Sri Mulyani Minta Ditjen Pajak Optimalkan Verifikasi Data Wajib Pajak
Sri Mulyani Minta Ditjen Pajak Optimalkan Verifikasi Data Wajib Pajak
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengoptimalkan berbagai sumber informasi yang kredibel dan relevan dalam rangka meningkatkan kualitas informasi data wajib pajak (WP). Salah satu kendala saat ini adalah data yang ada masih dirasakan kurang tepercaya (reliable).
“Kita (Indonesia masih) disebut sebagai negara yang berkembang karena (antara lain) data belum well-established, (data) masih mudah dimanipulasi. DJP memang harus kerja lebih keras untuk verifikasi,” ujar Menkeu di Jakarta, Selasa (29/1/2019).
Oleh karena itu, Menkeu memberikan arahan agar DJP menggali dan mengoptimalkan pencarian informasi dari berbagai sumber yang kredibel dan relevan antara lain melalui e-KTP, data gabungan Pajak dan Bea Cukai, Automatic Exchange of Information (AEOI) dan akses informasi ke sektor keuangan.
“Dengan e-KTP satu single identity, dengan membuat lebih konsisten antara pajak dengan bea cukai menjadi satu ID, kemudian kita punyai AEOI, kita punya akses informasi (ke sektor jasa keuangan). Yang paling aman (informasi paling kredibel) adalah dari AEOI dan financial sector dan pasar modal,” paparnya
Dalam kesempatan tersebut, sebagai bentuk apresiasi pimpinan diberikan penghargaan kepada tiga unit eselon I di lingkungan Kemenkeu yang dinilai terbaik dalam mengelola kinerjanya berdasarkan survei kepada para pegawai. Ketiga unit eselon I tersebut adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menkeu didampingi Wamenkeu Mardiasmo kepada para pimpinan unit eselon I tersebut yaitu yaitu Dirjen Perbendaharaan Marwanto sebagai juara I, diikuti berturut-turut oleh Sekjen Hadiyanto dan Dirjen Kekayaan Negara Isa Rachmatawarta. Acara ditutup dengan penandatangan Komitmen Kinerja, Kontrak Kinerja Kemenkeu I dan Piagam Manajemen Risiko Wide I oleh Menkeu, Wamenkeu dan seluruh pimpinan unit eselon I di lingkungan Kemenkeu.
“Kita (Indonesia masih) disebut sebagai negara yang berkembang karena (antara lain) data belum well-established, (data) masih mudah dimanipulasi. DJP memang harus kerja lebih keras untuk verifikasi,” ujar Menkeu di Jakarta, Selasa (29/1/2019).
Oleh karena itu, Menkeu memberikan arahan agar DJP menggali dan mengoptimalkan pencarian informasi dari berbagai sumber yang kredibel dan relevan antara lain melalui e-KTP, data gabungan Pajak dan Bea Cukai, Automatic Exchange of Information (AEOI) dan akses informasi ke sektor keuangan.
“Dengan e-KTP satu single identity, dengan membuat lebih konsisten antara pajak dengan bea cukai menjadi satu ID, kemudian kita punyai AEOI, kita punya akses informasi (ke sektor jasa keuangan). Yang paling aman (informasi paling kredibel) adalah dari AEOI dan financial sector dan pasar modal,” paparnya
Dalam kesempatan tersebut, sebagai bentuk apresiasi pimpinan diberikan penghargaan kepada tiga unit eselon I di lingkungan Kemenkeu yang dinilai terbaik dalam mengelola kinerjanya berdasarkan survei kepada para pegawai. Ketiga unit eselon I tersebut adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menkeu didampingi Wamenkeu Mardiasmo kepada para pimpinan unit eselon I tersebut yaitu yaitu Dirjen Perbendaharaan Marwanto sebagai juara I, diikuti berturut-turut oleh Sekjen Hadiyanto dan Dirjen Kekayaan Negara Isa Rachmatawarta. Acara ditutup dengan penandatangan Komitmen Kinerja, Kontrak Kinerja Kemenkeu I dan Piagam Manajemen Risiko Wide I oleh Menkeu, Wamenkeu dan seluruh pimpinan unit eselon I di lingkungan Kemenkeu.
(akr)
Explore More