Pemerintah Didorong Terus Perkuat Fundamental Ekonomi
Selasa, 06 November 2018 - 11:36 WIB
Pemerintah Didorong Terus Perkuat Fundamental Ekonomi
A
A
A
JAKARTA - Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyarankan agar pemerintah fokus mendorong penguatan fundamental ekonomi. Dengan begitu, perekonomian diharapkan lebih tahan terhadap gejolak eksternal.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Hendri Saparini mencontohkan pelemahan rupiah yang disebut pemerintah sebagai akibat krisis global terkait perang dagang AS-China. Pelemahan rupiah tersebut kemudian berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Sementara, kata dia, perlu dilihat bahwa beberapa negara yang juga terdampak faktor krisis eksternal itu saat ini sudah mulai bangkit.
"Seperti India, Vietnam, Thailand dan beberapa negara lain, mereka bisa memanfaatkan krisis ini, sehingga pertumbuhan ekonominya naik di atas 6%. Indonesia semestinya harus melakukan hal itu,” ujarnya di Jakarta, Selasa (6/11/2018).
Hendri menjelaskan, pendapatan Indonesia salah satunya dari ekspor. Sayangnya, 65% ekspor Indonesia berupa barang mentah, sehingga yang menentukan harga adalah pasar global.
"Padahal, kalau ekspornya sudah dalam bentuk barang jadi, kita bisa menjual barang dengan menyesuaikan dengan nilai produksi," katanya.
Selain itu, Hendri menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu menyinergikan tim ekononimya, sehingga terjalin koordinasi yang jelas. Diharapkan juga agar pemerintah cepat memulihkan stabilitas ekonomi supaya Indonesia mampu bersaing di pasar global.
"Jangan sampai terjadi kebijakan ekonomi yang tidak perpihak kepada masyarakat," pungkasnya.
Hendri menilai, demokrasi ekonomi di Indonesia saat ini belum terbentuk dengan baik. Hal menimbulkan itu kesenjangan ekonomi baik di perkotaan maupun pedesaan. "Demokrasi ekonomi itu harus ada," tegasnya.
Hendri mebcontohkan, pemerintah berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan. Itu berarti pemerintah wajib menyediakan pekerjaan yang layak, tanpa melihat strata pendidikan. Pemerintah, kata dia, berkewajiban menyediakan pekerjaan yang sesuai dengan seluruh tingkat pendidikan yang ada di masyarakat.
"Jangan sampai ada lowongan pekerjaan SMP kemudian diberikan kepada lulusan SD. Saya rasa bagi masyarakat yang memiliki pendidikan SD juga masih punya potensi dalam meningkatkan perekonomiannya," tegas dia.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Hendri Saparini mencontohkan pelemahan rupiah yang disebut pemerintah sebagai akibat krisis global terkait perang dagang AS-China. Pelemahan rupiah tersebut kemudian berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Sementara, kata dia, perlu dilihat bahwa beberapa negara yang juga terdampak faktor krisis eksternal itu saat ini sudah mulai bangkit.
"Seperti India, Vietnam, Thailand dan beberapa negara lain, mereka bisa memanfaatkan krisis ini, sehingga pertumbuhan ekonominya naik di atas 6%. Indonesia semestinya harus melakukan hal itu,” ujarnya di Jakarta, Selasa (6/11/2018).
Hendri menjelaskan, pendapatan Indonesia salah satunya dari ekspor. Sayangnya, 65% ekspor Indonesia berupa barang mentah, sehingga yang menentukan harga adalah pasar global.
"Padahal, kalau ekspornya sudah dalam bentuk barang jadi, kita bisa menjual barang dengan menyesuaikan dengan nilai produksi," katanya.
Selain itu, Hendri menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu menyinergikan tim ekononimya, sehingga terjalin koordinasi yang jelas. Diharapkan juga agar pemerintah cepat memulihkan stabilitas ekonomi supaya Indonesia mampu bersaing di pasar global.
"Jangan sampai terjadi kebijakan ekonomi yang tidak perpihak kepada masyarakat," pungkasnya.
Hendri menilai, demokrasi ekonomi di Indonesia saat ini belum terbentuk dengan baik. Hal menimbulkan itu kesenjangan ekonomi baik di perkotaan maupun pedesaan. "Demokrasi ekonomi itu harus ada," tegasnya.
Hendri mebcontohkan, pemerintah berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan. Itu berarti pemerintah wajib menyediakan pekerjaan yang layak, tanpa melihat strata pendidikan. Pemerintah, kata dia, berkewajiban menyediakan pekerjaan yang sesuai dengan seluruh tingkat pendidikan yang ada di masyarakat.
"Jangan sampai ada lowongan pekerjaan SMP kemudian diberikan kepada lulusan SD. Saya rasa bagi masyarakat yang memiliki pendidikan SD juga masih punya potensi dalam meningkatkan perekonomiannya," tegas dia.
(fjo)
