Serahkan DIPA 2019, Jokowi: Berikan Manfaat Seluasnya untuk Masyarakat
Rabu, 12 Desember 2018 - 21:58 WIB
Serahkan DIPA 2019, Jokowi: Berikan Manfaat Seluasnya untuk Masyarakat
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 kepada perwakilan Kementerian/Lembaga serta kepada seluruh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
Dalam sambutannya Presiden Jokowi menjelaskan, volume APBN di 2019 di sisi pendapatan meningkat 13,7%, dari Rp1937 triliun pada 2018 menjadi Rp2165,1 triliun di tahun 2019.
Sedangkan di sisi belanja, menurut Jokowi, volume APBN tahun 2019 semakin besar lagi hingga mencapai Rp2.461,1 triliun atau naik 11% dari volume belanja tahun 2018 sebesar Rp2.217,2 triliun.
Dari keseluruhan belanja negara tahun 2019, pada kesempatan itu telah diserahkan DIPA kepada kementerian dan lembaga (K/L) yang nilainya mencapai Rp855,4 triliun, dan juga disampaikan Dana Transfer ke Daerah di 2019 sebesar Rp826,7 triliun kepada gubernur yang mewakili pemerintah pusat di daerah.
Presiden Jokowi menegaskan, bahwa belanja APBN harus fokus. Jangan sampai, lanjut Presiden, APBN menguap begitu saja tanpa hasil, dan juga jangan habis hanya untuk rutinitas belanja birokrasi atau belanja operasional, tapi lupa mengukur dampaknya bagi kemanfaatan rakyat, kemanfaatan untuk masyarakat.
"Dari dulu sudah saya ingatkan harus money follow programme, jangan hanya dipakai untuk kanan kiri atas bawah tapi tujuannya tidak jelas dan tidak fokus. Di tahun 2019, belanja APBN, pertama pembangunan SDM, kedua peningkatan daya saing, ketiga untuk memperkuat ekspor dan investasi, dan keempat penguatan value of money," ucap Presiden dari keterangan resmi, Rabu (12/12/2018).
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi menekan beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh pimpinan K/L dan kepala-kepala daerah.
Yang pertama, tegas Presiden, persiapkan dengan baik program-program untuk 2019, sehingga dapat berjalan efektif sejak di awal Januari 2019. "Artinya, persiapan lelang harus dilakukan lebih awal, sehingga, saya sampaikan lagi, manfaatkan e-procurement, e-catalog di LKPP," tegas Jokowi.
Yang kedua, Presiden meminta harus dipastikan bahwa penggunaan anggaran memberikan manfaat yang optimal dan seluas-luasnya bagi masyarakat. Artinya, fokus pada outcome bukan sekadar output.
"Ini juga sudah saya sampaikan berkali-kali. Alokasi betul-betul dominan untuk kegiatan utama, bukan habis untuk kegiatan-kegiatan pendukung," ucap Kepala Negara seraya menambahkan, kegiatan pendukung yang dimaksud kebanyakan rapat, kebanyakan perjalanan dinas, kebanyakan honor untuk tim.
Ketiga, Presiden Jokowi meminta untuk dipastikan semua program berjalan dengan maksimal dan baik. "Artinya, pantau terus kegiatan dan anggaran secara berkala, bulanan maupun triwulan," tegasnya.
Keempat, pastikan setiap rupiah dari APBN 2019 ini betul-betul digunakan untuk kepentingan rakyat. Ia minta jangan ada yang bermain-main lagi dengan korupsi, jangan ada penyalahgunaan anggaran, jangan ada pemborosan, jangan ada mark up, jangan ada perbuatan-perbuatan menyimpang yang lainnya.
"Optimalkan dukungan dari aparat pengawas intern, betul-betul pastikan APBN kita ini dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dari pusat sampai ke tingkat desa," tegas Jokowi seraya menambahkan, untuk perlindungan sosial hendaknya benar-benar dipastikan diterima oleh yang membutuhkan.
Dalam sambutannya Presiden Jokowi menjelaskan, volume APBN di 2019 di sisi pendapatan meningkat 13,7%, dari Rp1937 triliun pada 2018 menjadi Rp2165,1 triliun di tahun 2019.
Sedangkan di sisi belanja, menurut Jokowi, volume APBN tahun 2019 semakin besar lagi hingga mencapai Rp2.461,1 triliun atau naik 11% dari volume belanja tahun 2018 sebesar Rp2.217,2 triliun.
Dari keseluruhan belanja negara tahun 2019, pada kesempatan itu telah diserahkan DIPA kepada kementerian dan lembaga (K/L) yang nilainya mencapai Rp855,4 triliun, dan juga disampaikan Dana Transfer ke Daerah di 2019 sebesar Rp826,7 triliun kepada gubernur yang mewakili pemerintah pusat di daerah.
Presiden Jokowi menegaskan, bahwa belanja APBN harus fokus. Jangan sampai, lanjut Presiden, APBN menguap begitu saja tanpa hasil, dan juga jangan habis hanya untuk rutinitas belanja birokrasi atau belanja operasional, tapi lupa mengukur dampaknya bagi kemanfaatan rakyat, kemanfaatan untuk masyarakat.
"Dari dulu sudah saya ingatkan harus money follow programme, jangan hanya dipakai untuk kanan kiri atas bawah tapi tujuannya tidak jelas dan tidak fokus. Di tahun 2019, belanja APBN, pertama pembangunan SDM, kedua peningkatan daya saing, ketiga untuk memperkuat ekspor dan investasi, dan keempat penguatan value of money," ucap Presiden dari keterangan resmi, Rabu (12/12/2018).
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi menekan beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh pimpinan K/L dan kepala-kepala daerah.
Yang pertama, tegas Presiden, persiapkan dengan baik program-program untuk 2019, sehingga dapat berjalan efektif sejak di awal Januari 2019. "Artinya, persiapan lelang harus dilakukan lebih awal, sehingga, saya sampaikan lagi, manfaatkan e-procurement, e-catalog di LKPP," tegas Jokowi.
Yang kedua, Presiden meminta harus dipastikan bahwa penggunaan anggaran memberikan manfaat yang optimal dan seluas-luasnya bagi masyarakat. Artinya, fokus pada outcome bukan sekadar output.
"Ini juga sudah saya sampaikan berkali-kali. Alokasi betul-betul dominan untuk kegiatan utama, bukan habis untuk kegiatan-kegiatan pendukung," ucap Kepala Negara seraya menambahkan, kegiatan pendukung yang dimaksud kebanyakan rapat, kebanyakan perjalanan dinas, kebanyakan honor untuk tim.
Ketiga, Presiden Jokowi meminta untuk dipastikan semua program berjalan dengan maksimal dan baik. "Artinya, pantau terus kegiatan dan anggaran secara berkala, bulanan maupun triwulan," tegasnya.
Keempat, pastikan setiap rupiah dari APBN 2019 ini betul-betul digunakan untuk kepentingan rakyat. Ia minta jangan ada yang bermain-main lagi dengan korupsi, jangan ada penyalahgunaan anggaran, jangan ada pemborosan, jangan ada mark up, jangan ada perbuatan-perbuatan menyimpang yang lainnya.
"Optimalkan dukungan dari aparat pengawas intern, betul-betul pastikan APBN kita ini dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dari pusat sampai ke tingkat desa," tegas Jokowi seraya menambahkan, untuk perlindungan sosial hendaknya benar-benar dipastikan diterima oleh yang membutuhkan.
(ven)
Lihat Juga :
