Tiga Daerah Jadi Pilot Projek Monitoring Pajak Online
Selasa, 30 April 2019 - 03:16 WIB
Tiga Daerah Jadi Pilot Projek Monitoring Pajak Online
A
A
A
BANDUNG - Tiga daerah di Jawa Barat menyepakati menjadi pilot monitoring pajak online bersama bank bjb. Ketiganya acaranya Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Kabupaten Bogor.
Penerapan monitoring pajak online meliputi penyusunan regulasi terkait pelaksanaan online sistem pajak daerah, khususnya untuk pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir. Selain itu, adanya penyampaian surat pemberitahuan kepada wajib pajak restoran, hotel, hiburan dan parkir di setiap Kota dan Kabupaten terkait dengan program Tapping Online Sistem.
Tiga daerah tersebut, akan menjadi pilot proyek pelaksanaan monitoring pajak online. Ketiga daerah tersebut dinilai telah siap merealisasikan sistem tersebut dalam waktu dekat. Tak hanya itu, belasan kabupaten dan kota di Jabar juga menandatangani perjanjian kerjasama tentang optimalisasi pendapatan daerah dari Sektor Pajak Daerah. Dimana ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi sarana pemanfaatan jasa layanan perbankan bank bjb serta pemasangan alat monitoring transaksi Pajak Daerah.
“Semua pendapatan yang mestinya diterima oleh Pemda harus benar-benar masuk ke bank daerah. Permasalahan yang kerap terjadi, banyak potensi kebocoran di sektor pajak restoran, hotel dan lainnya. Dimana pelaku usaha tidak jujur menyetor dan melaporkan transaksi produk mereka sehingga mengurangi pemasukan,” kata wakil ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung Sate, Senin (29/4).
KPK, kata dia mengapresiasi penerapan sistem tersebut. Sehingga tim dalam melihat setiap saat perkembangan penerimaan pajak daerahnya. Dia pun tak menampik, masih banyak oknum yang menyelewengkan penerimaan negara.
Lebih lanjut Ia juga menekankan KPK berkomitmen mencegah penyelewengan pendapatan pajak atau kebocoran pajak akibat tidak adanya monitoring pelaporan pajak oleh pemungut Pajak. Sehingga upaya pemanfaatan menjaring online untuk pajak diharapkan memudahkan daerah memonitoring penerimaan negara.
Menurut Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang melaksanakan tugas sebagai Direktur Utama bank bjb Agus Mulyana, dalam rangka optimalisasi dan transparansi Penerimaan Pajak Daerah, saat ini Badan Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten telah melakukan inovasi bersama bank bjb dengan menerapkan sistem online dalam pemungutan pajak daerah.
Sistem pajak online ini mencakup sistem pelaporan (SPTPD online), sistem payment online, sistem monitoring (pengawasan) transaksi usaha secara online wajib pajak, administrasi perpajakan daerah dan sistem perijinan yang terintegrasi.
Sistem seperti ini sudah di lakukan bank bjb untuk seluruh Provinsi Jawa Barat di 27 Kabupaten dan Kota, berikut di 8 kabupaten dan kota Provinsi Banten. Selain itu bank bjb juga bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI, Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Kota Pekanbaru, juga sedang dikembangkan di Kota Medan.
Salah satu dari inovasi tersebut yaitu penyelenggaraan monitoring terhadap data transaksi usaha wajib pajak diperuntukkan kepada wajib pajak hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir. “Mekanisme kerja sistem ini adalah berupa pemasangan alat monitoring data transaksi usaha secara online (tapping box), dimana alat ini bisa merekam dan menyimpan setiap data transaksi usaha wajib pajak,” kata Agus.
Dia berharap, dukungan bank bjb terhadap daerah dalam menyerap pajak secara maksimal, diharapkan menambah penerimaan pajak daerah. Maksimal nya penerimaan pajak daerah, akan meningkatkan ekonomi kawasan.
Penerapan monitoring pajak online meliputi penyusunan regulasi terkait pelaksanaan online sistem pajak daerah, khususnya untuk pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir. Selain itu, adanya penyampaian surat pemberitahuan kepada wajib pajak restoran, hotel, hiburan dan parkir di setiap Kota dan Kabupaten terkait dengan program Tapping Online Sistem.
Tiga daerah tersebut, akan menjadi pilot proyek pelaksanaan monitoring pajak online. Ketiga daerah tersebut dinilai telah siap merealisasikan sistem tersebut dalam waktu dekat. Tak hanya itu, belasan kabupaten dan kota di Jabar juga menandatangani perjanjian kerjasama tentang optimalisasi pendapatan daerah dari Sektor Pajak Daerah. Dimana ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi sarana pemanfaatan jasa layanan perbankan bank bjb serta pemasangan alat monitoring transaksi Pajak Daerah.
“Semua pendapatan yang mestinya diterima oleh Pemda harus benar-benar masuk ke bank daerah. Permasalahan yang kerap terjadi, banyak potensi kebocoran di sektor pajak restoran, hotel dan lainnya. Dimana pelaku usaha tidak jujur menyetor dan melaporkan transaksi produk mereka sehingga mengurangi pemasukan,” kata wakil ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung Sate, Senin (29/4).
KPK, kata dia mengapresiasi penerapan sistem tersebut. Sehingga tim dalam melihat setiap saat perkembangan penerimaan pajak daerahnya. Dia pun tak menampik, masih banyak oknum yang menyelewengkan penerimaan negara.
Lebih lanjut Ia juga menekankan KPK berkomitmen mencegah penyelewengan pendapatan pajak atau kebocoran pajak akibat tidak adanya monitoring pelaporan pajak oleh pemungut Pajak. Sehingga upaya pemanfaatan menjaring online untuk pajak diharapkan memudahkan daerah memonitoring penerimaan negara.
Menurut Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang melaksanakan tugas sebagai Direktur Utama bank bjb Agus Mulyana, dalam rangka optimalisasi dan transparansi Penerimaan Pajak Daerah, saat ini Badan Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten telah melakukan inovasi bersama bank bjb dengan menerapkan sistem online dalam pemungutan pajak daerah.
Sistem pajak online ini mencakup sistem pelaporan (SPTPD online), sistem payment online, sistem monitoring (pengawasan) transaksi usaha secara online wajib pajak, administrasi perpajakan daerah dan sistem perijinan yang terintegrasi.
Sistem seperti ini sudah di lakukan bank bjb untuk seluruh Provinsi Jawa Barat di 27 Kabupaten dan Kota, berikut di 8 kabupaten dan kota Provinsi Banten. Selain itu bank bjb juga bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI, Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Kota Pekanbaru, juga sedang dikembangkan di Kota Medan.
Salah satu dari inovasi tersebut yaitu penyelenggaraan monitoring terhadap data transaksi usaha wajib pajak diperuntukkan kepada wajib pajak hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir. “Mekanisme kerja sistem ini adalah berupa pemasangan alat monitoring data transaksi usaha secara online (tapping box), dimana alat ini bisa merekam dan menyimpan setiap data transaksi usaha wajib pajak,” kata Agus.
Dia berharap, dukungan bank bjb terhadap daerah dalam menyerap pajak secara maksimal, diharapkan menambah penerimaan pajak daerah. Maksimal nya penerimaan pajak daerah, akan meningkatkan ekonomi kawasan.
(akr)
Lihat Juga :
