PT GUN Berikan Santunan Kepada AMT BBM
PT GUN Berikan Santunan Kepada AMT BBM
A
A
A
JAKARTA - PT Garda Utama Nasional (GUN) salah satu vendor PT Pertamina Patra Niaga (PPN) memberikan bantuan kepada keluarga eks Awak Mobil Tangki (AMT) yang mengangkut bahan bakar minyak (BBM) milik PPN. Bantuan sosial yang diberikan itu meliputi bantuan usaha, santunan duka dan beasiswa untuk keluarga almarhum Kusnadi yang merupakan eks AMT .
"Kami sudah menyerahkan bantuan untuk ahli waris dan diterima oleh keluarganya," kata Manager HRD PT GUN Hernovian
dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/3/2019). Dia mengungkapkan, santunan itu merupakan salah satu realisasi dari hasil kesepakatan antara perusahaan dengan eks AMT yang dimediasi oleh wakil pemerintah.
"Karena arahan dari pemerintah agar perusahaan memperhatikan aspek kemanusiaan, PT GUN tak hanya memberi tali asih pada ahli waris AMT yang telah meninggal, tetapi juga menawarkan kesempatan pada eks AMT untuk melamar kerja kembali pada 24 Januari lalu," katanya.
Sudah beberapa bulan ini ratusan eks AMT melakukan aksi, termasuk di depan Istana Negara. Mereka menuntut dipekerjakan sebagai karyawan PT Pertamina (Persero). Namun tuntutan itu tidak bisa dipenuhi oleh PT Pertamina Patra Niaga sebagai anak perusahaan Pertamina yang bertugas mendistribusikan BBM. Alasannya, secara hukum antara PT Pertamina Patra Niaga dan eks AMT tidak ada hubungan kerja. Sikap PT Pertamina Patra Niaga itu didukung oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Di pihak lain, PT GUN sebagai vendor PT Pertamina Patra Niaga telah menegaskan para peserta demo adalah mantan pekerjanya. PT GUN sendiri juga telah menegaskan telah melakukan pemutusan hubungan kerja sesuai prosedur.
Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menilai, yang dilakukan PT GUN sebagai vendor PPN patut diapresiasi. Sebab, meskipun eks AMT bukan lagi berstatus karyawan, namun perusahaan masih memberikan perhatian. "Langkah ini juga perlu ditiru oleh perusahaan lain," tegasnya. Sofyano juga menyayangkan aksi pembajakan dua mobil tangki BBM Pertamina yang hendak memasok kebutuhan BBM di SPBU wilayah Tangerang.
"Tindakan itu bisa mengancam ekonomi rakyat," katanya. Sofyano juga mendesak pihak kepolisian memproses para pelaku sesuai ketentuan hukum dan tak perlu khawatir dengan ada nya upaya politisasi dari pihak manapun terhadap perbuatan pembajakan itu.
"Kami sudah menyerahkan bantuan untuk ahli waris dan diterima oleh keluarganya," kata Manager HRD PT GUN Hernovian
dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/3/2019). Dia mengungkapkan, santunan itu merupakan salah satu realisasi dari hasil kesepakatan antara perusahaan dengan eks AMT yang dimediasi oleh wakil pemerintah.
"Karena arahan dari pemerintah agar perusahaan memperhatikan aspek kemanusiaan, PT GUN tak hanya memberi tali asih pada ahli waris AMT yang telah meninggal, tetapi juga menawarkan kesempatan pada eks AMT untuk melamar kerja kembali pada 24 Januari lalu," katanya.
Sudah beberapa bulan ini ratusan eks AMT melakukan aksi, termasuk di depan Istana Negara. Mereka menuntut dipekerjakan sebagai karyawan PT Pertamina (Persero). Namun tuntutan itu tidak bisa dipenuhi oleh PT Pertamina Patra Niaga sebagai anak perusahaan Pertamina yang bertugas mendistribusikan BBM. Alasannya, secara hukum antara PT Pertamina Patra Niaga dan eks AMT tidak ada hubungan kerja. Sikap PT Pertamina Patra Niaga itu didukung oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Di pihak lain, PT GUN sebagai vendor PT Pertamina Patra Niaga telah menegaskan para peserta demo adalah mantan pekerjanya. PT GUN sendiri juga telah menegaskan telah melakukan pemutusan hubungan kerja sesuai prosedur.
Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menilai, yang dilakukan PT GUN sebagai vendor PPN patut diapresiasi. Sebab, meskipun eks AMT bukan lagi berstatus karyawan, namun perusahaan masih memberikan perhatian. "Langkah ini juga perlu ditiru oleh perusahaan lain," tegasnya. Sofyano juga menyayangkan aksi pembajakan dua mobil tangki BBM Pertamina yang hendak memasok kebutuhan BBM di SPBU wilayah Tangerang.
"Tindakan itu bisa mengancam ekonomi rakyat," katanya. Sofyano juga mendesak pihak kepolisian memproses para pelaku sesuai ketentuan hukum dan tak perlu khawatir dengan ada nya upaya politisasi dari pihak manapun terhadap perbuatan pembajakan itu.
(fjo)
Explore More