Menkeu Sri Mulyani Beberkan Kinerja Positif APBN di Awal 2022: Surplus Rp19,7 Triliun
loading...
Menkeu Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa dari sisi fiskal, APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) terus melanjutkan kinerja positif, begini rinciannya. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa dari sisi fiskal, APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) terus melanjutkan kinerja positif. Hal ini dilihat dari sisi pendapatan negara dan dukungan terhadap belanja negara untuk menopang kebutuhan masyarakat dan di dalam mendukung investasi seperti belanja di bidang infrastruktur.
Realisasi pendapatan negara hingga akhir Februari 2022 tumbuh sebesar 37,73% year on year. Dalam hal ini, pendapatan negara telah mencapai Rp302,42 triliun atau setara 16,38% dari target APBN 2022.
"Perbaikan pendapatan negara terutama akibat pemulihan dari kinerja dunia usaha dan juga kenaikan harga komoditas serta kenaikan dari ekspor maupun impor barang yang dibutuhkan untuk menopang kegiatan ekonomi yang makin tinggi," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Rabu (13/4/2022).
Di sisi realisasi belanja negara, terjadi perlambatan sebesar 0,1% mencapai Rp282,7 triliun atau setara 10,4% dari pagu belanja negara. Meskipun mengalami sedikit perlambatan, Sri Mulyani menilai bahwa realisasi belanja ini cenderung membaik apabila dibandingkan periode Januari 2022 yang waktu itu terkontraksi hingga 13%.
"Membaiknya realisasi belanja negara didukung oleh belanja pemerintah pusat yang terealisasi sebesar Rp172,2 triliun. Belanja ini mencakup belanja operasional Kementerian/Lembaga(K/L) maupun belanja program K/L terutama untuk belanja infrastruktur dan belanja bantuan sosial (bansos)," ungkap Sri Mulyani.
Penyaluran bansos dalam hal ini mengalami kenaikan dengan pelaksanaan program Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I, dan pencairan bantuan kartu sembako. Untuk belanja non K/L, realisasi mencapai Rp93,6 triliun, terutama untuk pembayaran subsidi energi yang meningkat.
"Dengan perkembangan tersebut, APBN di mana penerimaan mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi, sedangkan belanja relatif cukup baik perkembangannya sejak Januari, APBN tetap mencatatkan surplus Rp19,7 triliun atau sebesar 0,11% dari produk domestik bruto," terang Menkeu.
Dalam mengantisipasi dan menghadapi gejolak dan tekanan global yang masih berlangsung, dia mengatakan, APBN akan terus melakukan responx secara aktif dan memposisikan menjadi shock absorber di dalam rangka tetap terus melindungi dari sisi kesehatan karena pandemi COVID-19 yang belum selesai, dan melindungi dari sisi masyarakat dalam bentuk daya beli dan terutama kelompok yang paling rentan.
Pada saat bersamaan, APBN mulai dipulihkan kesehatannya dan tetap mendukung pemulihan ekonomi. "APBN akan melakukan multiple objectives yaitu tetap melindungi kesehatan dari sisi pandemi yang belum berakhir, mendukung masyarakat dari sisi daya beli dan bansos, terutama kelompok paling rentan, dan menjaga pemulihan ekonomi nasional, keempat tetap menjaga dan mengembalikan kesehatan APBN," pungkas Mantan Direktur Bank Dunia itu.
Realisasi pendapatan negara hingga akhir Februari 2022 tumbuh sebesar 37,73% year on year. Dalam hal ini, pendapatan negara telah mencapai Rp302,42 triliun atau setara 16,38% dari target APBN 2022.
"Perbaikan pendapatan negara terutama akibat pemulihan dari kinerja dunia usaha dan juga kenaikan harga komoditas serta kenaikan dari ekspor maupun impor barang yang dibutuhkan untuk menopang kegiatan ekonomi yang makin tinggi," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Rabu (13/4/2022).
Baca Juga :
Optimisme di APBN 2022
Di sisi realisasi belanja negara, terjadi perlambatan sebesar 0,1% mencapai Rp282,7 triliun atau setara 10,4% dari pagu belanja negara. Meskipun mengalami sedikit perlambatan, Sri Mulyani menilai bahwa realisasi belanja ini cenderung membaik apabila dibandingkan periode Januari 2022 yang waktu itu terkontraksi hingga 13%.
"Membaiknya realisasi belanja negara didukung oleh belanja pemerintah pusat yang terealisasi sebesar Rp172,2 triliun. Belanja ini mencakup belanja operasional Kementerian/Lembaga(K/L) maupun belanja program K/L terutama untuk belanja infrastruktur dan belanja bantuan sosial (bansos)," ungkap Sri Mulyani.
Penyaluran bansos dalam hal ini mengalami kenaikan dengan pelaksanaan program Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I, dan pencairan bantuan kartu sembako. Untuk belanja non K/L, realisasi mencapai Rp93,6 triliun, terutama untuk pembayaran subsidi energi yang meningkat.
"Dengan perkembangan tersebut, APBN di mana penerimaan mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi, sedangkan belanja relatif cukup baik perkembangannya sejak Januari, APBN tetap mencatatkan surplus Rp19,7 triliun atau sebesar 0,11% dari produk domestik bruto," terang Menkeu.
Dalam mengantisipasi dan menghadapi gejolak dan tekanan global yang masih berlangsung, dia mengatakan, APBN akan terus melakukan responx secara aktif dan memposisikan menjadi shock absorber di dalam rangka tetap terus melindungi dari sisi kesehatan karena pandemi COVID-19 yang belum selesai, dan melindungi dari sisi masyarakat dalam bentuk daya beli dan terutama kelompok yang paling rentan.
Pada saat bersamaan, APBN mulai dipulihkan kesehatannya dan tetap mendukung pemulihan ekonomi. "APBN akan melakukan multiple objectives yaitu tetap melindungi kesehatan dari sisi pandemi yang belum berakhir, mendukung masyarakat dari sisi daya beli dan bansos, terutama kelompok paling rentan, dan menjaga pemulihan ekonomi nasional, keempat tetap menjaga dan mengembalikan kesehatan APBN," pungkas Mantan Direktur Bank Dunia itu.
(akr)
Lihat Juga :
