Ingin Cepat Respons Perubahan, Jokowi Ingin Aturan Diminimalkan
Selasa, 27 November 2018 - 14:11 WIB
Ingin Cepat Respons Perubahan, Jokowi Ingin Aturan Diminimalkan
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa saat ini dunia menghadapi perubahan yang begitu cepat. Jika Indonesia tak cepat merespons perubahan tersebut, maka negara ini akan tertinggal dengan negara lain.
Sayangnya, kata Jokowi, aturan dan proses birokrasi yang berbelit terkadang membuat Indonesia sulit mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Setiap pemerintah ingin merespons suatu perubahan, kata dia, kerap kali terbentur oleh aturan yang ada.
"Sedih sekarang saya, ingin cepat, tapi 'pak hati-hati undang-undangnya enggak boleh, peraturan daerahnya enggak boleh'. Ya ini semuanya enggak boleh, tapi bagaimana kita mau lari cepat? Inilah problem yang kita hadapi," katanya dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2018 di JCC, Jakarta, Selasa (27/11/2018).
Oleh sebab itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini berpikir untuk membuat pemerintahan yang tak dibebani terlabu banyak aturan. Hal ini berkaca pada banyaknya perusahaan yang berjalan hampir tanpa aturan di dalamnya.
"Kalau bapak-ibu lihat sekarang sudah banyak yang namanya company almost without rules. Saya juga ingin government almost without rules. Gubernur, bupati, walikota, jangan banyak memproduksi perda. Jangan banyak memproduksi undang-undang yang menjerat kita sendiri, yang tidak fleksibel menghadapi perubahan yang ada," tegas dia.
Karena bagi Jokowi, di masa mendatang bukanlah negara besar mengalahkan negara kecil. Melainkan negara yang tercepat akan mengalahkan negara yang lambat dan tertinggal.
"Dan kembali lagi, ke depan bukan negara kuat yang akan mengalahkan negara yang lemah, bukan negara besar mengalahkan negara yang kecil, tapi negara cepat akan mengalahkan yang lambat," tandasnya.(Catatan: Berita ini sebelumnya berjudul: "Ingin Cepat, Jokowi Mau Pemerintahan Tanpa Aturan". Revisi dilakukan atas imbauan Dewan Pers untuk meluruskan penjudulan sehingga lebih akurat dan tidak menimbulkan salah penafsiran)
Sayangnya, kata Jokowi, aturan dan proses birokrasi yang berbelit terkadang membuat Indonesia sulit mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Setiap pemerintah ingin merespons suatu perubahan, kata dia, kerap kali terbentur oleh aturan yang ada.
"Sedih sekarang saya, ingin cepat, tapi 'pak hati-hati undang-undangnya enggak boleh, peraturan daerahnya enggak boleh'. Ya ini semuanya enggak boleh, tapi bagaimana kita mau lari cepat? Inilah problem yang kita hadapi," katanya dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2018 di JCC, Jakarta, Selasa (27/11/2018).
Oleh sebab itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini berpikir untuk membuat pemerintahan yang tak dibebani terlabu banyak aturan. Hal ini berkaca pada banyaknya perusahaan yang berjalan hampir tanpa aturan di dalamnya.
"Kalau bapak-ibu lihat sekarang sudah banyak yang namanya company almost without rules. Saya juga ingin government almost without rules. Gubernur, bupati, walikota, jangan banyak memproduksi perda. Jangan banyak memproduksi undang-undang yang menjerat kita sendiri, yang tidak fleksibel menghadapi perubahan yang ada," tegas dia.
Karena bagi Jokowi, di masa mendatang bukanlah negara besar mengalahkan negara kecil. Melainkan negara yang tercepat akan mengalahkan negara yang lambat dan tertinggal.
"Dan kembali lagi, ke depan bukan negara kuat yang akan mengalahkan negara yang lemah, bukan negara besar mengalahkan negara yang kecil, tapi negara cepat akan mengalahkan yang lambat," tandasnya.(Catatan: Berita ini sebelumnya berjudul: "Ingin Cepat, Jokowi Mau Pemerintahan Tanpa Aturan". Revisi dilakukan atas imbauan Dewan Pers untuk meluruskan penjudulan sehingga lebih akurat dan tidak menimbulkan salah penafsiran)
(fjo)
Lihat Juga :
