Tingkatkan Kualitas Manusia, Sri Mulyani Fokus Lima Hal
A
A
A
NUSA DUA - Keunggulan negara-negara maju saat ini dikarenakan mereka lebih awal melakukan pembangunan human capital (kualitas sumber daya manusia). Dalam pertemuan tahunan IMF-World Bank 2018, pembangunan human capital menjadi salah satu agenda penting yang juga menjadi prioritas pemerintah.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan lima hal yang menjadi perhatian khusus pemerintah untuk meningkatkan kualitas human capital dengan sumber daya terbatas.
"Ada lima hal, pemerintah mengalokasikan 20% anggaran untuk pendidikan, meningkatkan kualitas guru, manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik, pendidikan vokasi untuk menghadapi revolusi industri 4.0, teknologi informasi, dan partisipasi sektor swasta," ujarnya di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018)..
Namun semua itu penuh tantangan, lanjut Sri Mulyani, antara lain bagaimana meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kualitas guru di kota yang tidak setara dengan di desa, mempersiapkan jenis pendidikan vokasi yang dibutuhkan oleh industri di masa depan dan keadaan di Indonesia.
Dengan itu semua, dimana hampir semua sekolah negeri gratis, tetapi kualitasnya tidak sama dengan sekolah swasta.
"Indonesia siap berkontribusi dan bekerjasama, karena Indonesia memiliki pengalaman berharga dalam investasi human capital. Indonesia akan berkontrbusi dalam kemitraan global melalui kerjasama Selatan-Selatan dan program kerjasama Triangular," kata Sri Mulyani.
Ditambahkanya, bahwa dalam menghadapi isu pembangunan digital, pemerintah Indonesia memperkenalkan beberapa kebijakan strategis yaitu meningkatkan kurikulum pendidikan dan meningkatkan kompetensi pekerja.
Kemudian, meningkatkan kompetensi melalui pelatihan vokasi dan program magang, dan ketiga, meningkatkan kualifikasi, kebutuhan dan pelaksanaan sertifikasi profesi di seluruh institusi di seluruh negeri.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan lima hal yang menjadi perhatian khusus pemerintah untuk meningkatkan kualitas human capital dengan sumber daya terbatas.
"Ada lima hal, pemerintah mengalokasikan 20% anggaran untuk pendidikan, meningkatkan kualitas guru, manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik, pendidikan vokasi untuk menghadapi revolusi industri 4.0, teknologi informasi, dan partisipasi sektor swasta," ujarnya di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018)..
Namun semua itu penuh tantangan, lanjut Sri Mulyani, antara lain bagaimana meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kualitas guru di kota yang tidak setara dengan di desa, mempersiapkan jenis pendidikan vokasi yang dibutuhkan oleh industri di masa depan dan keadaan di Indonesia.
Dengan itu semua, dimana hampir semua sekolah negeri gratis, tetapi kualitasnya tidak sama dengan sekolah swasta.
"Indonesia siap berkontribusi dan bekerjasama, karena Indonesia memiliki pengalaman berharga dalam investasi human capital. Indonesia akan berkontrbusi dalam kemitraan global melalui kerjasama Selatan-Selatan dan program kerjasama Triangular," kata Sri Mulyani.
Ditambahkanya, bahwa dalam menghadapi isu pembangunan digital, pemerintah Indonesia memperkenalkan beberapa kebijakan strategis yaitu meningkatkan kurikulum pendidikan dan meningkatkan kompetensi pekerja.
Kemudian, meningkatkan kompetensi melalui pelatihan vokasi dan program magang, dan ketiga, meningkatkan kualifikasi, kebutuhan dan pelaksanaan sertifikasi profesi di seluruh institusi di seluruh negeri.
(ven)