Ekonomi DKI Jakarta Diprediksi Tumbuh 6,4%

JAKARTA - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta menyatakan, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 2019 diperkirakan meningkat menjadi 6%-6,4%. Perekonomian Jakarta diperkirakan dapat terus tumbuh membaik asalkan mampu memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki, dan mampu mengatasi keterbatasan sumber daya dengan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi yang baru serta ampu meminimalkan permasalahan yang menghambat pertumbuhan.

Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta Trisno Nugroho mengatakan, berdasarkan jenis penggunaannya, konsumsi rumah tangga (RT) akan membaik di angka 5,9%-6,3% sementara konsumsi pemerintah sebesar 16,5%-16,9%. Adapun untuk ekspor luar negeri akan berada dalam pertumbuhan 4,4%-4,8% dan impor luar negeri mencapai 11,5%-11,9%.

"Investasi DKI Jakarta akan tumbuh 4%-4,4%. Sedangkan dari segi lapangan usaha, sektor perdagangan di DKI akan tumbuh 6,2%-6,6%," kata Trisno saat media briefing bersama Kantor BI Perwakilan DKI Jakarta di Jakarta.

Sementara sektor konstruksi akan mencapai 2,8%-3,2%, industri pengolahan 3,8%-4,2%, transportasi & pergudangan 9,3%-9,7% dan informasi & komunikasi 10% 10,4%. Disamping itu, inflasi Jakarta pada Februari 2019 sedikit meningkat dari Januari 2019. Pada Februari 2019 Jakarta mengalami inflasi sebesar 0,26% (mtm) atau 2,96% (yoy).

Harga sewa dan kontrak rumah di DKI Jakarta meningkat cukup signifikan, disebabkan penyesuaian harga tahunan yang dilakukan para pelaku usaha. Lalu kenaikan permintaan jasa transportasi pada libur panjang imlek banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berpergian ke luar kota, sehingga mendorong tarif transportasi meningkat. "Namun bahan makanan mengalami deflasi. Harga beras pada Februari 2019 relatif terkendali," ungkap dia.

Kondisi ini sangat berbeda dengan tahun 2018, yang pada 2 bulan pertama komoditas beras mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Kedepan, inflasi DKI Jakarta diperkirakan tetap terjaga dengan inflasi pangan yang tetap terkendali didukung semakin solidnya program Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jakarta. Kenaikan UMP (Upah Minimum Provinsi) tahun 2019 berpotensi diikuti dengan kenaikan harga barang dan jasa secara umum.

Menurut Trisno, kenaikan permintaan masyarakat seiring dengan perhelatan pesta demokrasi pilpres dan pileg tidak serta merta diikuti oleh gejolak inflasi yang berlebih. "Pemerintah juga kemungkinan melakukan kebijakan penyesuaian harga komoditas terkait energi dan transportasi diperkirakan relatif minim (BBM, tarif tiket pesawat), sehingga mendukung kinerja capaian inflasi secara keseluruhan (target inflasi pemerintah)," jelas dia.