Prestasi Jokowi-JK, Indonesia Surplus Beras 2,85 Juta Ton di 2018
Selasa, 23 Oktober 2018 - 19:45 WIB
Prestasi Jokowi-JK, Indonesia Surplus Beras 2,85 Juta Ton di 2018
A
A
A
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan Indonesia mengalami surplus beras 2,85 juta ton selama 2018. Surplus tersebut tersebar di 14,1 juta rumah tangga produsen. Sekitar 47% stok tersebut ada di pinggilingan, ada stok di pedangang dan sebagainya.
Hasil tersebut diperoleh dengan menggunakan metode kerangka sampel area (KSA) untuk melakukan penghitungan luas panen gabah kering giling (GKG) untuk kemudian dikonversi menjadi proyeksi produksi beras secara nasional.
Hal ini ungkapkan Kepala BPS Suhariyanto saat menghadiri rapat terbatas terkait penyempurnaan metode produksi beras yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Senin 22 Oktober 2018 kemarin.
"Kami menggunakan sebuah metode yang namanya kerangka sampel area merupakan inovasi yang dilakukan BPPT dan sudah mendapat penghargaan dari LIPI," kata Suhariyanto, Selasa (23/10/2018).
Menurutnya, selama ini BPS telah melakukan perbaikan metode penghitungan proyeksi produksi beras tersebut bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).
Suhariyanto menjelaskan pembaruan informasi luas lahan bahan baku sawah pada 2018 mencapai 7,1 juta hektare. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar Rp635 ribu hektare.
"Ini akan menjadi dasar penghitungan untuk mengestimasi angka produksi, dan saya 'summary'-kan dengan luas bahan baku sawah 7,1 juta hektare dan menggunakan metode KSA, maka luas panen padi pada 2018 diperkirakan 10,9 juta hektare," ujar Suhariyanto.
Dari hasil panen tersebut, lanjutnya, produksi padi dalam bentuk GKG diperkirakan sebanyak 56,54 juta ton atau setara dengan 32,42 juta ton beras.
Sementara itu, angka konsumsi beras rata-rata per provinsi pada 2017 sebesar 117,58 kilogram per kapita per tahun atau setara dengan total konsumsi 29,50 juta ton secara nasional. "Jadi dari perhitungan tersebut, Indonesia mengalami surplus beras 2,85 juta ton selama 2018," jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan dengan hasil paparan BPS yang menegaskan Indonesia mengalami surplus produksi beras ini memang sebuah prestasi.
"Ini prestasi pemerintahan Jokowi, khususnya prestasi Kementerian Pertanian di bawah komando Menteri Amran Sulaiman dan prestasi para petani," ujar Hendri Satrio yang akrab disapa Hensat
Hensat menambahkan, apa yang telah diupayakan oleh Kementan dengan terus menggenjot produksi ini menimbulkan kenyamanan. "Walau dari beberapa survei ekonomi, negara kita mengalami kesulitan, namun dengan surplus beras ini, rakyat tidak lagi takut akan kekurangan beras," imbuhnya.
Menurut Hensat, yang menjadi tantangan saat ini adalah bagaimana distribusi surplus beras ini memang benar-benar bisa dinikmati oleh rakyat. Dengan data kuat seperti ini harusnya sisi lain sektor pemerintah di bidang perdagangan segera berkoordinasi dengan kementan sehingga tidak ada lagi polemik tentang harus atau tidaknya mengimpor beras.
Surplus beras ini, kata Hensat, bisa menjadi rujukan kuat karena metodenya telah disempurnakan oleh BPS sehingga seharusnya memang kita tak perlu impor beras lagi.
Senada dengan itu, pengamat politik dan kebijakan publik, Muhammad Saifullah menilai apa yang disampaikan BPS terkait produksi beras nasional akan mengakhiri polemik yang selama ini terus terjadi.
"Apa yang diproyeksikan Kementerian Pertanian bahwa kita memang sedang mengalami surplus beras itu memang benar. Data dari BPS seharusnya menjadi acuan bersama semua institusi terkait untuk mengeluarkan kebijakan," katanya.
Saiful juga menilai surplus beras ini menjadi salah satu prestasi terbesar pemerintah dan Menteri Amran dalam kurung waktu 4 tahun pemerintahan Joko Widodo.
"Ini layak diapresiasiasi bahwa segala upaya dan kerja keras Kementerian Pertanian akhirnya membuahkan hasil yang cukup besar. Ini merupakan kado istimewa 4 tahun pemerintahan Jokowi," pungkasnya.
Hasil tersebut diperoleh dengan menggunakan metode kerangka sampel area (KSA) untuk melakukan penghitungan luas panen gabah kering giling (GKG) untuk kemudian dikonversi menjadi proyeksi produksi beras secara nasional.
Hal ini ungkapkan Kepala BPS Suhariyanto saat menghadiri rapat terbatas terkait penyempurnaan metode produksi beras yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Senin 22 Oktober 2018 kemarin.
"Kami menggunakan sebuah metode yang namanya kerangka sampel area merupakan inovasi yang dilakukan BPPT dan sudah mendapat penghargaan dari LIPI," kata Suhariyanto, Selasa (23/10/2018).
Menurutnya, selama ini BPS telah melakukan perbaikan metode penghitungan proyeksi produksi beras tersebut bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).
Suhariyanto menjelaskan pembaruan informasi luas lahan bahan baku sawah pada 2018 mencapai 7,1 juta hektare. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar Rp635 ribu hektare.
"Ini akan menjadi dasar penghitungan untuk mengestimasi angka produksi, dan saya 'summary'-kan dengan luas bahan baku sawah 7,1 juta hektare dan menggunakan metode KSA, maka luas panen padi pada 2018 diperkirakan 10,9 juta hektare," ujar Suhariyanto.
Dari hasil panen tersebut, lanjutnya, produksi padi dalam bentuk GKG diperkirakan sebanyak 56,54 juta ton atau setara dengan 32,42 juta ton beras.
Sementara itu, angka konsumsi beras rata-rata per provinsi pada 2017 sebesar 117,58 kilogram per kapita per tahun atau setara dengan total konsumsi 29,50 juta ton secara nasional. "Jadi dari perhitungan tersebut, Indonesia mengalami surplus beras 2,85 juta ton selama 2018," jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan dengan hasil paparan BPS yang menegaskan Indonesia mengalami surplus produksi beras ini memang sebuah prestasi.
"Ini prestasi pemerintahan Jokowi, khususnya prestasi Kementerian Pertanian di bawah komando Menteri Amran Sulaiman dan prestasi para petani," ujar Hendri Satrio yang akrab disapa Hensat
Hensat menambahkan, apa yang telah diupayakan oleh Kementan dengan terus menggenjot produksi ini menimbulkan kenyamanan. "Walau dari beberapa survei ekonomi, negara kita mengalami kesulitan, namun dengan surplus beras ini, rakyat tidak lagi takut akan kekurangan beras," imbuhnya.
Menurut Hensat, yang menjadi tantangan saat ini adalah bagaimana distribusi surplus beras ini memang benar-benar bisa dinikmati oleh rakyat. Dengan data kuat seperti ini harusnya sisi lain sektor pemerintah di bidang perdagangan segera berkoordinasi dengan kementan sehingga tidak ada lagi polemik tentang harus atau tidaknya mengimpor beras.
Surplus beras ini, kata Hensat, bisa menjadi rujukan kuat karena metodenya telah disempurnakan oleh BPS sehingga seharusnya memang kita tak perlu impor beras lagi.
Senada dengan itu, pengamat politik dan kebijakan publik, Muhammad Saifullah menilai apa yang disampaikan BPS terkait produksi beras nasional akan mengakhiri polemik yang selama ini terus terjadi.
"Apa yang diproyeksikan Kementerian Pertanian bahwa kita memang sedang mengalami surplus beras itu memang benar. Data dari BPS seharusnya menjadi acuan bersama semua institusi terkait untuk mengeluarkan kebijakan," katanya.
Saiful juga menilai surplus beras ini menjadi salah satu prestasi terbesar pemerintah dan Menteri Amran dalam kurung waktu 4 tahun pemerintahan Joko Widodo.
"Ini layak diapresiasiasi bahwa segala upaya dan kerja keras Kementerian Pertanian akhirnya membuahkan hasil yang cukup besar. Ini merupakan kado istimewa 4 tahun pemerintahan Jokowi," pungkasnya.
(ven)
Lihat Juga :
