Sri Mulyani Dorong Pembiayaan Ultra Mikro di Daerah Wisata Garut
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata, Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Gubernur Jawa Barat, dan Bupati Garut meninjau realisasi rencana program pemerintah terkait pengembangan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Kegiatan bertajuk 'Sinergi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Wisata' tersebut meninjau program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), reaktivasi jalur kereta api Bandung-Cibatu, pengembangan pariwisata Situ Bagendit, serta pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata.
"Pemerintah melalui program pembiayaan UMi hadir memberikan pembiayaan, pelatihan dan pendampingan kepada pengusaha ultra mikro di daerah wisata agar mereka dapat memanfaatkan program pengembangan wisata untuk meningkatkan taraf hidupnya," ujar Sri Mulyani dalam keterangan resmi, Jumat (26/4/2019).
Pembiayaan UMi merupakan program pembiayaan kepada masyarakat usaha mikro di lapisan terbawah yang tidak memiliki akses perbankan dengan jumlah plafon maksimal Rp10 juta per nasabah. Program ini merupakan tahap lanjutan dari bantuan sosial menuju kemandirian usaha, serta merupakan komplementer Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Sejak pertama kali diluncurkan pertengahan tahun 2017 hingga 22 April 2019, secara nasional, pembiayaan UMi telah disalurkan kepada 931.173 debitur, dengan total penyaluran Rp2,49 triliun. Untuk Kabupaten Garut, Pembiayaan UMi telah menjangkau 15.058 debitur dengan total penyaluran Rp35 miliar.
Sementara itu, pembangunan jalur kereta api Bandung-Cibatu serta infrastruktur jalan menuju Situ Bagendit memungkinkan kelancaran pergerakan barang dan manusia, sehingga memudahkan akses dari dan ke daerah wisata. Konektivitas daerah wisata diharapkan dapat meningkatkan kesadaran nilai budaya, lingkungan, ekonomi, serta mendorong investasi lokal dan internasional.
Sektor pariwisata memberikan nilai komparatif pada daerah pedesaan dan pinggiran yang identik dengan lingkungan alami, kekayaan budaya, keindahan pemandangan, serta keanekaragaman hayati. Pemerintah memandang sektor ini sebagai sektor strategis dalam pengentasan kemiskinan, karena terkait sektor-sektor lain yang bersifat padat karya serta melibatkan usaha masyarakat berskala mikro dalam jumlah masif.
Kegiatan bertajuk 'Sinergi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Wisata' tersebut meninjau program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), reaktivasi jalur kereta api Bandung-Cibatu, pengembangan pariwisata Situ Bagendit, serta pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata.
"Pemerintah melalui program pembiayaan UMi hadir memberikan pembiayaan, pelatihan dan pendampingan kepada pengusaha ultra mikro di daerah wisata agar mereka dapat memanfaatkan program pengembangan wisata untuk meningkatkan taraf hidupnya," ujar Sri Mulyani dalam keterangan resmi, Jumat (26/4/2019).
Pembiayaan UMi merupakan program pembiayaan kepada masyarakat usaha mikro di lapisan terbawah yang tidak memiliki akses perbankan dengan jumlah plafon maksimal Rp10 juta per nasabah. Program ini merupakan tahap lanjutan dari bantuan sosial menuju kemandirian usaha, serta merupakan komplementer Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Sejak pertama kali diluncurkan pertengahan tahun 2017 hingga 22 April 2019, secara nasional, pembiayaan UMi telah disalurkan kepada 931.173 debitur, dengan total penyaluran Rp2,49 triliun. Untuk Kabupaten Garut, Pembiayaan UMi telah menjangkau 15.058 debitur dengan total penyaluran Rp35 miliar.
Sementara itu, pembangunan jalur kereta api Bandung-Cibatu serta infrastruktur jalan menuju Situ Bagendit memungkinkan kelancaran pergerakan barang dan manusia, sehingga memudahkan akses dari dan ke daerah wisata. Konektivitas daerah wisata diharapkan dapat meningkatkan kesadaran nilai budaya, lingkungan, ekonomi, serta mendorong investasi lokal dan internasional.
Sektor pariwisata memberikan nilai komparatif pada daerah pedesaan dan pinggiran yang identik dengan lingkungan alami, kekayaan budaya, keindahan pemandangan, serta keanekaragaman hayati. Pemerintah memandang sektor ini sebagai sektor strategis dalam pengentasan kemiskinan, karena terkait sektor-sektor lain yang bersifat padat karya serta melibatkan usaha masyarakat berskala mikro dalam jumlah masif.
(ven)