Bidik Tenaga Kerja Informal, BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Pemda
Bidik Tenaga Kerja Informal, BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Pemda
A
A
A
BANDUNG - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bakal menggandeng pemerintah daerah (Pemda) untuk membidik tenaga kerja informal di Jawa Barat. Targetnya, tenaga kerja tanpa gaji itu bisa mendapat jaminan kerja yang layak.
Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat, Kuswahyudi, mengatakan saat ini jumlah pekerja informal di Jawa Barat mencapai 8 juta orang. Dari jumlah itu, baru sebagian kecil terjaga kerja yang telah tercover dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Seperti jaminan kerja, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan lainnya.
"Targetnya sekitar 380.000 tenaga kerja informal. Tetapi kami berharap bisa semakin banyak yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kami berharap sebanyak-banyaknya," kata Kuswahyudi di sela-sela Rapat Koordinasi Daerah Semester I Tahun 2019 di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Kamis (7/2/2019).
Menurut dia, jutaan tenaga kerja informal saat ini berprofesi sebagai nelayan, petani, tukang ojek, sopir angkot, seniman, pedagang, dan lainnya. Mereka juga membutuhkan jaminan hidup layaknya pekerja formal. Walaupun tantangannya adalah meyakinkan mereka bisa membayar iuran.
"Memang kesulitannya adalah meyakinkan yang bersangkutan. Nah, kami sudah koordinasi dengan pemerintah daerah, bagaimana meyakinkan mereka. Kami akan gandeng dan koordinasi dengan daerah," tegas dia.
BPJS Ketenagakerjaan, kata dia, akan terus berkoordinasi dengan Pemda. Karena Pemda yang mempunyai regulasi di daerah. Mereka pun memiliki otoritas untuk mengawasi. Tanpa peran serta Pemda, komitmen untuk menjamin tenaga kerja informal tidak akan cepat terlaksana.
Diakui dia, pihaknya akan fokus mempercepat dan melakukan perluasan cakupan iuran serta kepesertaan tenaga kerja penerima upah dan tenaga kerja bukan penerima upah. Totalnya sebanyak 5.053.616 tenaga kerja. Sedangkan target penerimaan iuran sebesar Rp11,82 triliun pada 31 Desember 2019.
Kuswahyudi juga menekankan seluruh jajaran Kanwil Jawa Barat untuk terus melakukan inovasi dalam mengejar target yang sudah ditetapkan. Termasuk menerapkan strategi secara tepat.
"Misalnya, perlunya sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat umum dan masyarakat pekerja. Tak lupa kolaborasi dan sinergi dengan, Pemprov, Pemkab-Pemkot seluruh SKPD, Apindo, Kadin, Serikat Pekerja dan buruh, tokoh masyarakat, MUI, ormas keagamaan dan lainnya," imbuh dia.
Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat, Kuswahyudi, mengatakan saat ini jumlah pekerja informal di Jawa Barat mencapai 8 juta orang. Dari jumlah itu, baru sebagian kecil terjaga kerja yang telah tercover dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Seperti jaminan kerja, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan lainnya.
"Targetnya sekitar 380.000 tenaga kerja informal. Tetapi kami berharap bisa semakin banyak yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kami berharap sebanyak-banyaknya," kata Kuswahyudi di sela-sela Rapat Koordinasi Daerah Semester I Tahun 2019 di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Kamis (7/2/2019).
Menurut dia, jutaan tenaga kerja informal saat ini berprofesi sebagai nelayan, petani, tukang ojek, sopir angkot, seniman, pedagang, dan lainnya. Mereka juga membutuhkan jaminan hidup layaknya pekerja formal. Walaupun tantangannya adalah meyakinkan mereka bisa membayar iuran.
"Memang kesulitannya adalah meyakinkan yang bersangkutan. Nah, kami sudah koordinasi dengan pemerintah daerah, bagaimana meyakinkan mereka. Kami akan gandeng dan koordinasi dengan daerah," tegas dia.
BPJS Ketenagakerjaan, kata dia, akan terus berkoordinasi dengan Pemda. Karena Pemda yang mempunyai regulasi di daerah. Mereka pun memiliki otoritas untuk mengawasi. Tanpa peran serta Pemda, komitmen untuk menjamin tenaga kerja informal tidak akan cepat terlaksana.
Diakui dia, pihaknya akan fokus mempercepat dan melakukan perluasan cakupan iuran serta kepesertaan tenaga kerja penerima upah dan tenaga kerja bukan penerima upah. Totalnya sebanyak 5.053.616 tenaga kerja. Sedangkan target penerimaan iuran sebesar Rp11,82 triliun pada 31 Desember 2019.
Kuswahyudi juga menekankan seluruh jajaran Kanwil Jawa Barat untuk terus melakukan inovasi dalam mengejar target yang sudah ditetapkan. Termasuk menerapkan strategi secara tepat.
"Misalnya, perlunya sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat umum dan masyarakat pekerja. Tak lupa kolaborasi dan sinergi dengan, Pemprov, Pemkab-Pemkot seluruh SKPD, Apindo, Kadin, Serikat Pekerja dan buruh, tokoh masyarakat, MUI, ormas keagamaan dan lainnya," imbuh dia.
(ven)
Explore More