Vokasi Industri Libatkan 40 Perusahaan dan 109 SMK
Vokasi Industri Libatkan 40 Perusahaan dan 109 SMK
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali meluncurkan program pendidikan vokasi yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri. Langkah ini merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.
“Di era persaingan global sekarang ini, peningkatan kualitas dan daya saing SDM merupakan kunci untuk bisa memenangkan kompetisi terutama pada era industri 4.0,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto saat peluncuran program tersebut di PT. Kawasan Industri Makassar (KIMA), Sulawesi Selatan, Rabu (16/1/2019).
Pada tahap ketujuh ini, Kemenperin melibatkan 40 perusahaan industri dan 109 SMK, dengan jumlah kesepakatan kerja sama yang ditandatangani sebanyak 188 perjanjian karena satu SMK dapat dibina lebih dari satu perusahaan industri, sesuai program keahlian di SMK tersebut.
“Sehingga total sejak diluncurkan pada tahun 2017, kami telah menggandeng 648 industri dan 1.862 SMK dengan 3.289 perjanjian kerja sama yang ditandatangani,” paparnya.
Hingga tahun 2019 nanti, program ini ditargetkan dapat menggaet sebanyak 2.685 SMK dan 750 perusahaan. “Jadi, kami telah meluncurkan program pendidikan vokasi industri ini dari wilayah Sumatera, Jawa, hingga Sulawesi,” imbuhnya.
Upaya ini sejalan dengan fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo, setelah pembangunan infrastruktur adalah peningkatan kompetensi SDM melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan vokasi secara lebih masif.
“Peningkatan kompetensi SDM menjadi salah satu program prioritas pemerintah karena dapat memacu produktivtas dan daya saing sektor industri nasional. Hal ini sesuai dengan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0,” paparnya.
Lanjut Airlangga, Indonesia sedang menikmati bonus demografi sampai 10 tahun ke depan, dengan mayoritas penduduk berada pada usia produktif. “Mereka ini harus menjadi aktor-aktor pembangunan atau agen perubahan, sehingga jangan sampai menjadi pengangguran yang justru akan membawa dampak sosial yang besar,” tegasnya.
Guna mengantisipasi hal tersebut yang terkait dengan persaingan global dan memanfaatkan bonus demografi, Kemenperin sedang berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan industri 4.0.
“Pemerintah telah menetapkan 10 agenda prioritas Making Indonesia 4.0, salah satunya adalah penguatan kualitas SDM melalui redesain kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri di era industri 4.0 serta program talent mobility untuk profesional,” terangnya.
Dalam upaya itu, Kemenperin sedang memfasilitasi pembangunan Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0 di Jakarta dan pusat pelatihan bidang teknologi informasi (big data center and analytic) di Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar.
“Kami juga membangun pilot project mini plant industry 4.0 pada tiga Politeknik Kemenperin, yaitu Politeknik STTT Bandung, Politeknik ATI Makassar, dan Politeknik ATK Yogyakarta,” tandasnya.
“Di era persaingan global sekarang ini, peningkatan kualitas dan daya saing SDM merupakan kunci untuk bisa memenangkan kompetisi terutama pada era industri 4.0,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto saat peluncuran program tersebut di PT. Kawasan Industri Makassar (KIMA), Sulawesi Selatan, Rabu (16/1/2019).
Pada tahap ketujuh ini, Kemenperin melibatkan 40 perusahaan industri dan 109 SMK, dengan jumlah kesepakatan kerja sama yang ditandatangani sebanyak 188 perjanjian karena satu SMK dapat dibina lebih dari satu perusahaan industri, sesuai program keahlian di SMK tersebut.
“Sehingga total sejak diluncurkan pada tahun 2017, kami telah menggandeng 648 industri dan 1.862 SMK dengan 3.289 perjanjian kerja sama yang ditandatangani,” paparnya.
Hingga tahun 2019 nanti, program ini ditargetkan dapat menggaet sebanyak 2.685 SMK dan 750 perusahaan. “Jadi, kami telah meluncurkan program pendidikan vokasi industri ini dari wilayah Sumatera, Jawa, hingga Sulawesi,” imbuhnya.
Upaya ini sejalan dengan fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo, setelah pembangunan infrastruktur adalah peningkatan kompetensi SDM melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan vokasi secara lebih masif.
“Peningkatan kompetensi SDM menjadi salah satu program prioritas pemerintah karena dapat memacu produktivtas dan daya saing sektor industri nasional. Hal ini sesuai dengan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0,” paparnya.
Lanjut Airlangga, Indonesia sedang menikmati bonus demografi sampai 10 tahun ke depan, dengan mayoritas penduduk berada pada usia produktif. “Mereka ini harus menjadi aktor-aktor pembangunan atau agen perubahan, sehingga jangan sampai menjadi pengangguran yang justru akan membawa dampak sosial yang besar,” tegasnya.
Guna mengantisipasi hal tersebut yang terkait dengan persaingan global dan memanfaatkan bonus demografi, Kemenperin sedang berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan industri 4.0.
“Pemerintah telah menetapkan 10 agenda prioritas Making Indonesia 4.0, salah satunya adalah penguatan kualitas SDM melalui redesain kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri di era industri 4.0 serta program talent mobility untuk profesional,” terangnya.
Dalam upaya itu, Kemenperin sedang memfasilitasi pembangunan Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0 di Jakarta dan pusat pelatihan bidang teknologi informasi (big data center and analytic) di Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar.
“Kami juga membangun pilot project mini plant industry 4.0 pada tiga Politeknik Kemenperin, yaitu Politeknik STTT Bandung, Politeknik ATI Makassar, dan Politeknik ATK Yogyakarta,” tandasnya.
(akr)
Explore More