Jokowi Ingin MRT, LRT, Trans, Kereta Bandara dan Commuter Terintegrasi
Selasa, 08 Januari 2019 - 19:25 WIB
Jokowi Ingin MRT, LRT, Trans, Kereta Bandara dan Commuter Terintegrasi
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, ingin agar semua yang berkaitan dengan intra moda maupun antarmoda bisa terintegrasi. Ia mengharapan, nantinya kalau MRT jadi, LRT jadi, kereta bandara semua sudah siap, Transjakarta ada, sehingga masyarakat bisa didorong untuk masuk ke transportasi massal yang telah disiapkan itu.
Ia mengaku optimistis dengan adanya pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), Trans Jakarta, kereta bandara, dan juga kereta commuter akan sangat membantu dalam mengatasi kemacetan di Jabodetabek.
“Ke depan saya kira pengelolaan moda-moda transportasi yang ada ini semuanya harus terkelola dengan baik,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Pengelolaan Transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/1/2019).
Diakui Presiden Jokowi, seperti dilansir laman resmi Setkab, saat memang urusan jalan saja ada yang dimiliki oleh Kementerian PUPR, ada yang dimiliki oleh DKI, ada yang dimiliki oleh Banten, ada yang dimiliki oleh Jawa Barat, yang semuanya itu kadang-kadang pengelolaannya tidak lagi terintegrasi dan yang terjadi misalnya yang berkaitan dengan pemeliharaan juga sering banyak yang saling menunggu.
“Sehingga mobil-mobil yang ada di jalanan betul-betul bisa berkurang secara besar-besaran,” ujar Presiden Jokowi.
Mengutip hitungan Bappenas, Presiden Jokowi menyampaikan, setiap tahun Indonesia kehilangan kurang lebih Rp65 triliun di Jabodetabek gara-gara kemacetan. Angka Rp65 triliun pertahun ini, menurut Presiden, kalau dijadikan barang, dalam lima tahun sudah jadi MRT, jadi LRT.
Karena itu, Presiden mengingatkan, tidak mungkin hal seperti ini diterus-teruskan. Kita harus berani memulai, harus berani merancang, agar semuanya itu bisa selesai sehingga yang Rp65 triliun itu betul-betul jadi barang, bukan jadi asap yang memenuhi kota.
Pengelolaan TOD
Terkait dengan pengelolaan transit oriented development atau TOD, diakui Presiden Jokowi, ini sudah berpuluh tahun tidak bisa bergerak karena juga sama, pengelolaannya ada di beberapa tempat. Ada di DKI, ada di Menteri BUMN, ada di kementerian yang lain atau ada di Jabar, ada di Banten.
Karena itu, Presiden menekankan agar keterpaduan antar transportasi perkotaan dengan tata ruang ini benar-benar harus dirancang dan dihitung. Salah satunya dengan strategi peningkatan akses terhadap angkutan umum melalui pengembangan TOD-TOD yang ada.
Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menkominfo Rudiantara, dan Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono.
Selain itu, hadir pula Menteri LHK Siti Nurbaya, Jaksa Agung Prasetyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BPS Suhariyanto, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim, serta para eselon 1 di lingkungan lembaga Kepresidenan.
Ia mengaku optimistis dengan adanya pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), Trans Jakarta, kereta bandara, dan juga kereta commuter akan sangat membantu dalam mengatasi kemacetan di Jabodetabek.
“Ke depan saya kira pengelolaan moda-moda transportasi yang ada ini semuanya harus terkelola dengan baik,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Pengelolaan Transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/1/2019).
Diakui Presiden Jokowi, seperti dilansir laman resmi Setkab, saat memang urusan jalan saja ada yang dimiliki oleh Kementerian PUPR, ada yang dimiliki oleh DKI, ada yang dimiliki oleh Banten, ada yang dimiliki oleh Jawa Barat, yang semuanya itu kadang-kadang pengelolaannya tidak lagi terintegrasi dan yang terjadi misalnya yang berkaitan dengan pemeliharaan juga sering banyak yang saling menunggu.
“Sehingga mobil-mobil yang ada di jalanan betul-betul bisa berkurang secara besar-besaran,” ujar Presiden Jokowi.
Mengutip hitungan Bappenas, Presiden Jokowi menyampaikan, setiap tahun Indonesia kehilangan kurang lebih Rp65 triliun di Jabodetabek gara-gara kemacetan. Angka Rp65 triliun pertahun ini, menurut Presiden, kalau dijadikan barang, dalam lima tahun sudah jadi MRT, jadi LRT.
Karena itu, Presiden mengingatkan, tidak mungkin hal seperti ini diterus-teruskan. Kita harus berani memulai, harus berani merancang, agar semuanya itu bisa selesai sehingga yang Rp65 triliun itu betul-betul jadi barang, bukan jadi asap yang memenuhi kota.
Pengelolaan TOD
Terkait dengan pengelolaan transit oriented development atau TOD, diakui Presiden Jokowi, ini sudah berpuluh tahun tidak bisa bergerak karena juga sama, pengelolaannya ada di beberapa tempat. Ada di DKI, ada di Menteri BUMN, ada di kementerian yang lain atau ada di Jabar, ada di Banten.
Karena itu, Presiden menekankan agar keterpaduan antar transportasi perkotaan dengan tata ruang ini benar-benar harus dirancang dan dihitung. Salah satunya dengan strategi peningkatan akses terhadap angkutan umum melalui pengembangan TOD-TOD yang ada.
Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menkominfo Rudiantara, dan Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono.
Selain itu, hadir pula Menteri LHK Siti Nurbaya, Jaksa Agung Prasetyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BPS Suhariyanto, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim, serta para eselon 1 di lingkungan lembaga Kepresidenan.
(akr)
Lihat Juga :
