KKP: KJA di Perairan Umum Harus Terapkan Best Practice Aquaculture

SIMALUNGUN - Budidaya ikan air tawar di peraian umum seperti danau dan waduk masih sangat dibutuhkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan ikan secara nasional. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut produksi ikan nasional sampai saat ini didominasi oleh ikan air tawar.

Sebagai rincian, untuk ikan air tawar 60%, budidaya air payau 30% yang terdiri dari udang, ikan dan rumput laut, sedangkan untuk budidaya laut hanya 1%. Pada tahun 2016, produksi perikanan budidaya mencapai 13,2 juta ton atau naik 6,9% dibanding tahun 2015 yang mencapai 11,5 juta ton.

Meski begitu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto, mengatakan budidaya ikan air tawar harus tetap memperhatikan keselarasan dengan lingkungan.

"Budidaya ikan ai tawar di perairan umum seperti danau dan waduk harus tetap memperhatikan keselarasannya dengan lingkungan melalui penerapan best pactice aquaculture dan mentaati aturan zona yang sudah ditetapkan," ujar Slamet dalam seminar bertajuk ""Teknologi Budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) Berkelanjutan di Perairan Umum" yang digelar Trobos Aqua, Kamis (29/11/2018).

Selain itu, sambung dia, juga harus bisa menertibkan diri. Misalnya dengan memperbaiki keramba yang rusak, memperbaiki keramba yang mangkrak sehingga faktor estetika tetap terjaga.

Slamet juga mengharapkan adanya pemutakhiran data daya dukung dan kualitas air yang representatif. Sehingga pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan baik berdasarkan data yang lebih akurat. Kajian yang komprehensif perlu terus dilakukan dengan melibatkan stakeholder terkait.

Dia menambahkan besarnya produksi ikan air tawar yang didominasi jenis ikan lele, mas, nila, dan patin membuktikan budidaya ikan air tawar, terutama melalui teknologi Keramba Jaring Apung (KJA) merupakan ujung tombak bagi pemenuhan kebutuhan protein hewani yang terjangkau bagi masyarakat.

Selain untuk memenuhi kebutuhan sumber protein hewani yang terjangkau, KJA memiliki dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat karena merupakan mata pencaharian utama bagi penduduk di sekitar perairan umum dengan KJA.

Lebih jauh, adanya teknologi KJA memberikan multiplier effect terhadap penyerapan tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung, dari hulu ke hilir, seperti pekerja untuk pembenihan, pakan ikan, buruh bongkar muat, buruh transportasi, tenaga panen, hingga pemilik warung makan.

Sedangkan Prof. Dr. Krismono, M.S dari Pusat Riset Perikanan Kementerian KKP menambahkan, perkembangan KJA harus diimbangi dengan perhitungan kemampuan daya dukung perairan.

"KJA memerlukan lingkungan perairan yang bersih agar ikan dapat tumbuh secara optimal dan mulai sekarang KJA harus menyesuaikan dengan daya dukung perairan serta menggunakan teknologi yang ramah lingkungan," sebutnya.

Saat ini, sejumlah pemerintah daerah tengah mengkaji pengurangan KJA di waduk dan danau di wilayahnya. Karena KJA dianggap sebagai penyebab utama pencemaran air. Padahal hasil riset yang dilakukan Pusat Riset Perikanan Kementrian Kelautan dan Perikanan (Pusriskan) menyatakan sumber pencemaran dari budidaya perikanan relatif rendah jika dibandingkan sumber pencemar lainnya, seperti dari limbah Industri dan limbah domestik.