triliun, belum termasuk kerugian jiwa.
"Kementerian Keuangan terus menjaga agar kemampuan fiskal dapat dijaga untuk menangani kebutuhan penanganan bencana dari pencegahan, penanganan kedaruratan hingga rehabilitasi dan rekonstruksi (pembangunan kembali) daerah Terdampak bencana," paparnya.
Manajemen bencana dan pengembangan instrumen pembiayaan sebelum dan pasca bencana perlu terus dikembangkan dan disempurnakan. Diterangkan saat ini tengah merumuskan perbaikan sistem dan instrumen pembiayaan, belajar dari pengalaman Indonesia sendiri maupun dari negara-negara lain, agar pemerintah dapat secara efektif membantu daerah terkena bencana secara cepat.
"Kami juga memasukkan inisiatif melakukan asuransi gedung pemerintahan sebagai pilot percobaan di lingkungan Kementrian Keuangan mulai 2019, yang diharapkan akan dapat diperluas untuk keseluruhan Barang Milik Negara. Kita akan terus mendukung perkuatan BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar dapat memiliki kapasitas yang kuat dalam mengelola penanganan bencana," tandasnya.
Termasuk peran TNI dan Polri dalam melakukan operasi kemanusiaan penanganan bencana. Segala kapasitas penanganan bencana di semua Kementerian/Lembaga akan dioptimalkan sehingga masyarakat yang terkena bencana akan segera tertangani dengan baik.
"Terima kasih atas doa dan dukungan semua pihak. Kami sekarang fokus untuk membantu Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) dan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah untuk menangani tanggap darurat menyelamatkan sebanyak mungkin korban yang masih terperangkap dan terkena dampak bencana agar mereka selamat dan mendapat pelayanan kesehatan meskipun dalam kondisi terbatas dan darurat," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pernyataan resmi Kemenkeu.
Lebih lanjut diterangkan, seluruh instansi vertikal Kementerian Keuangan Republik Indonesia digunakan yang sebagian menjadi tempat pengungsian, untuk mendapatkan pasokan makanan dan minuman bagi yang cukup sehingga dapat membantu para pengungsi. Kementerian Keuangan telah memberikan tambahan anggaran on call untuk Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) untuk menangani masa kedaruratan.
Indonesia yang terletak di wilayah pertemuan 2 patahan tektonik bumi dan di lingkaran api vulkanik, memiliki potensi bencana alam gempa dan gunung berapi yang tinggi. Rata-rata kerugian per tahun dari bencana alam mencapai Rp22, triliun, belum termasuk kerugian jiwa.
"Kementerian Keuangan terus menjaga agar kemampuan fiskal dapat dijaga untuk menangani kebutuhan penanganan bencana dari pencegahan, penanganan kedaruratan hingga rehabilitasi dan rekonstruksi (pembangunan kembali) daerah Terdampak bencana," paparnya.
Manajemen bencana dan pengembangan instrumen pembiayaan sebelum dan pasca bencana perlu terus dikembangkan dan disempurnakan. Diterangkan saat ini tengah merumuskan perbaikan sistem dan instrumen pembiayaan, belajar dari pengalaman Indonesia sendiri maupun dari negara-negara lain, agar pemerintah dapat secara efektif membantu daerah terkena bencana secara cepat.
"Kami juga memasukkan inisiatif melakukan asuransi gedung pemerintahan sebagai pilot percobaan di lingkungan Kementrian Keuangan mulai 2019, yang diharapkan akan dapat diperluas untuk keseluruhan Barang Milik Negara. Kita akan terus mendukung perkuatan BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar dapat memiliki kapasitas yang kuat dalam mengelola penanganan bencana," tandasnya.
Termasuk peran TNI dan Polri dalam melakukan operasi kemanusiaan penanganan bencana. Segala kapasitas penanganan bencana di semua Kementerian/Lembaga akan dioptimalkan sehingga masyarakat yang terkena bencana akan segera tertangani dengan baik.
(akr)
Lihat Juga :
