Dirjen Perhubungan Darat Dorong Transparansi Layanan Jembatan Timbang
Dirjen Perhubungan Darat Dorong Transparansi Layanan Jembatan Timbang
A
A
A
LAMPUNG - Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi melakukan kunjungan ke Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Way Urang, Lampung Selatan, Senin (26/11/2018).
Dalam kunjungan tersebut Budi menyatakan bahwa konsep dan skema baru pembangunan Jembatan Timbang Way Urang bakal diaplikasikan pada pembangunan jembatan timbang baru di seluruh Indonesia.
"Tujuannya adalah untuk menghidupkan jembatan timbang di seluruh Indonesia agar berbeda dari dulu. Dibangun dengan skema dan konsep baru seperti Way Urang ini," kata Budi kepada awak media.
Jembatan Timbang Way Urang yang diresmikan pada Oktober 2018 silam memang diakui Budi sangat berbeda dengan jembatan timbang sebelumnya.
Menurut Budi, pihaknya kini berusaha membuat citra jembatan timbang tidak seperti dulu yang dianggap sebagai lokasi sarat praktik-praktik pungutan liar atau pungli.
"Jembatan timbang Way Urang ini dibangun dengan material kaca, kantornya kaca. Jadi, nanti ketika ditilang, pengemudi truk akan dibawa ke kantor tersebut. Selain sebagai modernisasi, itu juga dilakukan untuk transparansi. Bangunan jembatan timbang juga akan dibangun dengan konsep terang, enggak gelap kayak dulu. Semua jembatan timbang akan dibangun seperti itu," jelas Budi.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Lampung dan Bengkulu Rahman Sujana menyatakan bahwa selama 42 hari beroperasi, Jembatan Timbang Way Urang telah menindak ribuan kendaraan yang kelebihan muatan dan kelebihan ukuran atau over dimension dan over loading (ODOL).
"Sejak dibuka dan diresmikan Oktober 2018, kendaraan masuk 1.967 unit, yang tidak melanggar itu ada 592 kendaraan atau 31 persen dari total kendaraan, sedangkan 1.375 kendaraan atau sebanyak 69 persen dengan rincian over dimension 28 kendaraan atau sekitar 2,03 persen serta overloading sebanyak 1.375 kendaraan atau 100 persen," tutur Rahman.
Jembatan timbang dengan luas lahan 19.620 meter persegi dan memiliki kapasitas platform timbangan 80 ton ini sudah dilengkapi beberapa sarana dan pra sarana penunjang seperti gedung kantor, mess pegawai, ruang genset, mushola, gudang, kantin, toilet, dan ruang terbuka hijau (RTH) serta lapangan parkir untuk 70 kendaraan.
Namun demikian, Rahman menambahkan bahwa saat ini Jembatan Timbang Way Urang masih membutuhkan beberapa tambahan sumber daya manusia (SDM} guna menunjang operasionalnya.
Menurut Rahman, personel SDM di Jembatan Timbang Way Urang saat ini hanya 25 orang, dengan rincian 17 orang ASN dan 8 orang PPNPN. Rahman berharap Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub bisa memberikan tambahan personel.
"Kekurangan kami saat ini bahwa perlu adanya penambahan SDM sesuai SOP menjadi 60 orang agar bisa menjalankan empat shift. Mudah-mudahan bs di penuhi oleh pak Dirjen," kata Rahman.
Dia menegaskan, perlu percepatan pengadaan sistem informasi atau IT yang sekarang dalam proses. Selain itu juga perlu adanya MoU dengan pihak-pihak terkait di tingkat pusat terkait e-tilang dan juga perlu adanya pengamanan dari TNI dan Polri ditambah adanya anggaran kesejahteraan untuk petugas operasional UPPPKB.
Dalam kunjungan tersebut Budi menyatakan bahwa konsep dan skema baru pembangunan Jembatan Timbang Way Urang bakal diaplikasikan pada pembangunan jembatan timbang baru di seluruh Indonesia.
"Tujuannya adalah untuk menghidupkan jembatan timbang di seluruh Indonesia agar berbeda dari dulu. Dibangun dengan skema dan konsep baru seperti Way Urang ini," kata Budi kepada awak media.
Jembatan Timbang Way Urang yang diresmikan pada Oktober 2018 silam memang diakui Budi sangat berbeda dengan jembatan timbang sebelumnya.
Menurut Budi, pihaknya kini berusaha membuat citra jembatan timbang tidak seperti dulu yang dianggap sebagai lokasi sarat praktik-praktik pungutan liar atau pungli.
"Jembatan timbang Way Urang ini dibangun dengan material kaca, kantornya kaca. Jadi, nanti ketika ditilang, pengemudi truk akan dibawa ke kantor tersebut. Selain sebagai modernisasi, itu juga dilakukan untuk transparansi. Bangunan jembatan timbang juga akan dibangun dengan konsep terang, enggak gelap kayak dulu. Semua jembatan timbang akan dibangun seperti itu," jelas Budi.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Lampung dan Bengkulu Rahman Sujana menyatakan bahwa selama 42 hari beroperasi, Jembatan Timbang Way Urang telah menindak ribuan kendaraan yang kelebihan muatan dan kelebihan ukuran atau over dimension dan over loading (ODOL).
"Sejak dibuka dan diresmikan Oktober 2018, kendaraan masuk 1.967 unit, yang tidak melanggar itu ada 592 kendaraan atau 31 persen dari total kendaraan, sedangkan 1.375 kendaraan atau sebanyak 69 persen dengan rincian over dimension 28 kendaraan atau sekitar 2,03 persen serta overloading sebanyak 1.375 kendaraan atau 100 persen," tutur Rahman.
Jembatan timbang dengan luas lahan 19.620 meter persegi dan memiliki kapasitas platform timbangan 80 ton ini sudah dilengkapi beberapa sarana dan pra sarana penunjang seperti gedung kantor, mess pegawai, ruang genset, mushola, gudang, kantin, toilet, dan ruang terbuka hijau (RTH) serta lapangan parkir untuk 70 kendaraan.
Namun demikian, Rahman menambahkan bahwa saat ini Jembatan Timbang Way Urang masih membutuhkan beberapa tambahan sumber daya manusia (SDM} guna menunjang operasionalnya.
Menurut Rahman, personel SDM di Jembatan Timbang Way Urang saat ini hanya 25 orang, dengan rincian 17 orang ASN dan 8 orang PPNPN. Rahman berharap Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub bisa memberikan tambahan personel.
"Kekurangan kami saat ini bahwa perlu adanya penambahan SDM sesuai SOP menjadi 60 orang agar bisa menjalankan empat shift. Mudah-mudahan bs di penuhi oleh pak Dirjen," kata Rahman.
Dia menegaskan, perlu percepatan pengadaan sistem informasi atau IT yang sekarang dalam proses. Selain itu juga perlu adanya MoU dengan pihak-pihak terkait di tingkat pusat terkait e-tilang dan juga perlu adanya pengamanan dari TNI dan Polri ditambah adanya anggaran kesejahteraan untuk petugas operasional UPPPKB.
(akn)
Explore More