Jaga Inflasi, Kementan Fokuskan 3 Aspek
Jaga Inflasi, Kementan Fokuskan 3 Aspek
A
A
A
JAKARTA - Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) akan melanjutkan upaya pengendalian inflasi pangan yang telah berjalan baik dalam empat tahun terakhir.
Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi bahan makanan menurun drastis dalam empat tahun terakhir (2014-2018). Terendah terjadi pada 2017 dengan tingkat inflasi 1,26% dan merupakan yang terendah sepanjang sejarah.
Angka kelompok pengeluaran bahan makanan juga menurun 0,26% pada periode yang sama. “Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran sektor pertanian dalam upaya pengendalian inflasi,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi dalam jumpa pers di Jakarta kemarin.
Menurut Agung, upaya yang di lakukan Kementan dalam mengendalikan inflasi pangan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu ketersediaan, distribusi, dan ketermanfaatan. Aspek ketersediaan pangan dilakukan melalui peningkatan produksi pangan, menjaga luas tanam bulanan sesuai kebutuhan, serta mendekatkan pusat produksi kepada konsumen.
Sementara dari aspek distribusi pangan, Kementan berupaya menjaga pasokan dan harga pangan. Salah satu terobosan Kementan di tahun 2018 adalah mendorong kemudahan distribusi pangan dan efisiensi tata niaga adalah mengembangkan e-commerce Toko Tani Indonesia (TTI).
“Rantai pasok antara petani sebagai produsen dengan konsumen bisa sangat panjang. Karena itu kami turut mengembangkan e-commerce TTI. Ini dilakukan untuk memangkas rantai pasok. Melalui layanan online berbasis aplikasi ini, TTI sebagai outlet dapat memesan beras segar langsung kepada Gapoktan,” terang Agung.
Dia juga menjelaskan, tata niaga pangan yang panjang membuat harga menjadi mahal karena terakumulasi dari marjin keuntungan pelaku rantai pasok. Untuk itu kehadiran TTI yang mampu memperpendek mata rantai distribusi pangan, diharapkan juga berkontribusi dalam memengaruhi tingkat inflasi.
Agung menyatakan belum sampai setahun, jangkauan ecommerce TTI di wilayah Jabodetabek berkembang dengan cepat. Tercatat sebanyak 291 Gapoktan dan 1.140 TTI ikut dalam e-commerce, dengan transaksi penjualan mencapai Rp8,60 miliar.
Selain e-commerce, Agung menyebutkan Kementan turut membantu proses distribusi dengan secara intensif mengendalikan pasokan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), pemantauan harga pangan harian, melaksanakan operasi pasar bila diperlukan, dan mengembangkan lumbung pangan masyarakat.
Pada aspek pemanfaatan pangan, Agung menuturkan Kementan menjalankan program untuk mengendalikan pola konsumsi masyarakat dengan men jaga ketersediaan dan kebutuhan pangan, melalui pengembangan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA), mengampanyekan anti pemborosan dan food waste, serta mendorong pemanfaatan bahan baku lokal dalam industri.
“Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan komitmen Kementan untuk mendekatkan pusat produksi pangan ke konsumen melalui penyediaan pangan yang cukup, beragam, dan bergizi seimbang bagi masyarakat,” ungkap dia.
Tercatat pada tahun 2018, telah dikembangkan 2.300 KRPL, dengan 1.000 di antaranya adalah desa dengan angka stunting yang tinggi. Pada 2019 mendatang KRPL akan dilaksanakan di 1.600 desa stunting pada 160 kabupaten di seluruh Indonesia.
Data BPS juga menyebutkan selama periode Maret 2017, jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebanyak 1,2 juta orang yakni dari 17,10 juta orang pada Maret 2017 menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018.
Sementara persentase penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93% atau turun menjadi 13,20% pada Maret 2018. “Berbagai keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas dari peran pembangunan pertanian yang dilakukan selama ini. Kondisi yang sudah baik ini akan terus kami pertahankan bahkan ditingkatkan,” kata Agung.
Lebih lanjut dia menyebutkan bahwa pengendalian inflasi pangan juga didukung oleh kerja sama berbagai pihak. Kementan berupaya meningkatkan produksi pangan untuk menjamin ketersediaan pangan.
Selain itu, ada Perum Bulog yang menjaga harga di tingkat produsen, serta Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang mengendalikan harga di tingkat konsumen dan menjamin kelancaran distribusi.
“Pemerintah juga membentuk Satgas Pangan demi mengawasi kelancaran distribusi dan stabilisasi harga pangan,” paparnya. Di tempat yang sama, Kepala Divisi Pengadaan Beras Perum Bulog Taufan Akib mengatakan bahwa Bulog memiliki tugas untuk menjaga kestabilan harga pangan, terutama beras.
Stabilitas pasokan dan harga bisa terjamin karena stok tersebar di seluruh Indonesa dan harga yang juga terjangkau. Perum Bulog mengklaim stok beras di gudang tahun ini mencapai 3,28 juta ton. Stok ini berasal dari pengadaan dalam negeri sebesar 1,5 juta ton dan impor 1,78 juta ton.
Dengan stok sebanyak itu, Bulog menurunkan target penyerapan beras tahun 2019 menjadi 1,8 juta ton dari target penyerapan tahun 2018 yang sebesar 2,7 juta ton. Saat ini, rata-rata penyerapan Bulog sebesar 400 ton per hari yang diserap dari Pulau Jawa dan Papua.
“Bulog juga telah menyiapkan beras untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 100 ton untuk alokasi kabupaten dan 200 ton untuk provinsi. Bila masih kurang, Bulog akan siap menambah,” ujarnya. (Heru Febrianto)
Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi bahan makanan menurun drastis dalam empat tahun terakhir (2014-2018). Terendah terjadi pada 2017 dengan tingkat inflasi 1,26% dan merupakan yang terendah sepanjang sejarah.
Angka kelompok pengeluaran bahan makanan juga menurun 0,26% pada periode yang sama. “Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran sektor pertanian dalam upaya pengendalian inflasi,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi dalam jumpa pers di Jakarta kemarin.
Menurut Agung, upaya yang di lakukan Kementan dalam mengendalikan inflasi pangan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu ketersediaan, distribusi, dan ketermanfaatan. Aspek ketersediaan pangan dilakukan melalui peningkatan produksi pangan, menjaga luas tanam bulanan sesuai kebutuhan, serta mendekatkan pusat produksi kepada konsumen.
Sementara dari aspek distribusi pangan, Kementan berupaya menjaga pasokan dan harga pangan. Salah satu terobosan Kementan di tahun 2018 adalah mendorong kemudahan distribusi pangan dan efisiensi tata niaga adalah mengembangkan e-commerce Toko Tani Indonesia (TTI).
“Rantai pasok antara petani sebagai produsen dengan konsumen bisa sangat panjang. Karena itu kami turut mengembangkan e-commerce TTI. Ini dilakukan untuk memangkas rantai pasok. Melalui layanan online berbasis aplikasi ini, TTI sebagai outlet dapat memesan beras segar langsung kepada Gapoktan,” terang Agung.
Dia juga menjelaskan, tata niaga pangan yang panjang membuat harga menjadi mahal karena terakumulasi dari marjin keuntungan pelaku rantai pasok. Untuk itu kehadiran TTI yang mampu memperpendek mata rantai distribusi pangan, diharapkan juga berkontribusi dalam memengaruhi tingkat inflasi.
Agung menyatakan belum sampai setahun, jangkauan ecommerce TTI di wilayah Jabodetabek berkembang dengan cepat. Tercatat sebanyak 291 Gapoktan dan 1.140 TTI ikut dalam e-commerce, dengan transaksi penjualan mencapai Rp8,60 miliar.
Selain e-commerce, Agung menyebutkan Kementan turut membantu proses distribusi dengan secara intensif mengendalikan pasokan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), pemantauan harga pangan harian, melaksanakan operasi pasar bila diperlukan, dan mengembangkan lumbung pangan masyarakat.
Pada aspek pemanfaatan pangan, Agung menuturkan Kementan menjalankan program untuk mengendalikan pola konsumsi masyarakat dengan men jaga ketersediaan dan kebutuhan pangan, melalui pengembangan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA), mengampanyekan anti pemborosan dan food waste, serta mendorong pemanfaatan bahan baku lokal dalam industri.
“Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan komitmen Kementan untuk mendekatkan pusat produksi pangan ke konsumen melalui penyediaan pangan yang cukup, beragam, dan bergizi seimbang bagi masyarakat,” ungkap dia.
Tercatat pada tahun 2018, telah dikembangkan 2.300 KRPL, dengan 1.000 di antaranya adalah desa dengan angka stunting yang tinggi. Pada 2019 mendatang KRPL akan dilaksanakan di 1.600 desa stunting pada 160 kabupaten di seluruh Indonesia.
Data BPS juga menyebutkan selama periode Maret 2017, jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebanyak 1,2 juta orang yakni dari 17,10 juta orang pada Maret 2017 menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018.
Sementara persentase penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93% atau turun menjadi 13,20% pada Maret 2018. “Berbagai keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas dari peran pembangunan pertanian yang dilakukan selama ini. Kondisi yang sudah baik ini akan terus kami pertahankan bahkan ditingkatkan,” kata Agung.
Lebih lanjut dia menyebutkan bahwa pengendalian inflasi pangan juga didukung oleh kerja sama berbagai pihak. Kementan berupaya meningkatkan produksi pangan untuk menjamin ketersediaan pangan.
Selain itu, ada Perum Bulog yang menjaga harga di tingkat produsen, serta Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang mengendalikan harga di tingkat konsumen dan menjamin kelancaran distribusi.
“Pemerintah juga membentuk Satgas Pangan demi mengawasi kelancaran distribusi dan stabilisasi harga pangan,” paparnya. Di tempat yang sama, Kepala Divisi Pengadaan Beras Perum Bulog Taufan Akib mengatakan bahwa Bulog memiliki tugas untuk menjaga kestabilan harga pangan, terutama beras.
Stabilitas pasokan dan harga bisa terjamin karena stok tersebar di seluruh Indonesa dan harga yang juga terjangkau. Perum Bulog mengklaim stok beras di gudang tahun ini mencapai 3,28 juta ton. Stok ini berasal dari pengadaan dalam negeri sebesar 1,5 juta ton dan impor 1,78 juta ton.
Dengan stok sebanyak itu, Bulog menurunkan target penyerapan beras tahun 2019 menjadi 1,8 juta ton dari target penyerapan tahun 2018 yang sebesar 2,7 juta ton. Saat ini, rata-rata penyerapan Bulog sebesar 400 ton per hari yang diserap dari Pulau Jawa dan Papua.
“Bulog juga telah menyiapkan beras untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 100 ton untuk alokasi kabupaten dan 200 ton untuk provinsi. Bila masih kurang, Bulog akan siap menambah,” ujarnya. (Heru Febrianto)
(nfl)
Explore More