Menkeu Siap Membahas Usulan Dana Desa Adat
Sabtu, 16 Maret 2019 - 20:09 WIB
Menkeu Siap Membahas Usulan Dana Desa Adat
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan siap membahas lebih lanjut terkait usulan Gubernur Bali I Wayan Koster agar desa adat mendapat bantuan keuangan melalui Anggaran Pendapatan Belanjang Negara (APBN) seperti halnya dana desa dan kelurahan. Hal ini mengingat sebagai upaya untuk melestarikan budaya asli dari desa tersebut.
“Saya memahami dan mengingat pentingnya keberadaan desa adat terutama Bali dalam menjaga kelestarian. Saya bersama Pak Gubernur untuk yang satu itu. Tinggal sekarang caranya bagaimana," ujar Menkeu di Jakarta.
Sebagai destinasi wisata dunia, Bali diharapkan dapat menjaga kelestarian budaya dan adat istiadatnya. Terlebih beberapa negara di dunia mengalami pertumbuhan masyarakat ekonomi kelas menengah yang meningkat seperti Tiongkok dan India.
“Warga kelas menengah mereka pasti ingin berlibur. Mereka juga ingin ke Bali. Belum lagi yang domestik karena Jawa-Bali bisa ditempuh dengan satu kali penyeberangan. Walaupun itu rezeki, kita harus memikirkan juga adat budaya Bali agar sustainable. Untuk itu, saya seribu persen bersama Pak Gubernur dalam mewujudkan cita-cita itu,” ujar Menkeu.
Meski begitu, aspirasi mengenai dana bagi desa adat ini perlu dibahas lebih lanjut. Menkeu sendiri mengaku pihaknya siap untuk membahasnya lebih lanjut sebelum pembahasan APBN.
“Mari bahas sebelum pembahasan Undang-Undang APBN. Jalurnya seperti apa. Regulasinya nanti bagaimana dan saya juga akan lapor (aspirasi ini) ke Pak Presiden juga,” pungkasnya.
“Saya memahami dan mengingat pentingnya keberadaan desa adat terutama Bali dalam menjaga kelestarian. Saya bersama Pak Gubernur untuk yang satu itu. Tinggal sekarang caranya bagaimana," ujar Menkeu di Jakarta.
Sebagai destinasi wisata dunia, Bali diharapkan dapat menjaga kelestarian budaya dan adat istiadatnya. Terlebih beberapa negara di dunia mengalami pertumbuhan masyarakat ekonomi kelas menengah yang meningkat seperti Tiongkok dan India.
“Warga kelas menengah mereka pasti ingin berlibur. Mereka juga ingin ke Bali. Belum lagi yang domestik karena Jawa-Bali bisa ditempuh dengan satu kali penyeberangan. Walaupun itu rezeki, kita harus memikirkan juga adat budaya Bali agar sustainable. Untuk itu, saya seribu persen bersama Pak Gubernur dalam mewujudkan cita-cita itu,” ujar Menkeu.
Meski begitu, aspirasi mengenai dana bagi desa adat ini perlu dibahas lebih lanjut. Menkeu sendiri mengaku pihaknya siap untuk membahasnya lebih lanjut sebelum pembahasan APBN.
“Mari bahas sebelum pembahasan Undang-Undang APBN. Jalurnya seperti apa. Regulasinya nanti bagaimana dan saya juga akan lapor (aspirasi ini) ke Pak Presiden juga,” pungkasnya.
(akr)
