Dukung Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah Luncurkan SDG Indonesia One
Jum'at, 05 Oktober 2018 - 13:13 WIB
Dukung Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah Luncurkan SDG Indonesia One
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hari ini meluncurkan SDG Indonesia One, sebagai platform kerja sama pendanaan yang terintegrasi. Hal ini untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berorientasi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals-SDGs) di Tanah Air.
Pendanaan yang terintegrasi ini berasal dari beragam sumber, seperti privat, filantropis, lembaga donor, lembaga keuangan multilateral dan bilateral, perbankan, asuransi, dan investor. Pemerintah pun mendaulat PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mengelola platform tersebut.
Pada kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Letter of Intent (LoI) senilai USD2,3 miliar atau Rp34,5 triliun oleh para mitra yang terdiri dari filantropis, lembaga donor, lembaga keuangan multilateral dan bilateral, perbankan, asuransi, dan investor.
"Ini suatu komitmen yang sangat penting di dunia, namun kita sebagai bangsa Indonesia ikut melakukan itu karena memang seluruh platform atau indikator kesuksesan SDGs begitu sangat relevan dengan Indonesia," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (5/10/2018).
Dia mengatakan, pemerintah saat ini terus mencari cara untuk mengurangi kesenjangan kebutuhan pendanaan untuk pembangunan. Oleh karena itu, platform kerja sama ini mendukung pencapaian SDGs di Tanah Air.
SDG Indonesia One sendiri menyediakan sejumlah fasilitas, meliputi fasilitas pengembangan proyek (development facility), fasilitas mitigasi risiko (de-risking facility), fasilitas pembiayaan (financing facility), dan fasilitas investasi (equity fund).
Fasilitas tersebut memungkinkan terciptanya manfaat yang lebih luas bagi Indonesia, seperti mobilidasi dan koordinasi peran mitra pemerintah, meningkatkan akses ke sumber pendanaan, dan mengurangi beban fiskal pemerintah dalam membiayai berbagai proyek yang berorientasi terhadap pencapaian SDGs.
Pembanguan infrastruktur sering terkendala berbagai hal, perencanaan, eksekusi, pendanaan. Sementara kita melihat makin banyak komitmen lembaga internasional yang memang secara historis memiliki komitmen kuat di bidang pembangunan. Banyak para donor, lembaga pembangunan ini sudah belajar dari pelaksanaan pembangunan di berbagai negara, mereka sering melakukan koordinasi dan kolaborasi.
"Oleh karena itu, saat ini banyak muncul inisiatif, kolaborasi antar institusi yang sifatnya nontradisional. Ini yang disebut blended finance inisiatif. dimana kita bisa kolaborasikan sumber pendanaan dan inisiatif dari beragai institusi untuk bersama menyelesaikan dan menangani masalah pembangunan," tandasnya.
Pendanaan yang terintegrasi ini berasal dari beragam sumber, seperti privat, filantropis, lembaga donor, lembaga keuangan multilateral dan bilateral, perbankan, asuransi, dan investor. Pemerintah pun mendaulat PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mengelola platform tersebut.
Pada kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Letter of Intent (LoI) senilai USD2,3 miliar atau Rp34,5 triliun oleh para mitra yang terdiri dari filantropis, lembaga donor, lembaga keuangan multilateral dan bilateral, perbankan, asuransi, dan investor.
"Ini suatu komitmen yang sangat penting di dunia, namun kita sebagai bangsa Indonesia ikut melakukan itu karena memang seluruh platform atau indikator kesuksesan SDGs begitu sangat relevan dengan Indonesia," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (5/10/2018).
Dia mengatakan, pemerintah saat ini terus mencari cara untuk mengurangi kesenjangan kebutuhan pendanaan untuk pembangunan. Oleh karena itu, platform kerja sama ini mendukung pencapaian SDGs di Tanah Air.
SDG Indonesia One sendiri menyediakan sejumlah fasilitas, meliputi fasilitas pengembangan proyek (development facility), fasilitas mitigasi risiko (de-risking facility), fasilitas pembiayaan (financing facility), dan fasilitas investasi (equity fund).
Fasilitas tersebut memungkinkan terciptanya manfaat yang lebih luas bagi Indonesia, seperti mobilidasi dan koordinasi peran mitra pemerintah, meningkatkan akses ke sumber pendanaan, dan mengurangi beban fiskal pemerintah dalam membiayai berbagai proyek yang berorientasi terhadap pencapaian SDGs.
Pembanguan infrastruktur sering terkendala berbagai hal, perencanaan, eksekusi, pendanaan. Sementara kita melihat makin banyak komitmen lembaga internasional yang memang secara historis memiliki komitmen kuat di bidang pembangunan. Banyak para donor, lembaga pembangunan ini sudah belajar dari pelaksanaan pembangunan di berbagai negara, mereka sering melakukan koordinasi dan kolaborasi.
"Oleh karena itu, saat ini banyak muncul inisiatif, kolaborasi antar institusi yang sifatnya nontradisional. Ini yang disebut blended finance inisiatif. dimana kita bisa kolaborasikan sumber pendanaan dan inisiatif dari beragai institusi untuk bersama menyelesaikan dan menangani masalah pembangunan," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
