Swasta Diminta Bangun Kilang Minyak
Swasta Diminta Bangun Kilang Minyak
A
A
A
JAKARTA - Badan usaha (BU) bahan bakar minyak (BBM) swasta diminta turut membangun kilang minyak apabila masuk ke bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Pembangunan kilang minyak ini sebagai wujud keadilan persaingan usaha. Hal itu dikatakan Anggota Komisi VII DPR Kurtubi menyikapi adanya BU BBM swasta yang mengoperasikan SPBU di Indonesia, namun hingga saat ini tidak punya kilang minyak.
“Harus ikut membangun infra struk tur hi lir seperti kilang BBM jika ingin berbisnis SPBU, (kilangnya) tidak hanya menum pang di Singapura,” kata Kurtubi di Jakarta kepada KORAN SINDO, baru-baru ini. Menurut Kurtubi, seharusnya pemerintah tidak gegabah membuka lebar persaingan usaha, khususnya di sektor bisnis SPBU. Sebab jika tidak hati-hati, justru akan merugikan Pertamina.
Selain itu, pembukaan SPBU oleh swasta juga berpotensi melanggar aturan perundang-undangan. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 dan 2 menyebutkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Tak hanya itu, Mahkamah Konstitusi juga melarang harga BBM diserahkan sepenuhnya ke pasar. “Swasta itu bukan BUMN sehingga menurut saya menunggu lahirnya UU Migas yang baru saja dulu supaya tidak menimbulkan masalah. Apalagi, UU sekarang bertentangan dengan konstitusi,” kata dia.
Menurut Kurtubi infrastruktur BBM sektor hilir jangan hanya dibebankan kepada Pertamina saja. “Sebab itu, UU Migas baru nanti akan diatur supaya tidak melanggar konstitusi,” tandas dia.
Diketahui, PT Aneka Kimia Raya Corporindo Tbk (AKR) akan membangun 350 SPBU di berbagai daerah di Indonesia. Untuk membangun SPBU sebanyak itu, AKRA menggandeng raksasa minyak asal Inggris, British Petroleum (BP). Kamis (14/2), PT Aneka Petroindo Raya (BP AKR Fuels Retail), perusahaan baru yang didirikan BP-AKR, resmi membuka empat SPBU di Indonesia. Pembukaan SPBU menandai dimulainya rencana membangun 350 SPBU di Indonesia pada dekade berikutnya.
“Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di kawasan ini dan kami bangga memasuki pasar ini dengan mitra kami, AKR,” ungkap Vice-President of New Markets BP Downstream Neale Smither dalam siaran pers, Kamis (14/2). Presiden Direktur AKR Har yanto Adikoesomo mengatakan, bagi AKR kemitraan ini mem perkuat komitmen jangka panjang perusahaan untuk industri dan Indonesia.
“Ini adalah salah satu tonggak sejarah kami dan kami bangga dapat bermitra dengan BP. Dengan kesempatan ini, baik BP dan AKR bermaksud untuk mengembangkan dan menawarkan pengalaman yang berbeda kepada konsumen Indonesia dengan memanfaatkan kemampuan dan keahlian yang telah terbukti dari BP dan AKR di negara ini,” paparnya.
Manager External Communication Pertamina Arya Dwi Paramita menyambut positif kehadiran kompetitor di sektor ritel sebab setiap badan usaha pasti akan bersaing untuk memberikan layanan yang terbaik bagi pelanggan. “Karena itu, suasana kompetisi ini menjadi dorongan bagi kami untuk selalu memberikan yang lebih baik,” ujar Arya.
Menurut dia, dalam menjaga pangsa pasar, tentunya Pertamina terus memberikan pelayanan dan terobosan untuk meningkatkan kepuasan dan kesetiaan pelanggan. “Pertamina telah memulai beberapa tero bosan baru dari sisi layanan SPBU seperti Pertashop hingga pengembangan digitalisasi SPBU,” kata dia.
Dihubungi terpisah, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM) Fahmy Radhi menilai, kehadiran swasta membangun SPBU justru menguntungkan masyarakat asalkan menjual BBM nonsubsidi, bukan BBM penugasan. “Sesungguhnya untuk BBM nonsubsidi tidak ada masalah. Siapa pun silakan masuk,” kata dia.
Menurutnya, kehadiran swasta baik itu dari dalam negeri maupun asing menjual BBM nonsubsidi justru akan menguntungkan masyarakat. Harganya ditentukan oleh mekanisme pasar sehingga harganya mampu bersaing secara kompetitif. Apabila terjadi persaingan tidak sehat, sudah ada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
“Jadi pada dasarnya yang diuntungkan adalah rakyat karena harganya saling berkompetisi. Harga juga lebih kompetitif karena akan ditentukan oleh pasar sehingga tidak bisa di dikte oleh siapa pun,” tandasnya. Meski begitu, seharusnya investor yang masuk berbisnis menjual BBM harusnya turut membangun infrastruktur. “Minimal harus punya fasilitas penyimpanan,” kata dia. Hingga saat ini tercatat ada enam badan usaha pemilik jaringan SPBU. Pertamina paling banyak memiliki SPBU. Hingga akhir 2018 BUMN migas ini memiliki 7.218 SPBU.
Selanjutnya AKR memiliki 142 SPBU; Shell 94 SPBU yang tersebar di Jabodetabek, Bandung, Sumut, dan Jatim; Total S A mempunyai 13 SPBU; PT Aneka Retroindo Raya ada empat SPBU di Jabodetabek; dan Vivo Energy mempunyai dua SPBU. (Nanang Wijayanto)
Pembangunan kilang minyak ini sebagai wujud keadilan persaingan usaha. Hal itu dikatakan Anggota Komisi VII DPR Kurtubi menyikapi adanya BU BBM swasta yang mengoperasikan SPBU di Indonesia, namun hingga saat ini tidak punya kilang minyak.
“Harus ikut membangun infra struk tur hi lir seperti kilang BBM jika ingin berbisnis SPBU, (kilangnya) tidak hanya menum pang di Singapura,” kata Kurtubi di Jakarta kepada KORAN SINDO, baru-baru ini. Menurut Kurtubi, seharusnya pemerintah tidak gegabah membuka lebar persaingan usaha, khususnya di sektor bisnis SPBU. Sebab jika tidak hati-hati, justru akan merugikan Pertamina.
Selain itu, pembukaan SPBU oleh swasta juga berpotensi melanggar aturan perundang-undangan. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 dan 2 menyebutkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Tak hanya itu, Mahkamah Konstitusi juga melarang harga BBM diserahkan sepenuhnya ke pasar. “Swasta itu bukan BUMN sehingga menurut saya menunggu lahirnya UU Migas yang baru saja dulu supaya tidak menimbulkan masalah. Apalagi, UU sekarang bertentangan dengan konstitusi,” kata dia.
Menurut Kurtubi infrastruktur BBM sektor hilir jangan hanya dibebankan kepada Pertamina saja. “Sebab itu, UU Migas baru nanti akan diatur supaya tidak melanggar konstitusi,” tandas dia.
Diketahui, PT Aneka Kimia Raya Corporindo Tbk (AKR) akan membangun 350 SPBU di berbagai daerah di Indonesia. Untuk membangun SPBU sebanyak itu, AKRA menggandeng raksasa minyak asal Inggris, British Petroleum (BP). Kamis (14/2), PT Aneka Petroindo Raya (BP AKR Fuels Retail), perusahaan baru yang didirikan BP-AKR, resmi membuka empat SPBU di Indonesia. Pembukaan SPBU menandai dimulainya rencana membangun 350 SPBU di Indonesia pada dekade berikutnya.
“Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di kawasan ini dan kami bangga memasuki pasar ini dengan mitra kami, AKR,” ungkap Vice-President of New Markets BP Downstream Neale Smither dalam siaran pers, Kamis (14/2). Presiden Direktur AKR Har yanto Adikoesomo mengatakan, bagi AKR kemitraan ini mem perkuat komitmen jangka panjang perusahaan untuk industri dan Indonesia.
“Ini adalah salah satu tonggak sejarah kami dan kami bangga dapat bermitra dengan BP. Dengan kesempatan ini, baik BP dan AKR bermaksud untuk mengembangkan dan menawarkan pengalaman yang berbeda kepada konsumen Indonesia dengan memanfaatkan kemampuan dan keahlian yang telah terbukti dari BP dan AKR di negara ini,” paparnya.
Manager External Communication Pertamina Arya Dwi Paramita menyambut positif kehadiran kompetitor di sektor ritel sebab setiap badan usaha pasti akan bersaing untuk memberikan layanan yang terbaik bagi pelanggan. “Karena itu, suasana kompetisi ini menjadi dorongan bagi kami untuk selalu memberikan yang lebih baik,” ujar Arya.
Menurut dia, dalam menjaga pangsa pasar, tentunya Pertamina terus memberikan pelayanan dan terobosan untuk meningkatkan kepuasan dan kesetiaan pelanggan. “Pertamina telah memulai beberapa tero bosan baru dari sisi layanan SPBU seperti Pertashop hingga pengembangan digitalisasi SPBU,” kata dia.
Dihubungi terpisah, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM) Fahmy Radhi menilai, kehadiran swasta membangun SPBU justru menguntungkan masyarakat asalkan menjual BBM nonsubsidi, bukan BBM penugasan. “Sesungguhnya untuk BBM nonsubsidi tidak ada masalah. Siapa pun silakan masuk,” kata dia.
Menurutnya, kehadiran swasta baik itu dari dalam negeri maupun asing menjual BBM nonsubsidi justru akan menguntungkan masyarakat. Harganya ditentukan oleh mekanisme pasar sehingga harganya mampu bersaing secara kompetitif. Apabila terjadi persaingan tidak sehat, sudah ada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
“Jadi pada dasarnya yang diuntungkan adalah rakyat karena harganya saling berkompetisi. Harga juga lebih kompetitif karena akan ditentukan oleh pasar sehingga tidak bisa di dikte oleh siapa pun,” tandasnya. Meski begitu, seharusnya investor yang masuk berbisnis menjual BBM harusnya turut membangun infrastruktur. “Minimal harus punya fasilitas penyimpanan,” kata dia. Hingga saat ini tercatat ada enam badan usaha pemilik jaringan SPBU. Pertamina paling banyak memiliki SPBU. Hingga akhir 2018 BUMN migas ini memiliki 7.218 SPBU.
Selanjutnya AKR memiliki 142 SPBU; Shell 94 SPBU yang tersebar di Jabodetabek, Bandung, Sumut, dan Jatim; Total S A mempunyai 13 SPBU; PT Aneka Retroindo Raya ada empat SPBU di Jabodetabek; dan Vivo Energy mempunyai dua SPBU. (Nanang Wijayanto)
(nfl)
Explore More