PBB Luncurkan Program Baru untuk Pacu Investasi SDGs di Indonesia
Jum'at, 03 Desember 2021 - 20:52 WIB
loading...
Peluncuran Program ASSIST untuk menutup kesenjangan pendanaan SDGs di Indonesia.
A
A
A
JAKARTA - Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) di Indonesia hari ini meluncurkan program baru. Program yang dimaksud yakni Mempercepat Investasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia/Accelerating Sustainable Development Goals ( SDGs ) Investment in Indonesia (ASSIST).
Program tersebut membuka jalan bagi mekanisme investasi dan pembiayaan baru yang dibutuhkan untuk mengisi kesenjangan pendanaan SDGs di Indonesia. Program ini memanfaatkan berbagai instrumen pembiayaan inovatif dari sumber pemerintah dan non-pemerintah, misalnya, publik, swasta, dan syariah, untuk mengisi kesenjangan pendanaan SDGs sebesar USD4,7 triliun.
(Baca juga:Gus Halim: Porsi Penempatan Perempuan Indikator Keberhasilan SDGs Desa)
Dipimpin Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Valerie Julliand, empat lembaga PBB yakni United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations Children's Fund (UNICEF), dan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) bekerja bersama Pemerintah Indonesia untuk menutup kesenjangan pendanaan SDGs.
Dalam keterangan tertulisnya, Julliand mengatakan pencapaian SDGs membutuhkan sumber daya dan dana yang sangat besar. Kuncinya ada pada pemanfaatan pembiayaan yang telah ada dan sumber pembiayaan baru.
“Peluncuran program ini dilakukan hanya dua hari setelah Indonesia menjadi Presidensi G20. Ini adalah saat yang tepat untuk membahas pembiayaan SDGs, yang telah menjadi komitmen Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia atas kerja samanya dalam pelaksanaan Program ASSIST,” ujarnya, Jumat (3/12/2021).
Program tersebut membuka jalan bagi mekanisme investasi dan pembiayaan baru yang dibutuhkan untuk mengisi kesenjangan pendanaan SDGs di Indonesia. Program ini memanfaatkan berbagai instrumen pembiayaan inovatif dari sumber pemerintah dan non-pemerintah, misalnya, publik, swasta, dan syariah, untuk mengisi kesenjangan pendanaan SDGs sebesar USD4,7 triliun.
(Baca juga:Gus Halim: Porsi Penempatan Perempuan Indikator Keberhasilan SDGs Desa)
Dipimpin Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Valerie Julliand, empat lembaga PBB yakni United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations Children's Fund (UNICEF), dan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) bekerja bersama Pemerintah Indonesia untuk menutup kesenjangan pendanaan SDGs.
Dalam keterangan tertulisnya, Julliand mengatakan pencapaian SDGs membutuhkan sumber daya dan dana yang sangat besar. Kuncinya ada pada pemanfaatan pembiayaan yang telah ada dan sumber pembiayaan baru.
“Peluncuran program ini dilakukan hanya dua hari setelah Indonesia menjadi Presidensi G20. Ini adalah saat yang tepat untuk membahas pembiayaan SDGs, yang telah menjadi komitmen Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia atas kerja samanya dalam pelaksanaan Program ASSIST,” ujarnya, Jumat (3/12/2021).
Lihat Juga :
