Lampaui Target, Pendapatan Negara Mencapai Rp1.942 Triliun

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis data realisasi pendapatan negara pada tahun 2018 berhasil melampaui target. Realisasi pendapatan negara di tahun kemarin mencapai Rp1.942,3 triliun atau 102,5% dari target yang ditetapkan dalam APBN. Pencapaian tersebut juga tumbuh sebesar 16,6% atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2017 yang mencapai 7,1%.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, merinci penerimaan pendapatan negara diperoleh dari perpajakan, kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp1.521,4 triliun. Sehingga turut menopang peningkatan rasio perpajakan terhadap PDB menjadi 11,5%, lebih tinggi dibandingkan pencapaian tahun 2017 yang sebesar 10,7%.

"Sepanjang tahun 2018, penerimaan pajak mencapai Rp1.315,9 triliun, atau tumbuh 14,3% (15,5% di luar Tax Amnesty). Capaian pertumbuhan di tahun 2018 ini merupakan yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir," ujar Sri Mulyani seperti dikutip dari APBN Kita, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Sambung dia, realisasi penerimaan pajak ini selain didukung oleh meningkatnya aktivitas ekonomi terutama yang bersumber dari kegiatan konsumsi dan perdagangan internasional, juga didukung oleh keberhasilan berbagai program yang mendukung optimalisasi pemungutan perpajakan. Seperti meningkatnyabasis pajak setelah amnesti pajak, meningkatnya kepatuhan wajib pajak serta intensifikasi pajak yang berjalan efektif.

"Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp205,5 triliun atau 105,9% dari target APBN tahun 2018 sebesar Rp194,1 triliun. Penerimaan kepabeanan dan cukai yang tumbuh 6,7% ini didukung oleh membaiknya aktivitas perdagangan internasional, keberhasilan penertiban cukai berisiko tinggi, serta keberhasilan reformasi kepabeanan dan cukai," jelasnya.

Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama tahun 2018 mencapai Rp407,1 triliun (147,8%) atau tumbuh 30,8%. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2017 yang mencapai 18,8%. Hal ini antara lain didukung oleh kenaikan harga komoditas (minyak mentah dan batubara), perbaikan kinerja BUMN, serta perbaikan layanan Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum (BLU).