Jusuf Kalla Soroti Biaya Infrastruktur Rp500 Miliar per Kilometer

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyoroti pembangunan infrastruktur layang (elevated) di beberapa ruas yang dibangun disamping ruas jalan tol. Misalnya pembangunan jalur light rapid transit (LRT) ke arah Bogor yang membutuhkan dana Rp500 miliar per kilometer.

"Untuk apa dibangun elevated dan berada di samping tol. Tanah di luar Jakarta masih murah. Biayanya Rp500 miliar per kilometer. Kapan kembalinya (investasi)," tegas Wapres saat menemui pengurus Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) di kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Pertemuan itu dalam rangka pembukaan Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional (Rakorpimnas) Inkindo.

Jusuf Kalla menambahkan, light train itu tidak dibangun bersebelahan dengan jalan tol. "Ini siapa konsultannya," tanyanya.

Untuk itu, Jusuf Kalla mengingatkan kepada perusahaan penyedia jasa konsultasi yang tergabung dalam Inkindo agar selalu menjaga kepercayaan terhadap hasil pekerjaan.

"Kehadiran konsultan itu untuk menjamin pekerjaan atau proyek itu berjalan dengan baik, efisien dari segi waktu dan dana, serta berkualitas," pesannya.

Jusuf Kalla menambahkan, tanpa kejujuran dan kepercayaan sulit bagi penyedia jasa konsultasi menjalankan fungsinya. "Misalnya sebagai konsultan pengawas jangan justru menurut pada kemauan kontraktor atau pemiik proyek," paparnya.

Konsultan, kata Wapres, dituntut untuk memiliki independensi dan ketegasan dalam menjalankan tugasnya. Karena itu, terkadang ada dua pekerjaan yang digarap kontraktor yang sama, terkadang hasilnya berbeda karena tergantung kepada konsultan dibelakangnya.

Wapres pada kesempatan tersebut, juga minta kepada penyedia jasa konsultasi untuk memiliki inovasi dalam setiap proyek atau pekerjaan yang digarapnya. Sebagai contoh, sistem transportasi yang digarap Pemprov DKI, saat ini membutuhkan konsultan yang memiliki inovasi dibidang teknologi dan informasi.

Jusuf Kalla mencontohkan, pembangunan LRT dan MRT di Jakarta yang tidak menimbulkan kemacetan parah membuktikan peran positif konsultan. "Saya sudah bertemu Gubernur DKI (Anies Baswedan) berbicara penggunaan teknologi di dalam sistem transportasi di Jakarta," ungkap Jusuf Kalla.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Inkindo, Peter Frans dalam laporannya kepada Wapres mengatakan, Inkindo saat ini sudah berhasil menyusun roadmap organisasi sampai dengan tahun 2030, untuk meningkatkan daya saing anggota, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Peter juga menyampaikan sebagai organisasi, saat ini juga sudah berhasil membentuk dua badan baru untuk memenuhi kebutuhan meliputi pengabdian masyarakat dan kebencanaan nasional serta sudah berperan dalam membantu penanganan bencana di Lombok, Palu, dan tsunami Selat Sunda. Sedangkan badan lainnya, khusus membawahi penyedia konsultasi asing yang jumlahnya 104 perusahaan.

Peter melaporkan sampai dengan saat ini, Inkindo memiliki anggota sebanyak 6.200 perusahaan, terdiri dari 80% perusahaan kecil, 14% perusahaan menengah, dan 6% merupakan perusahaan besar.

Pada kesempatan itu, Peter juga meminta dukungan dari pemerintah untuk membuat peraturan dan perundangan bagi penyedia jasa konsultasi non konstruksi.

"Karena jasa konsultasi terdapat 18 bidang seperti pendidikan, sosial, kesehatan, keagamaan, budaya, pertahanan keamanan, tata ruang, dan lain sebagainya. Sedangkan yang ada peraturan dan perundangannya baru di sektor konstruksi," ungkap Peter.