Kesepakatan Baru Perpajakan Internasional, Apa Untungnya Bagi Indonesia?
Senin, 18 Oktober 2021 - 22:42 WIB
loading...
Negara-negara anggota Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD/G20) baru-baru ini menyepakati sistem pajak internasional yang terdiri dari dua pilar solusi, apa untungnya bagi Indonesia?. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Negara-negara anggota Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD/G20) baru-baru ini menyepakati sistem pajak internasional yang terdiri dari dua pilar solusi untuk mengatasi isu hilangnya potensi pajak akibat digitalisasi dan globalisasi, terutama untuk mengatasi Base Erosion Profit Shifting (BEPS).
Kemungkinan adanya Profit Shifting dalam praktek bisnis merupakan tantangan terkait perpajakan yang dialami oleh negara-negara di dunia akibat adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional dengan memanfaatkan celah peraturan yang ada. Kerugian dalam bentuk berkurangnya atau hilangnya potensi pajak negara-negara secara global diperkirakan sebesar USD100 hingga USD240 miliar, atau setara dengan 4% hingga 10% Produk Domestik Bruto (PDB) global.
Baca Juga: 130 Negara Siapkan Pajak Minimum Global bagi Perusahaan Multinasional
Pertemuan G20 tahun ini akhirnya menghasilkan dua kesepakatan penting baru untuk pajak digital yang dinamakan Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation and Globalization of the Economy atau dua pilar utama sebagai fondasi pemajakan ekonomi digital yang dalam perkembangannya diperluas untuk seluruh sektor perusahaan multinasional.
Pada kesepakatan pajak sebelumnya, negara asal berdomisilinya perusahaan multinasional tersebut) dapat melakukan pemungutan pajak suatu perusahaan multinasional hanya bila perusahaan tersebut memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) sehingga menyebabkan kesulitan atau kecilnya kemungkinan untuk menarik pajak. Namun dengan adanya kesepakatan Pilar 1, Unified Approach, hak perpajakan negara asal tidak lagi terkendala ketentuan terkait BUT tersebut.
Kemungkinan adanya Profit Shifting dalam praktek bisnis merupakan tantangan terkait perpajakan yang dialami oleh negara-negara di dunia akibat adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional dengan memanfaatkan celah peraturan yang ada. Kerugian dalam bentuk berkurangnya atau hilangnya potensi pajak negara-negara secara global diperkirakan sebesar USD100 hingga USD240 miliar, atau setara dengan 4% hingga 10% Produk Domestik Bruto (PDB) global.
Baca Juga: 130 Negara Siapkan Pajak Minimum Global bagi Perusahaan Multinasional
Pertemuan G20 tahun ini akhirnya menghasilkan dua kesepakatan penting baru untuk pajak digital yang dinamakan Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation and Globalization of the Economy atau dua pilar utama sebagai fondasi pemajakan ekonomi digital yang dalam perkembangannya diperluas untuk seluruh sektor perusahaan multinasional.
Pada kesepakatan pajak sebelumnya, negara asal berdomisilinya perusahaan multinasional tersebut) dapat melakukan pemungutan pajak suatu perusahaan multinasional hanya bila perusahaan tersebut memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) sehingga menyebabkan kesulitan atau kecilnya kemungkinan untuk menarik pajak. Namun dengan adanya kesepakatan Pilar 1, Unified Approach, hak perpajakan negara asal tidak lagi terkendala ketentuan terkait BUT tersebut.
Lihat Juga :
