Revisi DNI Ditargetkan Rampung Akhir Minggu Ini
Senin, 26 November 2018 - 13:39 WIB
Revisi DNI Ditargetkan Rampung Akhir Minggu Ini
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akan segera menetapkan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Revisi terkait kebijakan itu ditargetkan bisa diselesaikan minggu ini.
Kementerian Kordinator Perekonomian sempat mengulur kebijakan relaksasi DNI tersebut untuk menyelesaikan beberapa isu yang sempat dipertanyakan oleh kalangan pengusaha.
"Minggu ini kita selesaikan yang mungkin satu hari dulu untuk kita diskusi nanti," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Senin (26/11/2918).
Setelah rampung, kata dia, pihaknya akan menyerahkan draf kebijakan itu ke presiden untuk dijadikan peraturan presiden. Dia menegaskan kembali, kebijakan tersebut ditetapkan dalam rangka meningkatkan neraca perdagangan Indonesia.
Seperti diketahui, pemerintah mengusulkan 54 bidang usaha untuk direlaksasi dalam revisi DNI terbaru. Dari 54 bidang usaha itu, penanaman modal di 25 bidang usaha di antaranya dibuka untuk asing hingga 100%.
Protes antara lain disuarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) yang menilai relaksasi DNI, khususnya yang terkait sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tak mendesak. Hipmi berharap pemerintah tetap melindungi sektor UMKM dengan mengevaluasi kebijakan relaksasi ini.
Menanggapi protes tersebut, Darmin menuturkan siap duduk bareng bersama pengusaha untuk mendiskusikan rumusan terbaik soal pembukaan investasi asing. Ia menegaskan, dasar kebijakan relaksasi DNI adalah untuk memperbaiki perekonomian serta memanfaatkan momentum.
Kementerian Kordinator Perekonomian sempat mengulur kebijakan relaksasi DNI tersebut untuk menyelesaikan beberapa isu yang sempat dipertanyakan oleh kalangan pengusaha.
"Minggu ini kita selesaikan yang mungkin satu hari dulu untuk kita diskusi nanti," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Senin (26/11/2918).
Setelah rampung, kata dia, pihaknya akan menyerahkan draf kebijakan itu ke presiden untuk dijadikan peraturan presiden. Dia menegaskan kembali, kebijakan tersebut ditetapkan dalam rangka meningkatkan neraca perdagangan Indonesia.
Seperti diketahui, pemerintah mengusulkan 54 bidang usaha untuk direlaksasi dalam revisi DNI terbaru. Dari 54 bidang usaha itu, penanaman modal di 25 bidang usaha di antaranya dibuka untuk asing hingga 100%.
Protes antara lain disuarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) yang menilai relaksasi DNI, khususnya yang terkait sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tak mendesak. Hipmi berharap pemerintah tetap melindungi sektor UMKM dengan mengevaluasi kebijakan relaksasi ini.
Menanggapi protes tersebut, Darmin menuturkan siap duduk bareng bersama pengusaha untuk mendiskusikan rumusan terbaik soal pembukaan investasi asing. Ia menegaskan, dasar kebijakan relaksasi DNI adalah untuk memperbaiki perekonomian serta memanfaatkan momentum.
(fjo)
Lihat Juga :
