Rizal Ramli: Target Ekonomi 2020 Sangat Mengecewakan
Rizal Ramli: Target Ekonomi 2020 Sangat Mengecewakan
A
A
A
JAKARTA - Mantan Anggota Tim Panel Penasihat Ekonomi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Rizal Ramli, menyoroti target ekonomi pemerintahan Joko Widodo di tahun 2020. Pemerintahan Jokowi menargetkan pertumbuhan ekonomi di level 5,3%-5,6% di tahun depan.
"Target itu nyaris sama dengan kinerja Jokowi selama 4,5 tahun terakhir, nyungsep di 5%. Itu betul-betul pas-pasan, sangat mengecewakan, tidak ada strategi dan inovasi baru. Hanya 'business as usual', sekedar numpang lewat doang," ujarnya kepada SINDOnews, Kamis (25/4/2019).
Rencana ekonomi 2020 yang medioker tersebut, kata Rizal, juga akan masih dihantui dengan utang yang semakin besar dengan yield utang sekitar 8%, salah satu yang tertinggi di kawasan Asia. Saat ini, utang pemerintah pusat sudah mencapai Rp4.567 triliun (Februari 2019). Cicilan bunga utang Rp70,6 triliun (akhir Maret 2019).
Rencana Ekonomi 2020 yang medioker itu juga akan meneruskan "Trio-Deficits", yaitu defisit Neraca Perdagangan sebesar -USD193 juta (kuartal I 2019), defisit transaksi berjalan -USD9,1 miliar, dan defisit APBN yang di kuartal I 2019 sudah tembus Rp102 triliun.
"Ini menunjukkan tidak ada strategi dan blue print yang jelas untuk mengurangi Trio-Deficits tersebut. Mungkin karena sudah terkesima dengan gembar-gembor 'dongeng keberhasilan ekonomi'", tandasnya.
Kalau terlalu sering mendongeng akhirnya tertipu sendiri dengan dongeng palsu itu. Korban kampanye 'post truth'. Tapi korban yang sesungguhnya adalah rakyat yang hidupnya semakin susah, dengan daya beli yang terus merosot.
Rizal lantas mengkritik pemerintahan Jokowi, yang kerap menghabiskan waktu tanpa perbaikan kinerja ekonomi, dan tanpa perbaikan nasib rakyat Indonesia. "Sekedar melanjutkan kinerja ekonomi yang mediocre dan 'business as usual' itu pun pas-pasan," tukasnya.
Karena itu, Rizal mengemukakan diperlukan perubahan. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, daya beli rakyat meningkat, lebih banyak lapangan kerja, dan upah meningkat. Untuk mencapai itu, tidak bisa sekadar melanjutkan ekonomi yang medioker ini, yang dalam 'dongeng' tapi sulit dalam kenyataan. Tidak bisa sekedar hanya meneruskan "business as usual".
Itulah mengapa, sambung Rizal, pemerintahan baru yang akan dilantik Oktober 2019 nanti, harus segera membongkar dan memperbaiki RAPBN 2020 yang medioker itu. Sehingga bisa mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat lebih tinggi.
Termasuk merumuskan strategi agar risiko ekonomi Indonesia berkurang dengan cepat. Mengubah strategi perdagangan dan industri yang lebih bermanfaat dan unggul. Dan merumuskan strtategi da blue print agar kesejahteraan rakyat meningkat sejalan dengan peningkatan kedaulatan pangan, energi, air, dan keuangan periode 2020-2024.
"Target itu nyaris sama dengan kinerja Jokowi selama 4,5 tahun terakhir, nyungsep di 5%. Itu betul-betul pas-pasan, sangat mengecewakan, tidak ada strategi dan inovasi baru. Hanya 'business as usual', sekedar numpang lewat doang," ujarnya kepada SINDOnews, Kamis (25/4/2019).
Rencana ekonomi 2020 yang medioker tersebut, kata Rizal, juga akan masih dihantui dengan utang yang semakin besar dengan yield utang sekitar 8%, salah satu yang tertinggi di kawasan Asia. Saat ini, utang pemerintah pusat sudah mencapai Rp4.567 triliun (Februari 2019). Cicilan bunga utang Rp70,6 triliun (akhir Maret 2019).
Rencana Ekonomi 2020 yang medioker itu juga akan meneruskan "Trio-Deficits", yaitu defisit Neraca Perdagangan sebesar -USD193 juta (kuartal I 2019), defisit transaksi berjalan -USD9,1 miliar, dan defisit APBN yang di kuartal I 2019 sudah tembus Rp102 triliun.
"Ini menunjukkan tidak ada strategi dan blue print yang jelas untuk mengurangi Trio-Deficits tersebut. Mungkin karena sudah terkesima dengan gembar-gembor 'dongeng keberhasilan ekonomi'", tandasnya.
Kalau terlalu sering mendongeng akhirnya tertipu sendiri dengan dongeng palsu itu. Korban kampanye 'post truth'. Tapi korban yang sesungguhnya adalah rakyat yang hidupnya semakin susah, dengan daya beli yang terus merosot.
Rizal lantas mengkritik pemerintahan Jokowi, yang kerap menghabiskan waktu tanpa perbaikan kinerja ekonomi, dan tanpa perbaikan nasib rakyat Indonesia. "Sekedar melanjutkan kinerja ekonomi yang mediocre dan 'business as usual' itu pun pas-pasan," tukasnya.
Karena itu, Rizal mengemukakan diperlukan perubahan. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, daya beli rakyat meningkat, lebih banyak lapangan kerja, dan upah meningkat. Untuk mencapai itu, tidak bisa sekadar melanjutkan ekonomi yang medioker ini, yang dalam 'dongeng' tapi sulit dalam kenyataan. Tidak bisa sekedar hanya meneruskan "business as usual".
Itulah mengapa, sambung Rizal, pemerintahan baru yang akan dilantik Oktober 2019 nanti, harus segera membongkar dan memperbaiki RAPBN 2020 yang medioker itu. Sehingga bisa mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat lebih tinggi.
Termasuk merumuskan strategi agar risiko ekonomi Indonesia berkurang dengan cepat. Mengubah strategi perdagangan dan industri yang lebih bermanfaat dan unggul. Dan merumuskan strtategi da blue print agar kesejahteraan rakyat meningkat sejalan dengan peningkatan kedaulatan pangan, energi, air, dan keuangan periode 2020-2024.
(ven)
Explore More