Persiapan Sejak Awal, Evaluasi Mudik Harus Jadi Acuan di 2020

JAKARTA - Persiapan mudik 2020 sudah harus dilakukan sekarang dengan didasarkan pada hasil evaluasi mudik tahun ini. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas transportasi publik massal.

Saran tersebut disampaikan DPR didasarkan pada banyak hal yang menjadi catatan mudik dan arus balik 2019. Seperti terbatasnya kapasitas transportasi publik massal, harga tiket pesawat yang melonjak yang berakibat pada beralihnya pengguna pesawat ke kendaraan pribadi sehingga pengguna tol membeludak.

“Sebenarnya pemerintah yang dikatakan berhasil adalah mudik dengan menggunakan kendaraan pribadi. Seharusnya pemerintah mendorong untuk kendaraan publik atau transportasi publik massal. Namun, masyarakat kesulitan saat akan menggunakan transportasi mudik massal,” kata anggota Komisi V DPR Bambang Haryo Soekartono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Bambang memaparkan, kapasitas angkut transportasi umum sangat terbatas karena memang tidak mengalami penambahan selama empat tahun ini. Misalnya kereta api hanya mengalami kenaikan sekitar 10%. Pesawat terbang tahun ini bahkan lebih sedikit jumlahnya dibandingkan mudik Lebaran tahun lalu. “Ini adalah pelayanan yang harus dilakukan pemerintah secara maksimal untuk transportasi publik massal,” usulnya.

Selain itu, lanjut dia, tarif transportasi publik massal untuk angkutan udara juga sangat mahal karena mengalami kenaikan yang luar biasa. Pada mudik 2019 ini tarif kereta api juga ikut naik. Kondisi ini yang membuat masyarakat atau para pemudik akhirnya menggunakan kendaraan pribadi. Para pengguna kendaraan pribadi juga tidak diarahkan menggunakan jalur alternatif misalnya jalur alternatif tengah dan selatan Jawa.

“Inilah yang menggunakan di jalur utara atau yang sejajar dengan jalur tol itu mengalami kepadatan, dan kepadatan yang membuat traffic jam ada yang sampai lima jam, lebih dari 10 jam. Ini akhirnya jalan-jalan tol menjadi overload dan penggunaan jalan tol diberlakukan sistem satu arah (one way) sertacontraflow. Ini sebenarnya enggak boleh terjadi, berarti infrastruktur kita masih belum memenuhi kebutuhan,” paparnya.

Karena itu, Bambang menyarankan agar mulai sekarang pemerintah sudah mulai mengatur, mengoordinasi, dan menambah kapasitas transportasi publik massal untuk mudik 2020. Maksimalkan anggaran untuk penambahan kapasitas transportasi publik massal yang banyak digunakan oleh masyarakat sehingga tidak ada alasan masyarakat menggunakan kendaraan pribadi.

“Jadi, mulai dari sekarang persiapan mudik Lebaran itu tidak harus satu, dua, tiga, empat, lima, enam, atau tujuh bulan, tapi evaluasi sekarang ini digunakan untuk persiapan mudik tahun yang akan datang. Persiapan ini hasil evaluasi daripada angkutan mudik Lebaran di 2019. Berarti yang 2020 sudah dilakukan dari sekarang dari hasil evaluasi. Jadi tidak ada kata-kata baru menyiapkan dua bulan dan sebagainya,” tegasnya.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong agar terus dilakukan evaluasi penyelenggaraan mudik Lebaran 2019 oleh pemerintah, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara.

“Kami mendukung rencana evaluasi dan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah berhasil meningkatkan pelayanan dan fasilitas sehingga mudik Lebaran 2019 lebih lancar dan mampu mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dibandingkan tahun sebelumnya,” ucap Bamsoet kemarin.

DPR juga mendukung rencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) yang berencana mengubah desain tempat peristirahatan di jalan tol (rest area). Selain itu, mendorong Kementerian PUPR untuk membuat aturan yang jelas mengenai pengaturan tempat istirahat. “Hal ini mengingat tempat peristirahatan di jalan tol menjadi salah satu titik utama kemacetan di jalan tol," katanya.

Kementerian PUPR bersama Badan Pengatur Jalan Tol (BUJT) juga diminta untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana serta kebersihan di rest area, manajemen pelayanan gerbang tol, serta fasilitas jalan tol di seluruh Indonesia sebagai upaya meningkatkan rasa nyaman dan aman bagi pengguna jalan tol.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perhubungan Laut juga didorong untuk meminta PT Pelni agar memperbaiki manajemen pelayanan seperti sistem pembayaran tiket dan masuk kapal guna mencegah terjadi penumpukan antrean penumpang kapal serta meningkatkan fasilitas pelabuhan dan kapal feri.

Sedangkan Direktur Jenderal Perhubungan Udara diminta untuk tetap mencari solusi efektif dari tingginya harga tiket pesawat.

Kemenhub bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat juga diminta untuk mencari solusi atas meningkatnya jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi dan menurunnya jumlah penumpang moda transportasi umum hingga 17,18% dibandingkan 2018.

Sementara anggota Komisi V DPR Syarif Abdullah Alkadrie menambahkan, berdasar pantauan dan laporan yang diterimanya, jumlah pemudik lewat jalur darat meningkat dibanding sebelumnya.

Menurut Syarif, mahalnya harga tiket pesawat terbang menyebabkan banyak pemudik yang memilih jalur darat ketimbang udara. “Selain itu, warga memilih jalur darat karena tertarik dengan jalan tol dari Jakarta sampai Jawa Timur yang sudah tersambung,” katanya.(Kiswondari/Abdul Rochim)