Komisi IV DPR Puji Kinerja Kementerian Pertanian Selama 4 Tahun
Selasa, 22 Januari 2019 - 02:26 WIB
Komisi IV DPR Puji Kinerja Kementerian Pertanian Selama 4 Tahun
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Edhy Prabowo, mengapresiasi capaian kinerja Kementerian Pertanian selama kurun waktu 4 tahun ini. Edhy mengatakan produksi gabah dan jagung harus dipertahankan untuk kepentingan bangsa yang lebih luas.
Dan dalam rapat kerja Komisi IV DPR yang dilaksanakan Senin (21/1/2019), membahas pagu anggaran Kementan 2019 yang telah disahkan pada 2018 silam, yakni sebesar Rp21,8 triliun. Penetapan anggaran didasarkan pada data luas lahan lama, sebelum ada pembaruan dari Kementerian ATR yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik.
Komisi IV DPR mendukung upaya yang telah dilakukan Kementerian Pertanian untuk tidak menggunakan data lahan yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) sebagai basis penghitungan anggaran 2019. Edhy Prabowo mengungkapkan tidak ada yang lebih memahami situasi lahan sawah lebih baik dari pada Kementan.
"Kementan yang lebih tahu. Masak kita meragukan data pertanian Kementan. Yang kami takut nanti, kalau pakai data Kementerian ATR, pegawai Kementan sampai tingkat kabupaten tidak mau merealisasikan karena anggaran yang dipakai itu dianggap menyalahi," ujar Edhy dalam rapat kerja bersama Kementan di Gedung Parlemen, Jakarta.
"Kalau pakai data Kementerian ATR terus mau di-adjust lagi, nanti lama lagi," tutur legislator dari Fraksi Partai Gerindra tersebut. Kalaupun, ternyata nanti data milik Kementan terbukti benar-benar keliru, menurut Edhy, penindakan bisa dilakukan kemudian.
Mengenai perbedaan data BPS pendekatan lama (eye estimate) dengan pendekatan baru (Kerangka Sampel Area/KSA) yang sempat menjadi polemik, Edy menegaskan agar Kementan jangan ragu menyampaikan hitungan dari kementerian teknis terkait kondisi dan data produksi pangan nasional.
Saya ingin menyampaikan pada Kementan bahwasanya kalau datanya benar sampaikan saja," katanya.
Dan dalam rapat kerja Komisi IV DPR yang dilaksanakan Senin (21/1/2019), membahas pagu anggaran Kementan 2019 yang telah disahkan pada 2018 silam, yakni sebesar Rp21,8 triliun. Penetapan anggaran didasarkan pada data luas lahan lama, sebelum ada pembaruan dari Kementerian ATR yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik.
Komisi IV DPR mendukung upaya yang telah dilakukan Kementerian Pertanian untuk tidak menggunakan data lahan yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) sebagai basis penghitungan anggaran 2019. Edhy Prabowo mengungkapkan tidak ada yang lebih memahami situasi lahan sawah lebih baik dari pada Kementan.
"Kementan yang lebih tahu. Masak kita meragukan data pertanian Kementan. Yang kami takut nanti, kalau pakai data Kementerian ATR, pegawai Kementan sampai tingkat kabupaten tidak mau merealisasikan karena anggaran yang dipakai itu dianggap menyalahi," ujar Edhy dalam rapat kerja bersama Kementan di Gedung Parlemen, Jakarta.
"Kalau pakai data Kementerian ATR terus mau di-adjust lagi, nanti lama lagi," tutur legislator dari Fraksi Partai Gerindra tersebut. Kalaupun, ternyata nanti data milik Kementan terbukti benar-benar keliru, menurut Edhy, penindakan bisa dilakukan kemudian.
Mengenai perbedaan data BPS pendekatan lama (eye estimate) dengan pendekatan baru (Kerangka Sampel Area/KSA) yang sempat menjadi polemik, Edy menegaskan agar Kementan jangan ragu menyampaikan hitungan dari kementerian teknis terkait kondisi dan data produksi pangan nasional.
Saya ingin menyampaikan pada Kementan bahwasanya kalau datanya benar sampaikan saja," katanya.
(ven)
Lihat Juga :
