BPJSTK Ajak Bos Perusahaan Peduli Manfaat Jaminan Sosial
A
A
A
JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) terus melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder untuk mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi pekerja di Indonesia. Salah satunya, menyajikan paparan komprehensif tentang program BPJS Ketenagakerjaan kepada 120 Direktur Keuangan dan Head of Finance yang tergabung dalam CFO Club Indonesia.
Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Evi Afiatin mengatakan, ini bertujuan mewujudkan kepesertaan penuh bagi seluruh pekerja di Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial di Indonesia. "Kami mendorong stakeholder mendapatkan informasi manfaat program, termasuk pengembangan dana yang kami berikan untuk peserta JHT," ujarnya di Jakarta, Jumat (30/11/2018).
Selanjutnya Evi berharap dengan paparan ini akan mendorong bos perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya sesuai kondisi sesungguhnya. Baik itu jumlah upah yang diterima karyawan, jumlah tenaga kerja yang bekerja hingga pendaftaran pada semua program yang dimiliki BPJS Ketengakerjaan. "Juga membayarkan iuran tepat waktu. Sehingga, para pekerja dapat menerima sesuai dengan hak-haknya," katanya.
Sementara, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menambahkan, CFO Gathering dan sharing session juga untuk mendapatkan masukan dan menyamakan persepsi terhadap pemahaman ketentuan atau regulasi terbaru dari BPJS Ketenagakerjaan.
"Peserta kegiatan ini merupakan para Direktur Keuangan, pemegang keputusan strategis dan pengatur keuangan. Mempunyai kewajiban untuk memastikan kepatuhan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk kesejahteraan," pungkas Agus.
Adapun per Oktober 2018, BPJS Ketenagakerjaan telah mengelola jumlah peserta terdaftar sebanyak 49 juta pekerja dan peserta aktif 29 juta. Sementara, pada sektor penerimaan iuran BPJS Ketenagakerjaan meraih capaian Rp52,5 triliun. Disamping itu, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim jaminan untuk semua program sejumlah Rp20 triliun. Kemudian, dari sisi pengelolaan dana mencapai Rp345 triliun dengan hasil investasi Rp23 triliun.
Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Evi Afiatin mengatakan, ini bertujuan mewujudkan kepesertaan penuh bagi seluruh pekerja di Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial di Indonesia. "Kami mendorong stakeholder mendapatkan informasi manfaat program, termasuk pengembangan dana yang kami berikan untuk peserta JHT," ujarnya di Jakarta, Jumat (30/11/2018).
Selanjutnya Evi berharap dengan paparan ini akan mendorong bos perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya sesuai kondisi sesungguhnya. Baik itu jumlah upah yang diterima karyawan, jumlah tenaga kerja yang bekerja hingga pendaftaran pada semua program yang dimiliki BPJS Ketengakerjaan. "Juga membayarkan iuran tepat waktu. Sehingga, para pekerja dapat menerima sesuai dengan hak-haknya," katanya.
Sementara, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menambahkan, CFO Gathering dan sharing session juga untuk mendapatkan masukan dan menyamakan persepsi terhadap pemahaman ketentuan atau regulasi terbaru dari BPJS Ketenagakerjaan.
"Peserta kegiatan ini merupakan para Direktur Keuangan, pemegang keputusan strategis dan pengatur keuangan. Mempunyai kewajiban untuk memastikan kepatuhan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk kesejahteraan," pungkas Agus.
Adapun per Oktober 2018, BPJS Ketenagakerjaan telah mengelola jumlah peserta terdaftar sebanyak 49 juta pekerja dan peserta aktif 29 juta. Sementara, pada sektor penerimaan iuran BPJS Ketenagakerjaan meraih capaian Rp52,5 triliun. Disamping itu, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim jaminan untuk semua program sejumlah Rp20 triliun. Kemudian, dari sisi pengelolaan dana mencapai Rp345 triliun dengan hasil investasi Rp23 triliun.
(akr)