Revitalisasi SMK Penting untuk Penuhi Kebutuhan Industri
Rabu, 05 Desember 2018 - 16:45 WIB
Revitalisasi SMK Penting untuk Penuhi Kebutuhan Industri
A
A
A
JAKARTA - Survei Angkatan Kerja Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 mencatat dari 6,8 juta jumlah pengangguran, sebesar 20,7% atau 1,4 juta orang di antaranya berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Jumlah ini cukup besar mengingat lulusan SMK sebenarnya disiapkan untuk dapat terjun langsung ke dunia industri. Salah satu penyebab tingginya angka pengangguran tersebut ialah ketidaksesuaian (mismatch) antara kualitas lulusan SMK dengan kebutuhan industri.
"Untuk itu, Presiden telah mengeluarkan Inpres 9/2016 tentang Revitalisasi SMK, namun kebijakan ini harus terus diperbaiki sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Rabu (5/12/2018).
Menko Darmin menambahkan, terdapat empat perkembangan tren global terkait SDM di era industri 4.0 yang harus diperhatikan oleh lembaga pendidikan vokasi, utamanya SMK. Tren pertama, munculnya teknologi digital yang memungkinkan orang dapat bekerja di mana saja.
"Dengan kemajuan digital, pembelajaran tidak hanya dapat dilakukan di sekolah formal saja dan memungkinkan akses pendidikan ke seluruh pelosok Indonesia," kata Darmin.
Tren ketiga, penggunaan media sosial yang banyak memunculkan talenta secara global tidak peduli seberapa jauh lokasinya. Tren keempat, manajemen kinerja berbasis analisis data. Maksudnya, kinerja seseorang tidak lagi diukur berdasarkan jumlah jam, kerja tetapi berdasarkan produktivitas mereka.
Menghadapi persoalan kesenjangan ekonomi dan tren global tersebut, tegas dia, revitalisasi SMK secara menyeluruh mendesak dilakukan. Dimulai dari perbaikan kurikulum SMK yang sesuai dengan kebutuhan di masa depan, termasuk sertifikasi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), program pemagangan di industri untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas siswa, training of trainers hingga memperbaiki sistem seleksi yang sesuai keahlian dan meningkatkan minat calon siswa menjadi siswa SMK.
Lebih lanjut Menko Darmin menjelaskan, pemerintah memiliki jurus baru yang efektif untuk merevitalisasi SMK. Caranya, dengan menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi (pemprov).
"Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa pemprov lebih mengetahui kebutuhan dan potensi daerah yang harus dikembangkan dan kewenangan SMK ada pada pemprov sehingga revitalisasi dapat dilakukan secara masif dan sesuai kebutuhan daerah," jelasnya.
Terlepas dari itu, Darmin berharap dukungan dari semua pihak agar revitalisasi SMK dapat terwujud. Merevitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, utamanya SMK, tegas dia, bukan hanya dapat mengurangi pengangguran, tetapi lebih dari itu dapat mengantarkan perekonomian Indonesia sejajar dengan negara negara maju lainnya dan menjadikan SDM yang berdaya saing tinggi hingga di tingkat global.
"Oleh karena itu kita perlu dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan hal tersebut," pungkasnya.
Jumlah ini cukup besar mengingat lulusan SMK sebenarnya disiapkan untuk dapat terjun langsung ke dunia industri. Salah satu penyebab tingginya angka pengangguran tersebut ialah ketidaksesuaian (mismatch) antara kualitas lulusan SMK dengan kebutuhan industri.
"Untuk itu, Presiden telah mengeluarkan Inpres 9/2016 tentang Revitalisasi SMK, namun kebijakan ini harus terus diperbaiki sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Rabu (5/12/2018).
Menko Darmin menambahkan, terdapat empat perkembangan tren global terkait SDM di era industri 4.0 yang harus diperhatikan oleh lembaga pendidikan vokasi, utamanya SMK. Tren pertama, munculnya teknologi digital yang memungkinkan orang dapat bekerja di mana saja.
"Dengan kemajuan digital, pembelajaran tidak hanya dapat dilakukan di sekolah formal saja dan memungkinkan akses pendidikan ke seluruh pelosok Indonesia," kata Darmin.
Tren ketiga, penggunaan media sosial yang banyak memunculkan talenta secara global tidak peduli seberapa jauh lokasinya. Tren keempat, manajemen kinerja berbasis analisis data. Maksudnya, kinerja seseorang tidak lagi diukur berdasarkan jumlah jam, kerja tetapi berdasarkan produktivitas mereka.
Menghadapi persoalan kesenjangan ekonomi dan tren global tersebut, tegas dia, revitalisasi SMK secara menyeluruh mendesak dilakukan. Dimulai dari perbaikan kurikulum SMK yang sesuai dengan kebutuhan di masa depan, termasuk sertifikasi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), program pemagangan di industri untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas siswa, training of trainers hingga memperbaiki sistem seleksi yang sesuai keahlian dan meningkatkan minat calon siswa menjadi siswa SMK.
Lebih lanjut Menko Darmin menjelaskan, pemerintah memiliki jurus baru yang efektif untuk merevitalisasi SMK. Caranya, dengan menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi (pemprov).
"Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa pemprov lebih mengetahui kebutuhan dan potensi daerah yang harus dikembangkan dan kewenangan SMK ada pada pemprov sehingga revitalisasi dapat dilakukan secara masif dan sesuai kebutuhan daerah," jelasnya.
Terlepas dari itu, Darmin berharap dukungan dari semua pihak agar revitalisasi SMK dapat terwujud. Merevitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, utamanya SMK, tegas dia, bukan hanya dapat mengurangi pengangguran, tetapi lebih dari itu dapat mengantarkan perekonomian Indonesia sejajar dengan negara negara maju lainnya dan menjadikan SDM yang berdaya saing tinggi hingga di tingkat global.
"Oleh karena itu kita perlu dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan hal tersebut," pungkasnya.
(fjo)
Lihat Juga :
