Kubu Prabowo-Sandi Kritik Pemerintah soal Regulasi Transportasi Online

Kamis, 29 November 2018 - 07:09 WIB
Kubu Prabowo-Sandi Kritik...
Kubu Prabowo-Sandi Kritik Pemerintah soal Regulasi Transportasi Online
A A A
JAKARTA - Pengamat Kebijakan Transportasi, Andy Rahmah, menilai kemunculan transportasi online adalah kegagalan pemerintah dalam mewujudkan transportasi publik yang terintegrasi. Namun, kemunculan transportasi online di sisi lain juga menjadi lapangan kerja baru bagi masyarakat.

"Untuk masa sekarang memang ini salah satu jaring pengaman sosial yang dibentuk masyarakat secara natural. Jadi masyarakat mencari jalan keluar sendiri atas lahirnya angkutan online ini," katanya dalam diskusi bertajuk 'Transportasi Online, Kesejahteraan atau Solusi Transportasi' di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (28/11/2018).

Sementara itu, ekonom senior Ichsanuddin Noorsy menilai regulasi untuk mencegah terjadinya perang tarif antar penyedia jasa layanan transportasi online dibutuhkan. Pasalnya, berkaca dari peristiwa di China, perang tarif transportasi online akan memunculkan sistem perbudakan modern.

"Ketika Uber mulai masuk ke negara-negara maju bahkan bertarung di China habis-habisan, The New York Times menganalisa korelasi antara industri otomotif, keuangan dan Uber. Dan mereka melihat model tranportasi online itu adalah a part of modern slavery system," kata Ichsanuddin dalam kesempatan sama.

Hal senada dikatakan oleh ekonom Partai Gerindra Harryadin Mahardika. Dia mengatakan, sebenarnya keberadaan transportasi online khususnya ojek online menjadi alternatif bagi masyarakat dalam mencari lapangan kerja.

Pasalnya, janji pemerintah menciptakan 10 juta lapangan kerja hingga saat ini masih belum direalisasikan. "Sudah berkali-kali pemerintah mengeluh, misalnya susah sekali untuk mendorong pertumbuhan, tidak ada lagi sektor-sektor yang tumbuh, tidak ada lagi sektor-sektor yang mungkin bisa diandalkan," ujarnya.

Padahal, lanjut dia, di depan mata ada satu sektor baru, yaitu industri digital dan kreatif. "Yang terkait dengan startup-startup inovatif yang sudah menunjukkan kontribusi yang luar biasa besar," kata Harryadin.

Dia menambahkan, kontribusi transportasi online kepada perekonomian Indonesia mencapai Rp19,9 triliun per tahun. Angka tersebut terus meningkat.

Saat ini, kata dia, sudah lebih dari 1 juta pengemudi ojek online di kawasan Sudirman dan Thamrin, Jakarta. Sementara itu, ada 600 ribu order makanan setiap harinya.

"Itu menunjukkan betapa pesatnya kontribusi yang diberikan oleh industri ini. Menjadi aneh kalau tidak segera secara proaktif diatur oleh pemerintah," kata Harryadin.
(ven)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Audiensi Pimpinan DPR...
Audiensi Pimpinan DPR dengan Serikat Pekerja Angkutan Bahas Pelindungan Transportasi Online
Buka Lapangan Kerja,...
Buka Lapangan Kerja, Partai Emas Uji Coba Layanan Transportasi Daring
Pemprov DKI Pastikan...
Pemprov DKI Pastikan Penataan Stasiun Terintegrasi Berjalan Baik
Bluebird Kenalkan Versi...
Bluebird Kenalkan Versi Aplikasi Terbaru MyBlueBird
Ekosistem Transportasi...
Ekosistem Transportasi Online Terjaga, ORASKI: Jangan Rusak dengan Regulasi Keliru Arah
Cara Mitra Taksi Online...
Cara Mitra Taksi Online Menyiasati Orderan Sepi Saat Pandemi
Berita Terkini
10 Tahun Jadi Tempat...
10 Tahun Jadi Tempat Kerja Terbaik di Asia, BAT Indonesia Raih Platinum Harmonia
23 menit yang lalu
Traveloka Gelar Schooliday...
Traveloka Gelar Schooliday Sale, 46% Wisatawan RI Prioritaskan Biaya
24 menit yang lalu
Rupiah Bergejolak, Saatnya...
Rupiah Bergejolak, Saatnya Lirik Aset Global?
40 menit yang lalu
Naik 2,07%, IHSG Balik...
Naik 2,07%, IHSG Balik Lagi ke Level 6.000-an
40 menit yang lalu
IFG Life Lindungi Lebih...
IFG Life Lindungi Lebih dari 20.000 Peserta BTN JAKIM 2026
1 jam yang lalu
DADA Buka Registrasi...
DADA Buka Registrasi RUPST 19 Juni, Siapkan Dividen Rp2 Miliar
1 jam yang lalu
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved