Pemerintah Siapkan SDG's Bond Senilai Rp70 Ribu Triliun

JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan sustainable development goals (SDGs) bond atau surat utang yang akan membiayai proyek hijau atau ramah lingkungan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, saat ini surat utang SDGs sedang dalam tahap review lembaga internasional.

SDGs akan memiliki skema yang mirip dengan green bond. Nantinya dana yang dikumpulkan digunakan untuk pembangunan berkelanjutan atau proyek ramah lingkungan dan memenuhi standar internasional.

Baca juga:Pandemi, Sidang Tahunan MPR Tetap Digelar dan Hanya Dihadiri 57 Orang

"SDGs bond sekarang sudah di dalam review oleh eksternal reviewer," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (27/7/2021).

Anggaran yang dibutuhkan sekitar USD5-USD7 triliun (Rp70.000 triliun-hingga Rp84ribu triliun/kurs Rp14.000) untuk jangka waktu hingga 2030 ke atas. Karena itu dibutuhkan partisipasi swasta dan dana internasional untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

"Ada potensi financing yang bisa dimanfaatkan. Dalam konteks ini, Indonesia eksistensinya sangat penting karena kolaborasi besar internasional dan melibatkan filantropi, donor internasional dan investor internasional," jelasnya.

Saat ini, Indonesia juga akan mengusung isu perubahan iklim, terutama aspek finance dan task force yang juga akan dibentuk. Di dalam forum G20 juga dibentuk kelompok kerja keuangan berkelanjutan atau Sustainable Finance Working Group (SFWG).

“Indonesia dalam hal ini juga masuk di dalam working grup ini dan bahkan Indonesia sebagai presidensi akan sangat menentukan tahun depan. Kita memastikan dan mengawal berkolaborasi dengan berbagai kelompok working group lainnya maupun institusional organization di dalam kita bisa mencapai at least Paris Agreement dan agenda SDGs (Sustainable Development Goals),” ujar Menkeu.

Baca juga:MMA Gempar, Lengan Petarung MMA Patah Dibanting Musuhnya

SFWG akan membahas lima area, yakni penyelarasan arus keuangan, akses terhadap informasi yang andal dan tepat waktu, asesmen pengelolaan risiko iklim dan sustainability, mengoptimalkan pendanaan publik dan sistem insentif, dan cross-cutting issue atau elemen, seperti katalisasi teknologi, inovasi, dan digitalisasi, serta strategi transisi keuangan.

"Lima hal ini domain-nya finance, tapi sekarang kita mengintegrasikan aspek sustainability dan climate change threat di dalam semua pengambilan keputusan di bidang keuangan. Mainstreaming ini pasti terjadi, jadi saya ingin menyampaikan, jangan menunggu, lebih baik kita berinisiatif menyiapkan,” kata Menkeu.