Prabowo Sebut Pemerintah Harus Belajar Pajak dari Zambia

Rabu, 21 November 2018 - 13:26 WIB
Prabowo Sebut Pemerintah...
Prabowo Sebut Pemerintah Harus Belajar Pajak dari Zambia
A A A
JAKARTA - Calon Presiden Indonesia (Capres) Prabowo Subianto menilai, pemerintah harus belajar mengenai perpajakan dari negara Zambia. Pasalnya, saat ini rasio pajak (tax ratio) Indonesia masih kalah jauh dibanding Zambia.

Dia mengatakan, tax ratio di salah satu negara bagian Afrika tersebut saat ini mencapai 18%. Sementara, Indonesia saat ini hanya sekitar 10,3%. "Zambia tax ratio nya jauh lebih baik dari kita. Dan mungkin kita perlu belajar dari Zambia," katanya dalam acara Indonesia Economic Forum di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Menurut Prabowo, banyak negara yang memiliki performa pajak jauh lebih baik dari Indonesia. Misalnya, Thailand saat ini tax ratio nya mencapai 15,5% dan Malaysia mencapai 13,7%. "Jadi, banyak negara yang performanya lebih baik dari kita," ucap Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Prabowo menambahkan, rasio pajak Indonesia di era Presiden Soeharto bahkan jauh lebih baik dibanding saat ini. Meskipun Presiden Soeharto dianggap otoriter, namun dia bisa membuat rasio pajak Indonesia selalu di atas 14%. "Tax ratio kita 10,3%. Di era Soeharto yang otoriter katanya, tapi tax ratio selalu di atas 14%. Bahkan satu waktu bisa 16%," tandasnya.
(Baca Juga: Soal Pajak, Sri Mulyani Sebut Jangan Berpikir Segalanya Bisa Gratis )
Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyayangkan masih rendahnya kepatuhan membayar pajak di Indonesia. Padahal menurut Menkeu, pembangunan dan kualitas pelayanan masyarakat sangat tergantung dari uang yang dikumpulkan salah satunya melalui perpajakan.

Ironisnya, lanjut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu banyak pihak yang menuntut Pemerintah menyediakan fasilitas dan kualitas hidup seperti negara maju lainnya. Menkeu mencontohkan negara-negara Nordik seperti Finlandia, Swiss, Norwegia dan Denmark ternyata masyarakat membayar pajak sampai sebesar 70% dari pendapatannya.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Menyoal Korupsi Perpajakan
Menyoal Korupsi Perpajakan
Kesepakatan Baru Perpajakan...
Kesepakatan Baru Perpajakan Internasional, Apa Untungnya Bagi Indonesia?
Mengejar Reformasi Perpajakan
Mengejar Reformasi Perpajakan
Nilai Belanja Perpajakan...
Nilai Belanja Perpajakan 2019 Tembus Rp257,2 Triliun
Mendorong Transparansi...
Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Uang Pajak
Meninjau Ulang Undang-Undang...
Meninjau Ulang Undang-Undang Perpajakan
Berita Terkini
Respons Purbaya soal...
Respons Purbaya soal Tren Sell Indonesia: Kita Tak Sedang Menuju Seperti 1998 Lagi
6 jam yang lalu
MNC Sekuritas & KSPM...
MNC Sekuritas & KSPM GI Universitas Pelita Bangsa Gelar Seminar Pasar Modal
7 jam yang lalu
Ukir Sejarah, BPS-PT...
Ukir Sejarah, BPS-PT Pos Indonesia Luncurkan Sampul Peringatan Edisi Khusus Sensus Ekonomi 2026
8 jam yang lalu
K-SIGN KKP di Rote Ndao...
K-SIGN KKP di Rote Ndao NTT, RI Bersiap Swasembada Garam Industri
10 jam yang lalu
Diserbu 3.800 Pengunjung,...
Diserbu 3.800 Pengunjung, PINDEX 2026 Disambut Antusias
10 jam yang lalu
Purbaya Desak Seluruh...
Purbaya Desak Seluruh Transaksi di Pelabuhan Pakai Rupiah: Kalau Ada Dolar, Saya Hajar!
10 jam yang lalu
Infografis
Profil Rahayu Saraswati,...
Profil Rahayu Saraswati, Keponakan Prabowo yang Mundur dari DPR
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved