PII Siap Beri Jaminan Infrastruktur DKI Jakarta Mencapai Rp571 Triliun

JAKARTA - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII sebagai satu-satunya BUMN pemberi jaminan pemerintah menyatakan kesiapannya memberikan jaminan terhadap proyek infrastruktur di DKI Jakarta senilai Rp571 triliun dalam 10 tahun ke depan. Salah satu sumber pendanaan yang bisa dilakukan yaitu melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Direktur Utama PT PII Armand Hermawan menyatakan kesiapan perseroan dalam memberikan jaminan terhadap proyek infrastruktur yang akan dibangun melalui skema tersebut. “Dari total Rp571 triliun nanti ada yang dibiayai APBN, APBD, dan badan usaha melalui KPBU. Selama itu, KPBU PT PII pasti akan memberikan jaminan,” kata Armand Hermawan, di Jakarta, Rabu (1/5/2019).

Sambung dia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38/2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur, ada 19 sektor yang bisa dikerjasamakan. Di antaranya, jalan, air minum, telekomunikasi, ketenagalistrikan, kawasan, persampahan, sarana dan prasarana, sistem pengolahan air limbah, dan transportasi.

“Gubernur Anies Baswedan kan menargetkan pembangunan jalur Moda Raya Terpadu atau MRT hingga 200 kilometer di Jakarta. Salah satu sumber pendanaannya direncanakan dari KPBU. Saat KPBU itulah PII akan bekerja sama dengan Pemprov DKI untuk membicarakan penjaminan,” tegasnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengajukan proyek infrastruktur dalam Rapat Terbatas (ratas) bersama Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Selasa (19/3). Nilai proposal yang diajukan Anies mencapai Rp571 triliun. Dalam proposal, DKI mengajukan pembangunan berbagai infrastruktur mulai dari jaringan transportasi, pipa air bersih, hingga sistem pengolahan limbah.

Sementara itu, PII bekerja sama dengan Universitas Trilogi mengadakan kegiatan Edukasi Jarak Jauh (Teleteaching) kepada 90 guru SD di Ranai, Natuna, Kepulauan Riau dan Timika, Papua. Program ini diharapkan bisa direplikasi sehingga pengajaran dan pemerataan pendidikan Indonesia bisa lebih cepat.

Dia menjelaskan, Teleteaching ini diharapkan dapat menunjukan kepada masyarakat salah satu bentuk nyata dari manfaat skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pendidikan di Indonesia. Hal ini juga tidak terlepas dari dukungan Kementerian Keuangan dan komitmen dari Kementerian Kominfo selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) sehingga proyek Palapa Ring Barat dan Timur dapat dirasakan manfaatnya kepada masyarakat.

“Sesuai misi PT PII untuk mendukung pembangunan infrastruktur Negeri khususnya di titik-titik terluar, terpencil dan terdepan di Indonesia, maka kami berharap kiranya kehadiran sambungan internet yang tersedia di Kepulauan Natuna dan Timika ini dapat memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat terutama untuk pendidikan melalui kegiatan Teleteaching” jelas Armand.

Rektor Universitas Trilogi, Sahnaz Ubud berharap kegiatan baik ini akan terus berjalan setelah acara selesai karena keberlanjutan dari program akan memberikan banyak manfaat baik untuk dosen, guru, maupun mahasiswa dan para siswa.

"Suksesnya kegiatan ini nantinya menjadi program percontohan bagi pendidikan di Indonesia, dan secara umum dengan Palapa Ring ini, diharapkan terjadi pemerataan dalam bidang pendidikan," tukasnya.