Trump Batalkan Hak Istimewa Perdagangan, India Anggap Remeh
Selasa, 05 Maret 2019 - 17:12 WIB
Trump Batalkan Hak Istimewa Perdagangan, India Anggap Remeh
A
A
A
WASHINGTON - Presiden AS Donald Trump tampaknya siap membuka front baru dalam perang perdagangannya dengan rencana untuk mengakhiri perlakuan perdagangan preferensial bagi India. Perlakuan istimewa tersebut memungkinkan masuknya ekspor India ke AS tanpa pajak senilai USD5,6 miliar.
Sejauh ini, India mengecilkan dampak rencana tersebut dengan mengatakan bahwa negara itu tidak akan menerapkan tarif balasan dalam perundingannya dengan Amerika Serikat. Namun demikian, pihak oposisi di India dinilai dapat memanfaatkan masalah ini untuk mempermalukan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi menjelang pemilihan umum tahun ini.
Trump yang telah bersumpah untuk memangkas defisit perdagangan AS, telah berulang kali menegur India atas tarif tinggi yang dikenakan negara itu terhadap produk ekspor AS. Pejabat perdagangan AS mengatakan bahwa pembatalan konsesi akan memakan waktu setidaknya 60 hari setelah pemberitahuan ke Kongres dan pemerintah India.
"Saya mengambil langkah ini karena, setelah keterlibatan intensif antara Amerika Serikat dan pemerintah India, saya telah menentukan bahwa India belum meyakinkan Amerika Serikat bahwa itu akan memberikan akses yang adil dan masuk akal ke pasar India," kata Trump kepada kongres seperti dikutip Reuters, Selasa (5/3/2019).
India adalah penerima manfaat terbesar dunia dari Generalized System of Preferences (GSP), yang berasal dari tahun 1970-an. Pembatalan GSP bagi India akan menjadi sanksi terkuat yang diterima negara itu sejak Trump menjabat.
Kantor Perwakilan Dagang AS menyatakan, penghapusan India dari GSP tidak akan berlaku setidaknya 60 hari setelah pemberitahuan. "Diskusi sedang berlangsung dengan Amerika Serikat, dan dengan hubungan yang baik dan kuat antara kedua negara, (kami) mengecualikan (opsi) tarif pembalasan dari pembicaraan itu," tegas Menteri Perdagangan Anup Wadhawan di New Delhi.
Dia menambahkan, perlakuan istimewa yang diterima India dalam perdagangannya dengan AS tersebut "hanya" memberikan manfaat aktual tahunan sebesar USD190 juta. Wadhawan menambahkan, dari 3.700 produk yang dicakup, India menggunakan konsesi itu hanya untuk 1.784 produk saja.
"Manfaatnya bagi industri rendah, tarif AS sudah rendah," kata pejabat pemerintah India lainnya. "GSP lebih simbolis dari hubungan strategis, bukan dari segi nilai," imbuhnya.
Produk pertanian, kelautan dan kerajinan adalah di antara ekspor India yang paling mungkin terpukul, ungkap Direktur Jenderal Federasi Organisasi Ekspor India Ajay Sahai.
Pekan lalu, India mengumumkan penundaan pengenaan tarif yang lebih tinggi pada beberapa barang yang diimpor dari AS hingga 1 April, sebagai tanggapan atas penolakan AS untuk mengecualikannya dari tarif baja dan aluminium baru.
Sejauh ini, India mengecilkan dampak rencana tersebut dengan mengatakan bahwa negara itu tidak akan menerapkan tarif balasan dalam perundingannya dengan Amerika Serikat. Namun demikian, pihak oposisi di India dinilai dapat memanfaatkan masalah ini untuk mempermalukan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi menjelang pemilihan umum tahun ini.
Trump yang telah bersumpah untuk memangkas defisit perdagangan AS, telah berulang kali menegur India atas tarif tinggi yang dikenakan negara itu terhadap produk ekspor AS. Pejabat perdagangan AS mengatakan bahwa pembatalan konsesi akan memakan waktu setidaknya 60 hari setelah pemberitahuan ke Kongres dan pemerintah India.
"Saya mengambil langkah ini karena, setelah keterlibatan intensif antara Amerika Serikat dan pemerintah India, saya telah menentukan bahwa India belum meyakinkan Amerika Serikat bahwa itu akan memberikan akses yang adil dan masuk akal ke pasar India," kata Trump kepada kongres seperti dikutip Reuters, Selasa (5/3/2019).
India adalah penerima manfaat terbesar dunia dari Generalized System of Preferences (GSP), yang berasal dari tahun 1970-an. Pembatalan GSP bagi India akan menjadi sanksi terkuat yang diterima negara itu sejak Trump menjabat.
Kantor Perwakilan Dagang AS menyatakan, penghapusan India dari GSP tidak akan berlaku setidaknya 60 hari setelah pemberitahuan. "Diskusi sedang berlangsung dengan Amerika Serikat, dan dengan hubungan yang baik dan kuat antara kedua negara, (kami) mengecualikan (opsi) tarif pembalasan dari pembicaraan itu," tegas Menteri Perdagangan Anup Wadhawan di New Delhi.
Dia menambahkan, perlakuan istimewa yang diterima India dalam perdagangannya dengan AS tersebut "hanya" memberikan manfaat aktual tahunan sebesar USD190 juta. Wadhawan menambahkan, dari 3.700 produk yang dicakup, India menggunakan konsesi itu hanya untuk 1.784 produk saja.
"Manfaatnya bagi industri rendah, tarif AS sudah rendah," kata pejabat pemerintah India lainnya. "GSP lebih simbolis dari hubungan strategis, bukan dari segi nilai," imbuhnya.
Produk pertanian, kelautan dan kerajinan adalah di antara ekspor India yang paling mungkin terpukul, ungkap Direktur Jenderal Federasi Organisasi Ekspor India Ajay Sahai.
Pekan lalu, India mengumumkan penundaan pengenaan tarif yang lebih tinggi pada beberapa barang yang diimpor dari AS hingga 1 April, sebagai tanggapan atas penolakan AS untuk mengecualikannya dari tarif baja dan aluminium baru.
(fjo)
Lihat Juga :
